Terkait Pemeriksaan KPK, Surya Paloh Nilai Boediono Gagal Beri Teladan

Kompas.com - 28/11/2013, 14:41 WIB
Surya Paloh BANAR FIL ARDHISurya Paloh
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh menilai Wakil Presiden Boediono gagal memberi teladan yang baik pada masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi. Hal itu dikatakan Paloh menanggapi pemeriksaan Boediono yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus Bank Century di kantor Wakil Presiden pada akhir pekan lalu.

Paloh menuturkan, seharusnya Boediono bersedia diperiksa di Gedung KPK seperti lazimnya pemeriksaan lainnya. Bila itu terjadi, Boediono akan menjadi teladan karena memposisikan diri yang sama dengan orang lainnya di hadapan hukum.

"(Boediono) Itu tidak beri keteladanan yang baik, hukum itu berlaku pada siapa saja, tidak terbatas, dan tidak berhenti itu pada wakil presiden atau presiden," kata Paloh, dalam seminar politik di Kampus FKUI, Salemba, Jakarta, Kamis (28/11/2013).

KOMPAS/RIZA FATHONI Wakil Presiden Boediono

Menurut Paloh, sikap yang ditunjukkan Boediono akan memberi pelajaran negatif pada masyarakat. Bahkan lebih jauh, ia menuding Boediono tak ubahnya seperti pihak-pihak tertentu yang sengaja menunggangi kasus Century untuk kepentingan politik.

"Katakanlah itu suatu pendidikan yang tidak bagus pada masyarakat. Sama halnya dengan partai-partai politik yang masih di Senayan sana," pungkasnya.

Pada Sabtu (23/11/2013), tim KPK meminta keterangan Wakil Presiden Boediono dalam kasus Century di Istana Wakil Presiden, Jakarta. Permintaan keterangan sengaja tidak dilakukan di Gedung KPK sebagaimana lazimnya karena alasan protokoler.

"Ini protokoler kenegaraan, sebelumnya harus ada sterilisasi dulu dan nanti sangat mengganggu," kata Boediono.

Secara terpisah, Ketua KPK Abraham Samad mengakui pihaknya sengaja memeriksa Boediono di kantor Wakil Presiden agar proses penuntasan kasus Century cepat terungkap. Abraham khawatir proses protokoler akan mengganggu dan menyita waktu lama saat pemeriksaan Boediono dilakukan di Gedung KPK.

Dalam kesempatan itu, tim KPK meminta sejumlah keterangan dari dirinya terutama mengenai pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) pada Bank Century pada 2008. Ia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Kasus Bank Century Budi Mulya (mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia) selama lebih dari tujuh jam.

Boediono menyampaikan, sebenarnya dirinya tidak masalah jika harus datang ke KPK untuk menyampaikan keterangan. Hanya saja, karena ia wakil presiden, ada protokoler standar yang harus dilakukan di Gedung KPK. Protokoler itu dipandang akan merepotkan dan dapat mengganggu aktivitas di Gedung KPK.

Tentang kebijakan penyelamatan Bank Century, ia menuturkan, langkah tersebut merupakan tindakan mulia yang dilakukannya dengan ketulusan hati. Tujuannya hanya satu, menyelamatkan perekonomian Indonesia dari kemungkinan krisis sistemik yang diakibatkan oleh kebangkrutan Bank Century.



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Nasional
Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Nasional
Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Nasional
Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Nasional
Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Nasional
KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

Nasional
UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Nasional
Jajaran KPU Positif Covid-19, Penetapan Paslon Pilkada Tetap Digelar 23 September

Jajaran KPU Positif Covid-19, Penetapan Paslon Pilkada Tetap Digelar 23 September

Nasional
UPDATE 20 September: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Ada 57.796

UPDATE 20 September: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Ada 57.796

Nasional
UPDATE 20 September: Ada 107.370 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 20 September: Ada 107.370 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Pasien Sembuh Covid-19 Bertambah 2.977, Total 177.327 Orang

UPDATE: Pasien Sembuh Covid-19 Bertambah 2.977, Total 177.327 Orang

Nasional
UPDATE: Bertambah 105, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Capai 9.553

UPDATE: Bertambah 105, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Capai 9.553

Nasional
UPDATE:  Bertambah 3.989, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 244.676

UPDATE: Bertambah 3.989, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 244.676

Nasional
LPSK Minta Saksi Tak Khawatir Beri Keterangan Soal Kebakaran Kejagung

LPSK Minta Saksi Tak Khawatir Beri Keterangan Soal Kebakaran Kejagung

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X