DPR: Tutup Celah Penyadapan!

Kompas.com - 28/11/2013, 19:01 WIB
Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq Kompas.com/SABRINA ASRILKetua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat meminta pemerintah untuk kembali menata infrastruktur teknologi informasi di Indonesia. Komisi yang membidangi telekomunikasi ini meminta agar pemerintah menutup celah peluang kembali terjadinya penyadapan melalui operator telekomunikasi.

"Komisi I DPR RI menegaskan perlunya dilakukan penataan kembali infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang betul-betul bisa menjamin kebutuhan keamanan dan nasional Indonesia," ujar Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq saat membacakan hasil rapat gabungan, Kamis (28/11/2013).

Rapat yang dilakukan untuk menyikapi aksi penyadapan yang dilakukan Australia ini dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Menteri Pertahanan Purnono Yusgiantoro, Kepala Badan Intelijen Negara Marciano Norman, Kepala Lembaga Sandi Negara Mayor Jenderal Djoko Setiadi, dan Kapolri Jenderal (Pol) Sutarman.

Menurut Mahfudz, kesimpulan itu diambil berdasarkan informasi dugaan digunakannya operator-operator telekomunikasi untuk aksi penyadapan. "Kita tahu ini memang membuka celah karena penguasaan operator telekomunikasi di Indonesia ini juga melibatkan perusahaan-perusahaan asing. Ini perlu dilakukan penataan kebijakan yang lebih menjamin kebutuhan keamanan yang lebih nasional di sektor telekomunikasi," ucap politisi PKS tersebut.

Selain itu, Komisi I juga meminta Lemsaneg untuk mempersiapkan pengamanan komunikasi bagi VVIP. Lemsaneg sudah menyatakan kesanggupannya dalam rapat itu. Lemsaneg akan mengakselerasi penggunaan sistem persandian di semua kementerian lembaga, termasuk kantor perwakilan di luar negeri.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penantian Panjang Etty Toyib Bebas dari Hukuman Mati di Arab Saudi...

Penantian Panjang Etty Toyib Bebas dari Hukuman Mati di Arab Saudi...

Nasional
Ketua Gugus Tugas: Covid-19 seperti Malaikat Pencabut Nyawa bagi Kelompok Rentan

Ketua Gugus Tugas: Covid-19 seperti Malaikat Pencabut Nyawa bagi Kelompok Rentan

Nasional
64.958 Kasus Covid-19 di Indonesia, Waspada Kasus Positif yang Belum Terdeteksi

64.958 Kasus Covid-19 di Indonesia, Waspada Kasus Positif yang Belum Terdeteksi

Nasional
UU KPK Hasil Revisi Tetap Berlaku Tanpa Tanda Tangan Jokowi, tetapi...

UU KPK Hasil Revisi Tetap Berlaku Tanpa Tanda Tangan Jokowi, tetapi...

Nasional
Menristek/BRIN Sebut Keppres soal Pengembangan Vaksin Covid-19 Segera Terbit

Menristek/BRIN Sebut Keppres soal Pengembangan Vaksin Covid-19 Segera Terbit

Nasional
Akibat Pandemi Covid-19, Karnaval Internasional Perayaan HUT RI Dibatalkan

Akibat Pandemi Covid-19, Karnaval Internasional Perayaan HUT RI Dibatalkan

Nasional
Kemendagri: Kuota PPDB Jalur Zonasi DKI Jakarta Sudah Sesuai Permendikbud

Kemendagri: Kuota PPDB Jalur Zonasi DKI Jakarta Sudah Sesuai Permendikbud

Nasional
Tiga Mantan Pegawai Pajak Divonis Bersalah dalam Kasus Suap Restitusi Pajak

Tiga Mantan Pegawai Pajak Divonis Bersalah dalam Kasus Suap Restitusi Pajak

Nasional
Bahas Koalisi Pilkada 2020 dengan Golkar, Prabowo: Di Beberapa Tempat Kami Cocok

Bahas Koalisi Pilkada 2020 dengan Golkar, Prabowo: Di Beberapa Tempat Kami Cocok

Nasional
Pemerintah: Aktivitas Masyarakat Tak Dibatasi, tetapi Ingat Protokol Kesehatan

Pemerintah: Aktivitas Masyarakat Tak Dibatasi, tetapi Ingat Protokol Kesehatan

Nasional
Bicara soal Pilkada 2020, Grace Natalie Temui Cak Imin di Kantor DPP PKB

Bicara soal Pilkada 2020, Grace Natalie Temui Cak Imin di Kantor DPP PKB

Nasional
Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur Dinilai Bukti Nepotisme Sebabkan Korupsi

Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur Dinilai Bukti Nepotisme Sebabkan Korupsi

Nasional
Polri Sebut Ada Penurunan Kasus Kriminalitas di Dua Pekan Terakhir Sebesar 3,77 Persen

Polri Sebut Ada Penurunan Kasus Kriminalitas di Dua Pekan Terakhir Sebesar 3,77 Persen

Nasional
Polisi Tetapkan 2 Perusahaan sebagai Tersangka Karhutla di Riau

Polisi Tetapkan 2 Perusahaan sebagai Tersangka Karhutla di Riau

Nasional
Ketua MPR Sebut Covid-19 Uji Kualitas Para Pemimpin Dunia

Ketua MPR Sebut Covid-19 Uji Kualitas Para Pemimpin Dunia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X