Kompas.com - 29/11/2013, 17:23 WIB
Pengacara Adnan Buyung Nasution, saat mendatangi Gedung KPK untuk menemui Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, suami Wali Kota Tangsel Airin Rachmy Diani yang menjadi tersangka kasus dugaan suap Ketua MK nonaktif, Akil Mochtar, di Rutan KPK, Jumat (11/10/2013). KOMPAS.com/ICHA RASTIKAPengacara Adnan Buyung Nasution, saat mendatangi Gedung KPK untuk menemui Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, suami Wali Kota Tangsel Airin Rachmy Diani yang menjadi tersangka kasus dugaan suap Ketua MK nonaktif, Akil Mochtar, di Rutan KPK, Jumat (11/10/2013).
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Panitia Seleksi (Pansel) Dewan Etik Hakim Konstitusi Slamet Effendi Yusuf mengungkapkan nama pengacara kondang Adnan Buyung Nasution masuk bursa calon anggota Dewan Etik Hakim Konstitusi.

"Dari nama-nama calon yang didaftarkan salah satunya Pak Adnan Buyung Nasution," kata Slamet seperti dikutip dari Antara, Jumat (29/11/2013).

Slamet mengatakan, selain Adnan Buyung, nama-nama lain yang turut didaftarkan masyarakat ialah mantan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan, mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan Tuti Alawiyah, Rohaniawan Romo Muji, serta mantan anggota DPR Aisyah Aminy.

Lantaran nama-nama itu didaftarkan, kesediaan mereka apabila terpilih nanti, kata dia, masih perlu dikonfirmasi. "Jika memang mereka terpilih, tentu kita tanyakan lagi apakah mereka bersedia atau tidak karena mereka didaftarkan bukan mendaftarkan diri," katanya.

Sebelumnya, Slamet menyampaikan bahwa nama-nama calon Dewan Etik, baik yang didaftarkan maupun mendaftarkan diri, berjumlah sekitar 40 orang. Pihaknya akan segera melakukan sosialisasi nama-nama itu melalui media iklan agar bisa memperoleh respon publik.

Pada tanggal 5 Desember 2013, tiga anggota Pansel bersama Sekjen MK akan berkumpul lagi untuk membahas respons masyarakat terhadap nama-nama calon yang ada. Selanjutnya, tanpa keterlibatan pihak MK, anggota Pansel akan memilih tiga anggota Dewan Etik MK.

Kriteria anggota Dewan Etik Hakim Konstitusi mengacu kepada peraturan yang telah dikeluarkan MK, antara lain terdiri dari tiga orang, yakni mantan hakim konstitusi, akademisi, dan tokoh masyarakat. Mereka harus memenuhi persyaratan, antara lain jujur, adil, tidak memihak, memiliki usia paling rendah 60 tahun, berwawasan luas dalam etika hakim, serta memiliki integritas.

Mahkamah Konstitusi memutuskan membentuk Dewan Etik Hakim Konstitusi untuk menjadi pengawas internal hakim konstitusi, pasca-kasus korupsi yang menimpa mantan Ketua MK Akil Mochtar.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.