Kompas.com - 30/11/2013, 08:07 WIB
Ilustrasi Daily MailIlustrasi
|
EditorPalupi Annisa Auliani
SEMARANG, KOMPAS.com — Mahkamah Agung memiliki wewenang luas dalam proses mutasi dan rotasi hakim di seluruh Indonesia. Namun, rotasi dan mutasi yang terjadi dinilai justru mencerminkan tirani MA yang kuat. Isu keadilan dan kesejahteraan pun masih menjerat para hakim sendiri.

Mutasi dan rotasi hakim disebut tak lagi berdasarkan kemampuan yuridis dan integritas hakim. Bahkan mutasi dan rotasi itu tak memiliki parameter yang jelas.

“Ruang untuk mutasi dan rotasi adalah ruang yang sangat bisa merefleksikan bagaimana tirani MA secara administratif hidup di kalangan para hakim," kata tim peneliti dari Komisi Yudisial Sulistyowati Irianto dalam acara diskusi Satjipto Rahardjo Institute di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (29/11/2013).

"Mereka sungguh seperti bawahan dari suatu birokrasi. Mutasi tidak punya parameter yang jelas, (yang) harusnya berdasarkan yuridis dan integritas,” imbuh Sulistyowati. Mutasi, kata dia hanya berputar di satu pulau. Akibatnya, banyak pulau lain yang kekurangan hakim.

Contoh wilayah yang kekurangan hakim, sebut Sulistyowati, adalah di Nunukan, Kalimantan Utara. "Padahal ada banyak kasus," kata dia.

KKN

Sulistyowati pun menemukan masih banyak praktik nepotisme di kalangan hakim. "Ada hakim yang menantunya penggede sehingga dia tidak bisa dipindahkan. Di sisi lain, ada hakim yang sakit parah tidak dipindah ke daerah yang memiliki fasilitas rumah sakit,” ujarnya.

Dengan kondisi itu, Sulistyowati pun mengatakan, para hakim sudah meminta proses seleksi dilakukan jujur dan transparan. “Para hakim juga mendukung agar hakim yang idealis dan pintar bisa dipromosikan. Mutasi dan penempatan beraroma KKN ini sudah menjadi rahasia umum,” ujar dia.

Data yang dipaparkan Sulistyowati merupakan hasil penelitiannya ke delapan pengadilan negeri. Delapan pengadilan itu ada di Sabang (Nanggroe Aceh Darussalam), Kuala Tungkal (Jambi), Mataram (Nusa Tenggara Barat), Abepura (Papua), Ambon (Maluku), dan Nunukan (Kalimantan Utara, dulu Kalimantan Timur).

Kesejahteraan

Selain masalah sebaran hakim dan mekanismenya, Sulistyowati mengatakan, masalah kesejahteraan juga masih mencolok. Banyak hakim, ujar dia, yang bahkan tak punya kendaraan dinas maupun peralatan elektronik seperti komputer jinjing (laptop).

Menurut Sulistyowati, beberapa hakim bahkan harus menjalani perawatan di rumah sakit dalam satu ruang rawat dengan terdakwa yang dia sidangkan. “Hakim memang menjadi yang mulia di ruang pengadilan, tapi mereka juga masih berjuang untuk mencari keadilan bagi dirinya sendiri,” kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gandeng Dompet Dhuafa, Y.O.U Beauty Berikan Donasi Rp 50 Juta untuk Bantu Masyarakat

Gandeng Dompet Dhuafa, Y.O.U Beauty Berikan Donasi Rp 50 Juta untuk Bantu Masyarakat

Nasional
Kejagung Telusuri Dugaan Gratifikasi Lin Che Wei dalam Kasus Izin Ekspor Minyak Goreng

Kejagung Telusuri Dugaan Gratifikasi Lin Che Wei dalam Kasus Izin Ekspor Minyak Goreng

Nasional
Kunker ke Sulawesi Utara, Wapres Akan Bagikan Bansos dan Hadiri Peletakan Batu Pertama Kawasan Industri

Kunker ke Sulawesi Utara, Wapres Akan Bagikan Bansos dan Hadiri Peletakan Batu Pertama Kawasan Industri

Nasional
Pandemi Covid-19 di RI Transisi Menuju Endemi, PPKM Masih Relevan?

Pandemi Covid-19 di RI Transisi Menuju Endemi, PPKM Masih Relevan?

Nasional
KSAU Kunjungi Akademi Angkatan Udara AS, Ada Apa?

KSAU Kunjungi Akademi Angkatan Udara AS, Ada Apa?

Nasional
KSAL Minta Komandan Kapal Perang hingga Lanal Asah Kemampuan Tempur

KSAL Minta Komandan Kapal Perang hingga Lanal Asah Kemampuan Tempur

Nasional
Anggota Bawaslu di 25 Provinsi Habis Masa Jabatan Tahun Ini, JPPR Soroti Permasalahan Seleksi

Anggota Bawaslu di 25 Provinsi Habis Masa Jabatan Tahun Ini, JPPR Soroti Permasalahan Seleksi

Nasional
Aturan Lengkap Perjalanan Luar Negeri Mulai 18 Mei: Tak Perlu Tes Covid-19 dan Karantina

Aturan Lengkap Perjalanan Luar Negeri Mulai 18 Mei: Tak Perlu Tes Covid-19 dan Karantina

Nasional
Syarat Perjalanan Dalam Negeri Mulai 18 Mei, Tak Perlu Tes Covid-19 jika Sudah Vaksinasi Lengkap

Syarat Perjalanan Dalam Negeri Mulai 18 Mei, Tak Perlu Tes Covid-19 jika Sudah Vaksinasi Lengkap

Nasional
24 Tahun Tragedi Trisakti dan Penyelesaian Lewat Jalur Non-yudisial

24 Tahun Tragedi Trisakti dan Penyelesaian Lewat Jalur Non-yudisial

Nasional
Menyoal Optimisme dan Kewaspadaan dalam Kebijakan Lepas Masker

Menyoal Optimisme dan Kewaspadaan dalam Kebijakan Lepas Masker

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pengertian 'Not to Land' yang Dikenakan ke UAS | Peran Lin Che Wei di Korupsi Izin Ekspor CPO

[POPULER NASIONAL] Pengertian "Not to Land" yang Dikenakan ke UAS | Peran Lin Che Wei di Korupsi Izin Ekspor CPO

Nasional
Masa Depan Politik Ridwan Kamil, antara Kans Capres 2024 dan Keharusan Tahu Diri

Masa Depan Politik Ridwan Kamil, antara Kans Capres 2024 dan Keharusan Tahu Diri

Nasional
Apa Itu Waterproofing dalam Proyek 'Dome' Gedung Nusantara DPR

Apa Itu Waterproofing dalam Proyek "Dome" Gedung Nusantara DPR

Nasional
Tanggal 21 Mei Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei Memperingati Hari Apa?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.