PKS: Lembaga Survei Bukan Tuhan, Bukan Juga Hantu

Kompas.com - 02/12/2013, 11:20 WIB
Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZESKetua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid tak risau dengan elektabilitas partainya yang melorot seperti yang terlihat dalam hasil survei dari sejumlah lembaga. Bagi Hidayat, hasil survei tak bisa dijadikan satu-satunya tolok ukur dalam menghadapi pemilihan umum pada tahun depan.

"Kita tidak anti-lembaga survei, tapi lembaga survei bukan Tuhan yang menentukan segala-galanya, dan bukan hantu yang menakutkan," kata Hidayat, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (2/12/2013).

Hidayat menuturkan, seharusnya seluruh lembaga survei menyampaikan bahwa survei yang dilakukan masih mungkin berbeda dengan fakta saat pemilihan umum dilakukan. Hal ini perlu dilakukan agar informasi yang disampaikan tak menyesatkan masyarakat.

Pada saat yang bersamaan, ia juga mengakui jika saat ini elektabilitas partainya tengah menurun setelah digempur isu tindak pidana korupsi yang menjerat mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq. Akan tetapi, dia yakin semua akan segera pulih dan PKS mampu mendulang perolehan suara pada tahun sesuai yang ditargetkan.

"Kita tak akan aneh kalau PKS menurun, tapi kami tak membasiskan kinerja pada lembaga survei, tapi konsolidasi kerja konkret partai melalui seluruh kader. Survei bukan segalanya, sebagai masukan bisa saja," pungkasnya.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanudin Muhtadi mengingatkan agar PKS melakukan terobosan radikal jika ingin mendulang hasil positif pada 2014. Menurut Burhanudin, peluang PKS pada tahun depan sangat kecil meski partai tersebut menggulirkan Pemilihan Raya (Pemira) untuk memikat perhatian masyarakat.

Burhanudin menjelaskan, kecilnya peluang PKS pada 2014 disebabkan oleh kasus hukum para elitenya yang mencuat dan mendapat sorotan publik. Di luar itu, nama-nama yang dimunculkan PKS juga tergolong wajah lama yang dianggapnya kurang menjanjikan.

Salah satu cara yang dirasa ampuh untuk mendongkrak elektabilitas PKS, lanjutnya, adalah dengan keberanian memunculkan nama-nama baru untuk ditawarkan kepada publik di tengah krisis tokoh yang melanda partai tersebut. Dengan catatan, figur-figur baru tersebut harus memiliki kredibilitas jelas dan tidak pernah tersangkut masalah hukum.

Nama tokoh PKS yang muncul saat ini, kata Burhanudin, tak akan membuat publik tergerak memberikan suaranya untuk PKS, seperti Presiden PKS Anis Matta yang pernah disebut dalam sidang kasus dugaan suap kuota impor daging sapi, dan Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid yang elektabilitasnya rendah dan kalah telak dari Joko Widodo di Pemilihan Gubernur DKI Jakarta.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes Wacanakan Sertifikat Vaksinasi untuk Syarat Bepergian, Epidemiolog: Itu Berbahaya Sekali

Menkes Wacanakan Sertifikat Vaksinasi untuk Syarat Bepergian, Epidemiolog: Itu Berbahaya Sekali

Nasional
Antisipasi Gempa Susulan, Mensos Risma Minta Warga Hindari Tepi Pantai di Sulbar

Antisipasi Gempa Susulan, Mensos Risma Minta Warga Hindari Tepi Pantai di Sulbar

Nasional
Pulihkan Industri Pariwisata, Wapres: Pemerintah Siapkan Basis Data Terpadu bagi UMKM

Pulihkan Industri Pariwisata, Wapres: Pemerintah Siapkan Basis Data Terpadu bagi UMKM

Nasional
UPDATE: Bertambah 15 di Jerman, Total 2.813 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Bertambah 15 di Jerman, Total 2.813 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Kirim Bantuan Logistik untuk Korban Banjir, TNI AU Terbangkan Pesawat ke Kalsel

Kirim Bantuan Logistik untuk Korban Banjir, TNI AU Terbangkan Pesawat ke Kalsel

Nasional
Gempa Susulan Bermagnitudo 5,0 Guncang Majene, Tak Berpotensi Tsunami

Gempa Susulan Bermagnitudo 5,0 Guncang Majene, Tak Berpotensi Tsunami

Nasional
Calon Tunggal Kapolri Komjen Listyo: Antara Tantangan, Respons Positif KPK, dan Dukungan Rekan Sejawat

Calon Tunggal Kapolri Komjen Listyo: Antara Tantangan, Respons Positif KPK, dan Dukungan Rekan Sejawat

Nasional
Sepekan Ini, Kasus Harian Covid-19 di Indonesia Catat Rekor 3 Hari Berturut-turut

Sepekan Ini, Kasus Harian Covid-19 di Indonesia Catat Rekor 3 Hari Berturut-turut

Nasional
Menkes Wacanakan Penerima Vaksin Covid-19 Dapat Sertifikat, Bisa Jadi Syarat Bepergian

Menkes Wacanakan Penerima Vaksin Covid-19 Dapat Sertifikat, Bisa Jadi Syarat Bepergian

Nasional
Analisis dan Catatan BMKG soal Gempa Majene, Rentetan Sejarah, hingga Potensi Gempa Susulan

Analisis dan Catatan BMKG soal Gempa Majene, Rentetan Sejarah, hingga Potensi Gempa Susulan

Nasional
Jokowi: Saya Akan Terus Pantau Perkembangan Bencana di Tanah Air

Jokowi: Saya Akan Terus Pantau Perkembangan Bencana di Tanah Air

Nasional
UPDATE: Hingga Sabtu Dini Hari, 189 Orang Dirawat Akibat Gempa Mamuju, 637 Orang Luka Ringan di Majene

UPDATE: Hingga Sabtu Dini Hari, 189 Orang Dirawat Akibat Gempa Mamuju, 637 Orang Luka Ringan di Majene

Nasional
Saat Kedekatan Komjen Listyo dan Presiden Jokowi Disorot...

Saat Kedekatan Komjen Listyo dan Presiden Jokowi Disorot...

Nasional
UPDATE: Hingga Pukul 20.00 WIB, 42 Orang Meninggal Akibat Gempa Mamuju dan Majene

UPDATE: Hingga Pukul 20.00 WIB, 42 Orang Meninggal Akibat Gempa Mamuju dan Majene

Nasional
Polri Kirim Pesawat hingga Personel untuk Bantu Penanganan Gempa di Sulawesi Barat

Polri Kirim Pesawat hingga Personel untuk Bantu Penanganan Gempa di Sulawesi Barat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X