Kompas.com - 29/11/2013, 06:53 WIB
Komisioner KPU Arif Budiman (kiri), Ketua KPU Husni Kamil Manik (kedua dari kiri), Kepala Lemsaneg Mayjen Djoko Setiadi (kedua dari kanan) dan Komisioner KPU Sigit Pamungkas pada pengumuman pembatalan kerja sama KPU dan Lemsaneg terkait pengamanan data Pemilu 2014 di Gedung KPU, Jakarta, Kamis (28/11/2013). Deytri Aritonang/Kompas.comKomisioner KPU Arif Budiman (kiri), Ketua KPU Husni Kamil Manik (kedua dari kiri), Kepala Lemsaneg Mayjen Djoko Setiadi (kedua dari kanan) dan Komisioner KPU Sigit Pamungkas pada pengumuman pembatalan kerja sama KPU dan Lemsaneg terkait pengamanan data Pemilu 2014 di Gedung KPU, Jakarta, Kamis (28/11/2013).
|
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA, KOMPAS.com — Batal bekerja sama dengan Lembaga Sandi Negara, Komisi Pemilihan Umum membuka peluang menggandeng perguruan tinggi untuk pengamanan data Pemilu 2014. Saat ini sedang dirumuskan kriteria dan mekanisme terkait rencana itu.

"Ini kan soal teknologi. Sekuat apa pun (pengamanan sistemnya), tetap butuh back up," ujar anggota KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, di kantor KPU, Kamis (28/11/2013) malam. Karenanya, kata dia, KPU membuka peluang menggandeng perguruan tinggi untuk keperluan itu.

Namun, Ferry mengatakan, KPU berlum memutuskan perguruan tinggi yang akan diajak berkolaborasi. Di luar masalah ini, ujar dia, KPU sudah menggandeng Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

Menurut Ferry, KPU masih merumuskan kriteria mitra dan mekanisme kerja sama untuk pengamanan data Pemilu 2014. Bisa jadi, kata dia, kerja sama dilakukan dengan konsorsium, instansi, maupun perorangan.

"Kami rancang sekarang desainnya seperti apa, termasuk perorangan, kelompok, penggiat pemilu, LSM (lembaga swadaya masyarakat), dari mana pun. Mekanismenya seperti apa nanti kami akan bahas," kata Ferry. Pengamanan data pemilu ini diharapkan dapat menangkal aksi para peretas ke situs dan sistem informasi KPU.

Mendapat banyak kritik dari beragam kalangan, KPU akhirnya batal menggandeng Lembaga Sandi Negara untuk pengamanan data pemilu. "Para pihak sepaham dan memutuskan tidak melanjutkan atau menghentikan nota kesepahaman KPU dan Lemsaneg," ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik, Kamis.

Pembatalan kerja sama ini diakui Husni untuk meredam kontroversi atas pelibatan Lembaga Sandi Negara dalam kegiatan pemilu. Dia mengatakan ingin penyelenggaraan pemilu diterima dan didukung publik.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email


Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut: Vaksinasi Dosis Dua RI Tertinggal Dibanding Singapura-Malaysia

Luhut: Vaksinasi Dosis Dua RI Tertinggal Dibanding Singapura-Malaysia

Nasional
Azis Bantah Sejumlah Kesaksian, Hakim: Berarti Ada yang Bohong

Azis Bantah Sejumlah Kesaksian, Hakim: Berarti Ada yang Bohong

Nasional
Dua Kabupaten Luar Jawa-Bali Berkategori Level 4, Ada Kenaikan Kasus Kematian

Dua Kabupaten Luar Jawa-Bali Berkategori Level 4, Ada Kenaikan Kasus Kematian

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Sebut Fikih Bantu Atasi Dampak Covid-19

Wapres Ma’ruf Amin Sebut Fikih Bantu Atasi Dampak Covid-19

Nasional
Mobilitas Warga di Jawa-Bali Meningkat, Luhut: Jika Tak Patuh Prokes Tingkatkan Risiko

Mobilitas Warga di Jawa-Bali Meningkat, Luhut: Jika Tak Patuh Prokes Tingkatkan Risiko

Nasional
UPDATE: Ada 460 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jakarta

UPDATE: Ada 460 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jakarta

Nasional
Situs Badan Siber dan Sandi Negara Diretas?

Situs Badan Siber dan Sandi Negara Diretas?

Nasional
Kerja Sama Indonesia-China Berjalan Baik, Gus Muhaimin Berikan Apresiasi

Kerja Sama Indonesia-China Berjalan Baik, Gus Muhaimin Berikan Apresiasi

Nasional
'Database' Pengaduan Diduga Dicuri, KPAI Lapor Bareskrim Polri

"Database" Pengaduan Diduga Dicuri, KPAI Lapor Bareskrim Polri

Nasional
Luhut Sebut Presiden Minta Perketat Pengawasan Prokes di Tempat Umum yang Mulai Melemah

Luhut Sebut Presiden Minta Perketat Pengawasan Prokes di Tempat Umum yang Mulai Melemah

Nasional
Waspadai Varian Corona AY.4.2, Menkes: Belum Ada di Indonesia, tapi sudah Merebak di Inggris

Waspadai Varian Corona AY.4.2, Menkes: Belum Ada di Indonesia, tapi sudah Merebak di Inggris

Nasional
UPDATE 25 Oktober: Positivity Rate Kasus Covid-19 0,33 Persen

UPDATE 25 Oktober: Positivity Rate Kasus Covid-19 0,33 Persen

Nasional
PPP Berharap Jokowi Pilih Jubir yang Jago Komunikasi, Bukan Miskomunikasi

PPP Berharap Jokowi Pilih Jubir yang Jago Komunikasi, Bukan Miskomunikasi

Nasional
Sebaran 13.554 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 25 Oktober 2021

Sebaran 13.554 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 25 Oktober 2021

Nasional
UPDATE 25 Oktober: 143.235 Orang di Indonesia Meninggal akibat Covid-19

UPDATE 25 Oktober: 143.235 Orang di Indonesia Meninggal akibat Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.