Kompas.com - 28/11/2013, 14:53 WIB
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Deviardi, pelatif golf Rudi Rubiandini (mantan Kepala SKK Migas), mengakui bahwa Widodo Ratanachaitong pernah menceritakan bahwa perusahaannya memiliki jaringan ke istana, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas, dan Sekretaris Kabinet Dipo Alam. Hal itu diungkapkan Deviardi alias Ardi ketika bersaksi dalam sidang kasus dugaan suap di lingkungan SKK Migas dengan terdakwa Simon Gunawan Tanjaya di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (28/11/2013).

Mulanya hakim anggota Joko Subagyo membacakan berita acara pemeriksaan (BAP) Deviardi.

"Beliau (Widodo) punya tujuh perusahaan minyak di luar negeri semuanya. Bahwa Widodo punya jaringan sampai ke istana, DPR, dan Dipo Alam," kata Joko.

Deviardi pun membenarkan BAP yang dibacakan hakim. Dia mengatakan, hal itu diceritakan Widodo ketika bertemu di Singapura. Widodo dikenal sebagai bos PT Kernel Oil di Singapura. Kemudian, Deviardi mengaku menelepon Rudi dan menyampaikan informasi dari Widodo tersebut.

"Oh, iya itu pas ketemuan di Singapura. Widodo menyampaikan ke saya seperti itu. Setelah itu saya lapor ke Rudi," terang Deviardi.

"Tanggapan Rudi bagaimana?" tanya hakim Joko.

"Ya, gitu saja. Saya cuma sekadar melapor gitu via telepon," jawab Rudi.

Deviardi mengaku tak tahu tujuh perusahaan yang dimaksud Widodo. Dia juga membenarkan bahwa Widodo menceritakan perusahaannya sering "main" di SKK Migas dan BP Migas sejak dijabat Kardaya dan Priyono seperti terungkap dalam BAP yang dibacakan Joko.

"Widodo juda sampaikan suka main di SKK Migas, BP Migas sejak dijabat Kardaya dan Priyono. Oh tenang, maksud saya menyampaikan ke Rudi apabila berhubungan dengan Widodo ini, Rudi akan membuat Ibas dan istana tenang," kata Joko membacakan BAP Deviardi.

Hakim tak mendalami lebih jauh BAP tersebut dan kembali menanyakan hal lain yang masuk ke dalam substansi hukum kasus yang menjerat Simon.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menerka Jalan Ganjar Pranowo Menyongsong Pilpres 2024

Menerka Jalan Ganjar Pranowo Menyongsong Pilpres 2024

Nasional
Negara Masih 'Bermurah Hati' kepada Koruptor Selama 2021

Negara Masih "Bermurah Hati" kepada Koruptor Selama 2021

Nasional
Air Jadi Bensin, 1 Liter Mampu Tempuh 500 Km?

Air Jadi Bensin, 1 Liter Mampu Tempuh 500 Km?

Nasional
Menanti Bukti Janji Jokowi Tekan Harga Minyak Goreng saat Ekspor Dibuka Lagi

Menanti Bukti Janji Jokowi Tekan Harga Minyak Goreng saat Ekspor Dibuka Lagi

Nasional
Prosedur Penangkapan Anak dan Perempuan oleh Polisi

Prosedur Penangkapan Anak dan Perempuan oleh Polisi

Nasional
Aturan Penggeledahan Rumah Menurut KUHAP

Aturan Penggeledahan Rumah Menurut KUHAP

Nasional
Tanggal 29 Mei Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 Mei Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prosedur Penangkapan oleh Polisi Menurut KUHAP

Prosedur Penangkapan oleh Polisi Menurut KUHAP

Nasional
Tanggal 28 Mei Memperingati Hari Apa?

Tanggal 28 Mei Memperingati Hari Apa?

Nasional
Asas-asas Pemungutan Pajak

Asas-asas Pemungutan Pajak

Nasional
Jenis-jenis Bentuk Negara Republik

Jenis-jenis Bentuk Negara Republik

Nasional
Pengertian Pajak Menurut Ahli

Pengertian Pajak Menurut Ahli

Nasional
Jenis-jenis Bentuk Negara Monarki

Jenis-jenis Bentuk Negara Monarki

Nasional
Bolehkah Polisi Melakukan Penggeledahan di Rumah Ibadah?

Bolehkah Polisi Melakukan Penggeledahan di Rumah Ibadah?

Nasional
Menilik Alasan Pemilu 1955 Dinilai Sebagai yang Paling Demokratis

Menilik Alasan Pemilu 1955 Dinilai Sebagai yang Paling Demokratis

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.