Pengamanan Data, KPU Lirik Perguruan Tinggi Gantikan Lemsaneg

Kompas.com - 29/11/2013, 06:53 WIB
Komisioner KPU Arif Budiman (kiri), Ketua KPU Husni Kamil Manik (kedua dari kiri), Kepala Lemsaneg Mayjen Djoko Setiadi (kedua dari kanan) dan Komisioner KPU Sigit Pamungkas pada pengumuman pembatalan kerja sama KPU dan Lemsaneg terkait pengamanan data Pemilu 2014 di Gedung KPU, Jakarta, Kamis (28/11/2013). Deytri Aritonang/Kompas.comKomisioner KPU Arif Budiman (kiri), Ketua KPU Husni Kamil Manik (kedua dari kiri), Kepala Lemsaneg Mayjen Djoko Setiadi (kedua dari kanan) dan Komisioner KPU Sigit Pamungkas pada pengumuman pembatalan kerja sama KPU dan Lemsaneg terkait pengamanan data Pemilu 2014 di Gedung KPU, Jakarta, Kamis (28/11/2013).
|
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA, KOMPAS.com — Batal bekerja sama dengan Lembaga Sandi Negara, Komisi Pemilihan Umum membuka peluang menggandeng perguruan tinggi untuk pengamanan data Pemilu 2014. Saat ini sedang dirumuskan kriteria dan mekanisme terkait rencana itu.

"Ini kan soal teknologi. Sekuat apa pun (pengamanan sistemnya), tetap butuh back up," ujar anggota KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, di kantor KPU, Kamis (28/11/2013) malam. Karenanya, kata dia, KPU membuka peluang menggandeng perguruan tinggi untuk keperluan itu.

Namun, Ferry mengatakan, KPU berlum memutuskan perguruan tinggi yang akan diajak berkolaborasi. Di luar masalah ini, ujar dia, KPU sudah menggandeng Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

Menurut Ferry, KPU masih merumuskan kriteria mitra dan mekanisme kerja sama untuk pengamanan data Pemilu 2014. Bisa jadi, kata dia, kerja sama dilakukan dengan konsorsium, instansi, maupun perorangan.

"Kami rancang sekarang desainnya seperti apa, termasuk perorangan, kelompok, penggiat pemilu, LSM (lembaga swadaya masyarakat), dari mana pun. Mekanismenya seperti apa nanti kami akan bahas," kata Ferry. Pengamanan data pemilu ini diharapkan dapat menangkal aksi para peretas ke situs dan sistem informasi KPU.

Mendapat banyak kritik dari beragam kalangan, KPU akhirnya batal menggandeng Lembaga Sandi Negara untuk pengamanan data pemilu. "Para pihak sepaham dan memutuskan tidak melanjutkan atau menghentikan nota kesepahaman KPU dan Lemsaneg," ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik, Kamis.

Pembatalan kerja sama ini diakui Husni untuk meredam kontroversi atas pelibatan Lembaga Sandi Negara dalam kegiatan pemilu. Dia mengatakan ingin penyelenggaraan pemilu diterima dan didukung publik.


Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkumham Sebut Pemerintah Akan Bangun Tiga Lapas Khusus Teroris di Nusakambangan

Menkumham Sebut Pemerintah Akan Bangun Tiga Lapas Khusus Teroris di Nusakambangan

Nasional
Berembus Isu 'Reshuffle' akibat Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud, Sekjen PDI-P: Serahkan ke Presiden

Berembus Isu "Reshuffle" akibat Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud, Sekjen PDI-P: Serahkan ke Presiden

Nasional
Sekjen PDI-P Ungkap Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu, Ini yang Dibahas

Sekjen PDI-P Ungkap Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu, Ini yang Dibahas

Nasional
UPDATE Gempa Malang: 7 Orang Meninggal Dunia, 2 Luka Berat

UPDATE Gempa Malang: 7 Orang Meninggal Dunia, 2 Luka Berat

Nasional
Berdasarkan Data BNPB, Ada 174 Korban Jiwa akibat Banjir di NTT, 48 Orang Masih Hilang

Berdasarkan Data BNPB, Ada 174 Korban Jiwa akibat Banjir di NTT, 48 Orang Masih Hilang

Nasional
Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

Nasional
Dibiayai APBN, Satgas BLBI akan Laporkan Hasil Kerja ke Menkeu dan Presiden

Dibiayai APBN, Satgas BLBI akan Laporkan Hasil Kerja ke Menkeu dan Presiden

Nasional
Survei IPO: AHY Ungguli Prabowo sebagai Tokoh Potensial di Pilpres 2024

Survei IPO: AHY Ungguli Prabowo sebagai Tokoh Potensial di Pilpres 2024

Nasional
Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

Nasional
Jokowi Teken Keppres Nomor 6/2021, Tegaskan Pembentukan Satgas BLBI

Jokowi Teken Keppres Nomor 6/2021, Tegaskan Pembentukan Satgas BLBI

Nasional
PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

Nasional
Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

Nasional
UPDATE 10 April: 5.041.654 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 9.927.110 Dosis Pertama

UPDATE 10 April: 5.041.654 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 9.927.110 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 10 April: Ada 59.139 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 10 April: Ada 59.139 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 10 April: 64.091 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 10 April: 64.091 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X