Fenomena Jokowi, Oligarki Parpol Harus Dipecahkan

Kompas.com - 01/12/2013, 17:38 WIB
Megawati Soekarnoputri, Rieke Dyah Pitaloka, dan Joko Widodo. Fabian Januarius KuwadoMegawati Soekarnoputri, Rieke Dyah Pitaloka, dan Joko Widodo.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Philips J Vermonte menilai, fenomena Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi yang selalu memenangi berbagai survei calon presiden merupakan fenomena retaknya oligarki partai politik. Hal tersebut disampaikan Philips saat merilis hasil survei CSIS yang menunjukkan elektabilitas Jokowi menang telak dengan angka 34,7 persen.

"Survei ini menunjukkan telah retaknya oligarki partai-partai politik yang selama ini mereka anut," kata Philips di Jakarta, Minggu (1/12/2013).

Philips mengatakan, Jokowi bukanlah bagian dari oligarki politik PDI Perjuangan. Jokowi tak punya posisi ataupun jabatan penting di dalam oligarki PDI-P.

"Jokowi bukan pemilik, bukan ketua umum, juga bukan bendahara umum. Jokowi bukan siapa-siapa di PDI-P," kata Philips.

Namun, dengan posisinya yang tidak strategis tersebut, kata dia, Jokowi berhasil menggebrak menjadi capres yang diidolakan masyarakat. Jokowi selalu memenangi survei capres melawan tokoh-tokoh yang memiliki jabatan penting di parpol, mulai dari ketua umum hingga pemilik partai.

"Jokowi bisa mengalahkan tokoh yang berada di pusat oligarki partainya seperti Prabowo (pendiri, Ketua Dewan Pembina Gerindra), Megawati (Ketum PDIP), Wiranto (pendiri, Ketum Hanura)," ujar dia.

Oleh karena itu, lanjut Philips, sangat egois dan tak adil, jika Jokowi yang sudah diinginkan rakyat, namun tidak dicapreskan oleh PDI-P. Menurutnya, terdapat sistem yang salah apabila masyarakat bisa memilih secara bebas dan demokratis dalam pemilu, namun parpol hanya berkutat dalam sistem oligarki ketika memilih capres.

Selain Jokowi, menurutnya, tanda-tanda retaknya oligarki elit partai juga terlihat dalam Konvensi Capres Partai Demokrat. Konvensi tersebut, walaupun sedikit, namun telah memberi ruang bagi kemunculan tokoh di luar elit Demokrat.

Philips berharap, kedepan keretakan oligarki politik harus terus didorong hingga benar-benar pecah. Dengan begitu, parpol tidak lagi hanya terpaku dengan tokoh elit yang ada dalam oligarki mereka. Elit parpol bakal mencari tokoh-tokoh alternatif yang didukung oleh arus bawah seperti Jokowi.

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Limpahkan Berkas Perkara Dzulmi Eldin ke Pengadilan Tipikor Medan

KPK Limpahkan Berkas Perkara Dzulmi Eldin ke Pengadilan Tipikor Medan

Nasional
Moeldoko Sebut KRI Suharso Paling Siap Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess

Moeldoko Sebut KRI Suharso Paling Siap Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess

Nasional
Wapres Ma'ruf Minta Bawaslu Jaga Kredibilitas dan Kepercayaan Publik

Wapres Ma'ruf Minta Bawaslu Jaga Kredibilitas dan Kepercayaan Publik

Nasional
Mendagri Sayangkan Banyak Pemda Belum Paham Pentingnya Minat Baca Masyarakat

Mendagri Sayangkan Banyak Pemda Belum Paham Pentingnya Minat Baca Masyarakat

Nasional
Ditanya Mengapa Jokowi Bicara Reshuffle ke Pegiat Medsos, Ini Jawaban Moeldoko

Ditanya Mengapa Jokowi Bicara Reshuffle ke Pegiat Medsos, Ini Jawaban Moeldoko

Nasional
Pulau Sebaru Kecil Akan jadi Ring 1 Selama Observasi WNI dari Kapal World Dream

Pulau Sebaru Kecil Akan jadi Ring 1 Selama Observasi WNI dari Kapal World Dream

Nasional
Lurah: 4.100 KK Terdampak Banjir di Cipinang Melayu

Lurah: 4.100 KK Terdampak Banjir di Cipinang Melayu

Nasional
Kasus Nurhadi Cs, KPK Geledah Kantor Firma Hukum di Surabaya

Kasus Nurhadi Cs, KPK Geledah Kantor Firma Hukum di Surabaya

Nasional
Yasonna Sebut Ada 1.276 WNI Eks ISIS di Suriah, Hanya 297 Pegang Paspor

Yasonna Sebut Ada 1.276 WNI Eks ISIS di Suriah, Hanya 297 Pegang Paspor

Nasional
Ketua dan Komisioner KPU Tak Penuhi Panggilan KPK karena Banjir

Ketua dan Komisioner KPU Tak Penuhi Panggilan KPK karena Banjir

Nasional
3 Perahu Tak Cukup untuk Evakuasi Warga, Ketua RW 03 Cipinang Melayu: Butuhnya 6

3 Perahu Tak Cukup untuk Evakuasi Warga, Ketua RW 03 Cipinang Melayu: Butuhnya 6

Nasional
Seleksi Calon Dirut TVRI Dihentikan Sementara

Seleksi Calon Dirut TVRI Dihentikan Sementara

Nasional
Istana Sempat Kebanjiran, Menteri PUPR: Di Mana Banjirnya? Enggak Ada

Istana Sempat Kebanjiran, Menteri PUPR: Di Mana Banjirnya? Enggak Ada

Nasional
Benny Tjokro Klaim Keterlibatan Sahamnya di Jiwasraya Hanya Sekitar 2 Persen

Benny Tjokro Klaim Keterlibatan Sahamnya di Jiwasraya Hanya Sekitar 2 Persen

Nasional
BMKG Sudah Ingatkan soal Cuaca Ekstrem ke Pemerintah Daerah

BMKG Sudah Ingatkan soal Cuaca Ekstrem ke Pemerintah Daerah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X