Kompas.com - 29/11/2013, 22:28 WIB
Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum saat berkunjung ke Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis (11/8/2011). Kunjungan tersebut untuk mengetahui perkembangan terkini dari pasar modal.  KOMPAS/HERU SRI KUMORO Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum saat berkunjung ke Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis (11/8/2011). Kunjungan tersebut untuk mengetahui perkembangan terkini dari pasar modal.
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Perhimpunan Pergerakan Indonesia Anas Urbaningrum meminta Komisi Pemberantasan Korupsi tidak pandang bulu atau mengistimewakan pihak-pihak tertentu dalam mengusut kasus dugaan korupsi di lingkungan SKK Migas.

"Jika masalah hukum, kan, tidak ada istilah istimewa untuk pihak mana pun, atau siapa pun itu sekalipun lingkaran dalam pemerintahan. Jika masalah hukum, berlaku prinsip persamaan di hadapan hukum," kata Anas di Jakarta seperti dikutip dari Antara , Jumat (29/11/2013).

Anas mengatakan, masyarakat kini sangat berharap kasus korupsi di sektor migas diungkap sedalam-dalamnya. Pasalnya, sektor tersebut dikenal sebagai lahan yang sering diincar para elite bermental koruptor.

"Sektor migas itu 'kue' yang besar. Jika ada kasus hukum di situ, jangan separuh-separuh, semuanya dibongkar sampe tuntas," ujarnya.

Seperti diberitakan, dalam sidang perkara gratifikasi di SKK Migas, Kamis (28/11/2013), mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini mengaku telah menyetor Rp 2,1 miliar kepada anggota Komisi VII DPR. Uang tersebut diberikan tersangka Rudi melalui kader Partai Demokrat Tri Yulianto.

Bahkan, Rudi mengaku, dirinya diberi tahu oleh sejumlah pihak bahwa sudah menjadi tradisi setiap tahun, SKK Migas memberikan "Tunjangan Hari Raya" kepada anggota Komisi VII yang menjadi mitra kerja SKK Migas.

"Saya tidak memahami soal Migas, tapi itu dikenal 'kue' besar, jangan separuh-separuh, jangan memilih-milih aktor dalam membongkar kasus itu," ujar Anas.

Mengenai peran Tri Yulianto di partai dan terkait juga hubungan Tri dengan kasus gratifikasi SKK Migas, Anas enggan menanggapi lebih jauh. Hanya, Anas mengaku mengenal Tri sebagai sosok kader yang rajin bekerja untuk membangun partai.

"Tidak baik jika saya komentari. Tri Yulianto itu kader Demokrat yang cukup lama dan rajin. Ini periode kedua dia jadi anggota DPR," ujar tersangka kasus Hambalang itu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Investigasi Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat, LPSK: Terjadi Penahanan Ilegal

Investigasi Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat, LPSK: Terjadi Penahanan Ilegal

Nasional
KSAL Terima Kunjungan Menteri DAPA Korsel, Apa yang Dibahas?

KSAL Terima Kunjungan Menteri DAPA Korsel, Apa yang Dibahas?

Nasional
PAPDI: Percepat Booster, tapi Cakupan Vaksinasi Primer Harus Terus Ditingkatkan

PAPDI: Percepat Booster, tapi Cakupan Vaksinasi Primer Harus Terus Ditingkatkan

Nasional
Perjanjian Indonesia-Singapura soal FIR dan DCA yang Menuai Kritik

Perjanjian Indonesia-Singapura soal FIR dan DCA yang Menuai Kritik

Nasional
Desakan Berbagai Pihak soal Evaluasi PTM 100 Persen dan Sikap Pemerintah

Desakan Berbagai Pihak soal Evaluasi PTM 100 Persen dan Sikap Pemerintah

Nasional
FIR Jakarta dan Kenapa Didelegasikan Kembali

FIR Jakarta dan Kenapa Didelegasikan Kembali

Nasional
Penuturan Dicky Sondani, Kapolsek yang Jadi Saksi Detik-detik Wafatnya Soeharto...

Penuturan Dicky Sondani, Kapolsek yang Jadi Saksi Detik-detik Wafatnya Soeharto...

Nasional
Anggota Komisi II: Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu 7-9 Februari 2022

Anggota Komisi II: Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu 7-9 Februari 2022

Nasional
Pekan Depan, Kejagung Periksa Purnawirawan TNI Terkait Kasus Satelit Kemenhan

Pekan Depan, Kejagung Periksa Purnawirawan TNI Terkait Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
DPR, KPU, dan Bawaslu Disebut Akan Bahas Aturan Kampanye Pemilu di Ruang Digital

DPR, KPU, dan Bawaslu Disebut Akan Bahas Aturan Kampanye Pemilu di Ruang Digital

Nasional
Mahfud Sebut TNI di Papua Kini Bersifat Defensif, Bukan Ofensif

Mahfud Sebut TNI di Papua Kini Bersifat Defensif, Bukan Ofensif

Nasional
Mahfud Tegaskan Tak Ada Unsur SARA pada Bentrokan di Pulau Haruku

Mahfud Tegaskan Tak Ada Unsur SARA pada Bentrokan di Pulau Haruku

Nasional
18 Pegawai KPK yang Terpapar Covid-19 Jalani Isolasi Mandiri

18 Pegawai KPK yang Terpapar Covid-19 Jalani Isolasi Mandiri

Nasional
Soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara, Kejagung: Bukan Impunitas dan Masih Wacana

Soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara, Kejagung: Bukan Impunitas dan Masih Wacana

Nasional
18 Pegawai Terpapar Covid-19, KPK Atur Proporsi Kerja

18 Pegawai Terpapar Covid-19, KPK Atur Proporsi Kerja

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.