Kompas.com - 29/11/2013, 17:23 WIB
Pengacara Adnan Buyung Nasution, saat mendatangi Gedung KPK untuk menemui Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, suami Wali Kota Tangsel Airin Rachmy Diani yang menjadi tersangka kasus dugaan suap Ketua MK nonaktif, Akil Mochtar, di Rutan KPK, Jumat (11/10/2013). KOMPAS.com/ICHA RASTIKAPengacara Adnan Buyung Nasution, saat mendatangi Gedung KPK untuk menemui Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, suami Wali Kota Tangsel Airin Rachmy Diani yang menjadi tersangka kasus dugaan suap Ketua MK nonaktif, Akil Mochtar, di Rutan KPK, Jumat (11/10/2013).
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Panitia Seleksi (Pansel) Dewan Etik Hakim Konstitusi Slamet Effendi Yusuf mengungkapkan nama pengacara kondang Adnan Buyung Nasution masuk bursa calon anggota Dewan Etik Hakim Konstitusi.

"Dari nama-nama calon yang didaftarkan salah satunya Pak Adnan Buyung Nasution," kata Slamet seperti dikutip dari Antara, Jumat (29/11/2013).

Slamet mengatakan, selain Adnan Buyung, nama-nama lain yang turut didaftarkan masyarakat ialah mantan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan, mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan Tuti Alawiyah, Rohaniawan Romo Muji, serta mantan anggota DPR Aisyah Aminy.

Lantaran nama-nama itu didaftarkan, kesediaan mereka apabila terpilih nanti, kata dia, masih perlu dikonfirmasi. "Jika memang mereka terpilih, tentu kita tanyakan lagi apakah mereka bersedia atau tidak karena mereka didaftarkan bukan mendaftarkan diri," katanya.

Sebelumnya, Slamet menyampaikan bahwa nama-nama calon Dewan Etik, baik yang didaftarkan maupun mendaftarkan diri, berjumlah sekitar 40 orang. Pihaknya akan segera melakukan sosialisasi nama-nama itu melalui media iklan agar bisa memperoleh respon publik.

Pada tanggal 5 Desember 2013, tiga anggota Pansel bersama Sekjen MK akan berkumpul lagi untuk membahas respons masyarakat terhadap nama-nama calon yang ada. Selanjutnya, tanpa keterlibatan pihak MK, anggota Pansel akan memilih tiga anggota Dewan Etik MK.

Kriteria anggota Dewan Etik Hakim Konstitusi mengacu kepada peraturan yang telah dikeluarkan MK, antara lain terdiri dari tiga orang, yakni mantan hakim konstitusi, akademisi, dan tokoh masyarakat. Mereka harus memenuhi persyaratan, antara lain jujur, adil, tidak memihak, memiliki usia paling rendah 60 tahun, berwawasan luas dalam etika hakim, serta memiliki integritas.

Mahkamah Konstitusi memutuskan membentuk Dewan Etik Hakim Konstitusi untuk menjadi pengawas internal hakim konstitusi, pasca-kasus korupsi yang menimpa mantan Ketua MK Akil Mochtar.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Boehkan Warga Lepas Masker di Area Terbuka

Jokowi Boehkan Warga Lepas Masker di Area Terbuka

Nasional
Lepas Masker di Tempat Terbuka, Penghapusan Syarat PCR, dan Langkah Menuju Endemi Covid-19

Lepas Masker di Tempat Terbuka, Penghapusan Syarat PCR, dan Langkah Menuju Endemi Covid-19

Nasional
Kelana Ridwan Kamil ke Elite Parpol, Pilih 'Warna' Apa?

Kelana Ridwan Kamil ke Elite Parpol, Pilih "Warna" Apa?

Nasional
Pakar Sebut Pelonggaran Masker 14 Hari Usai Lebaran Terlalu Cepat

Pakar Sebut Pelonggaran Masker 14 Hari Usai Lebaran Terlalu Cepat

Nasional
Elsam: Paradoks, Pemerintah Bagi-bagi Sertifikat tetapi Petani Ditangkapi Saat Konflik Agraria

Elsam: Paradoks, Pemerintah Bagi-bagi Sertifikat tetapi Petani Ditangkapi Saat Konflik Agraria

Nasional
40 Petani di Bengkulu Ditangkap, Walhi: Tidak Ada Keseriusan Pemerintah Bereskan Konflik Agraria

40 Petani di Bengkulu Ditangkap, Walhi: Tidak Ada Keseriusan Pemerintah Bereskan Konflik Agraria

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Tak Wajibkan Tes PCR-Antigen dengan Syarat | UAS Dilarang Masuk Singapura

[POPULER NASIONAL] Jokowi Tak Wajibkan Tes PCR-Antigen dengan Syarat | UAS Dilarang Masuk Singapura

Nasional
Mengenal 'Not to Land' yang Dikenakan Singapura ke UAS, Apa Bedanya dengan Deportasi?

Mengenal "Not to Land" yang Dikenakan Singapura ke UAS, Apa Bedanya dengan Deportasi?

Nasional
IDI: Pemakaian Masker di Ruang Tertutup Masih Perlu

IDI: Pemakaian Masker di Ruang Tertutup Masih Perlu

Nasional
Profil Lin Che Wei, Tersangka Baru Kasus Ekspor CPO Minyak Goreng

Profil Lin Che Wei, Tersangka Baru Kasus Ekspor CPO Minyak Goreng

Nasional
MUI: Jemaah yang Sehat Boleh Lepas Masker Saat Shalat Berjemaah

MUI: Jemaah yang Sehat Boleh Lepas Masker Saat Shalat Berjemaah

Nasional
Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk dan Aturan Hukumnya

Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk dan Aturan Hukumnya

Nasional
Upaya Pemerintah Mengatasi Illegal Fishing

Upaya Pemerintah Mengatasi Illegal Fishing

Nasional
Persoalkan Konten Ceramah Agama, Pemerintah Singapura Larang UAS Masuk Negaranya

Persoalkan Konten Ceramah Agama, Pemerintah Singapura Larang UAS Masuk Negaranya

Nasional
Kolonel Priyanto Minta Bebas, Oditur Tetap Tuntut Penjara Seumur Hidup

Kolonel Priyanto Minta Bebas, Oditur Tetap Tuntut Penjara Seumur Hidup

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.