Kompas.com - 28/11/2013, 15:49 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorCaroline Damanik

BANDUNG, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa untuk menjamin keselamatan warga negara Indonesia di Thailand terkait aksi unjuk rasa yang menentang pemerintahan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra di negeri gajah putih itu. Presiden mengikuti terus perkembangan situasi di Thailand.

"Presiden mengikuti terus perkembangan di Thailand dan juga dilapori secara berkelanjutan oleh menteri luar negeri. Dia telah memberikan arahan kepada Menlu untuk memastikan keselamatan WN (warga negara) kita, itu yang sudah disampaikan, dan kita mengikuti terus perkembangan permasalahan di sana," kata Staf Ahli Presiden Bidang Hubungan Internasional Teuku Faizashay di Bandung, Jawa Barat, Kamis (28/11/2013).

Faizasyah mengungkapkan, laporan dari Menlu sejauh ini mengimbau agar lebih meningkatkan kewaspadaan. Ini bukan pertama kali terjadi insiden serupa unjuk rasa di Thailand.

"Sudah beberapa kali kan insiden serupa terjadi. Sudah ada semacam protapnya di kedutaan kita," katanya.

Faizasyah juga percaya kalau warga negara Indonesia sudah bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terkait kerusuhan di Thailand.

"Pengalaman kita yang sudah-sudah, mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan," ucapnya.

Seperti diberitakan, aksi unjuk rasa di Thailand sudah memasuki hari kelima. Puluhan ribu pengunjuk rasa turun ke jalan menentang PM Yingluck Shinawatra dan kakaknya, Thaksin Shinawatra.

Aksi ini adalah yang terbesar sejak aksi jalanan pada 2010 yang berujung bentrok antara pengunjuk rasa dan militer yang menewaskan 90 orang. Aksi unjuk rasa ini dipicu rencana pemerintah menerbitkan undang-undang amnesti yang memungkinkan Thaksin Shinawatra kembali ke Thailand dari pengasingan.

Thaksin, seorang konglomerat komunikasi yang kemudian berpolitik, masih mendapat dukungan kuat dari warga pedesaan dan kelas pekerja. Namun, warga kaya dan kelas menengah menentangnya dan menuding Thaksin melakukan korupsi dan menjadi ancaman bagi kerajaan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes Minta Orang Tua Waspadai Gejala Awal Hepatitis Akut pada Anak

Kemenkes Minta Orang Tua Waspadai Gejala Awal Hepatitis Akut pada Anak

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Akan Proses Hukum Prajurit yang Terlibat Penyelundupan Senjata di Sangihe

Panglima TNI Tegaskan Akan Proses Hukum Prajurit yang Terlibat Penyelundupan Senjata di Sangihe

Nasional
Jokowi: Presidensi G20 Kami Manfaatkan untuk Perjuangkan Kepentingan Negara Berkembang

Jokowi: Presidensi G20 Kami Manfaatkan untuk Perjuangkan Kepentingan Negara Berkembang

Nasional
Politisi PDI-P: Kalau Semua Sibuk Capres, yang Urus Rakyat Siapa?

Politisi PDI-P: Kalau Semua Sibuk Capres, yang Urus Rakyat Siapa?

Nasional
Cak Imin Kumpulkan Ulama di Surabaya, Gus Yahya: Nanti Panglima TNI Juga

Cak Imin Kumpulkan Ulama di Surabaya, Gus Yahya: Nanti Panglima TNI Juga

Nasional
Mendagri Tak Hadir, Komisi II Tunda Raker Bahas Tahapan dan Anggaran Pemilu 2024

Mendagri Tak Hadir, Komisi II Tunda Raker Bahas Tahapan dan Anggaran Pemilu 2024

Nasional
Parkindo 1945 Minta Yasonna Klarifikasi Partainya Jadi Partai Mahasiswa Indonesia

Parkindo 1945 Minta Yasonna Klarifikasi Partainya Jadi Partai Mahasiswa Indonesia

Nasional
Mengaktivasi Fungsi Negara

Mengaktivasi Fungsi Negara

Nasional
Polisi Ralat Taksiran Harga Ferrari Indra Kenz Rp 3,5 Miliar, Bukan Rp 5 Miliar

Polisi Ralat Taksiran Harga Ferrari Indra Kenz Rp 3,5 Miliar, Bukan Rp 5 Miliar

Nasional
Info Haji 2022: Kuota, Biaya, hingga Jadwal Keberangkatan

Info Haji 2022: Kuota, Biaya, hingga Jadwal Keberangkatan

Nasional
Jokowi Kasih 'Kode' Capres di Acara Rakernas Projo, PDI-P: Acuan Kami di Ketum

Jokowi Kasih "Kode" Capres di Acara Rakernas Projo, PDI-P: Acuan Kami di Ketum

Nasional
Mahfud Sebut Ada Bupati yang Sudah Siapkan Diri Jadi Calon Gubernur di DOB Papua

Mahfud Sebut Ada Bupati yang Sudah Siapkan Diri Jadi Calon Gubernur di DOB Papua

Nasional
Sorban PBNU untuk Jenderal Andika dan Peci Gus Yahya dari Hendropriyono..

Sorban PBNU untuk Jenderal Andika dan Peci Gus Yahya dari Hendropriyono..

Nasional
Jenderal Andika Akui Butuh Kehadiran F-15IDN Perkuat Pertahanan Udara RI

Jenderal Andika Akui Butuh Kehadiran F-15IDN Perkuat Pertahanan Udara RI

Nasional
Mahfud Sebut Surpres DOB Papua Sudah Diserahkan ke DPR

Mahfud Sebut Surpres DOB Papua Sudah Diserahkan ke DPR

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.