Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden: Saya Minta Guru Jangan Golput

Kompas.com - 27/11/2013, 17:14 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta para guru menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum 2014. Hal itu disampaikan Presiden SBY dalam peringatan Hari Guru Nasional 2013 dan HUT ke 68 PGRI, di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (26/11/2013).

"Saya mohon para guru di seluruh Indonesia gunakan hak pilihnya, jangan jadi golput," kata Presiden SBY.

Presiden juga meminta para politisi atau pihak mana pun tidak mempolitisir para guru untuk kepentingan politik pribadi. Dengan tegas, Presiden SBY meminta tak ada politisi yang mempergunakan guru untuk melanggar Undang-Undang terkait dengan tahun pemilihan nanti.

Selanjutnya, Presiden SBY mengajak semua guru untuk terlibat dalam menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum tahun depan. Menurut Presiden, posisi guru dapat ikut menjaga dan menciptakan suasana kondusif menjelang dan selama waktu pemilihan umum bergulir.

"Jangan pergunakan guru untuk melanggar Undang-Undang, biasanya kalau ada apa-apa yang jadi korban adalah guru. Biarkan guru menjalankan tugasnya, dan Insya Allah hak pilih itu akan digunakan," pungkas Presiden.

Peringatan Hari Guru Nasional 2013 mengambil tema "Mewujudkan Guru yang Kreatif dan Inspiratif dengan Menegakkan Kode Etik untuk Penguatan Kurikulum 2013." Tema ini diambil bersamaan dengan implementasi kurikulum 2013 secara bertahap.

Dalam kesempatan itu, Presiden SBY juga memberi penghargaan pada sejumlah guru berprestasi. Penghargaan yang diberikan Presiden SBY adalah tanda kehormatan Satya Lencana Pendidikan pada 56 orang guru, kepala sekolah, pengawas sekolah berprestasi dan berdedikasi dalam menjalankan tugasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PBNU Pastikan Sudah Buat Perusahaan untuk Kelola Usaha Tambang

PBNU Pastikan Sudah Buat Perusahaan untuk Kelola Usaha Tambang

Nasional
Wamenkes: KRIS Dimulai 30 Juni 2025

Wamenkes: KRIS Dimulai 30 Juni 2025

Nasional
Nasdem Ingin Bangun Koalisi Strategis di Pilkada Jabar, Sudah Komunikasi ke PKS hingga Gerindra

Nasdem Ingin Bangun Koalisi Strategis di Pilkada Jabar, Sudah Komunikasi ke PKS hingga Gerindra

Nasional
TNI Siapkan RSPAD dan RS Soedirman untuk Rawat 1.000 Warga Palestina

TNI Siapkan RSPAD dan RS Soedirman untuk Rawat 1.000 Warga Palestina

Nasional
Jokowi dan Kaesang Tonton Langsung Laga Indonesia Vs Irak di GBK

Jokowi dan Kaesang Tonton Langsung Laga Indonesia Vs Irak di GBK

Nasional
Jokowi Tugaskan Prabowo Hadiri KTT Bahas Isu Gaza di Yordania

Jokowi Tugaskan Prabowo Hadiri KTT Bahas Isu Gaza di Yordania

Nasional
PBNU Sudah Ajukan Izin Tambang, Gus Yahya: Wong Kami Butuh...

PBNU Sudah Ajukan Izin Tambang, Gus Yahya: Wong Kami Butuh...

Nasional
SYL Tunggak Biaya Perjalanan ke Spanyol Rp 1 Miliar, Pemilik Travel Curhat ke Hakim Bingung Menagihnya

SYL Tunggak Biaya Perjalanan ke Spanyol Rp 1 Miliar, Pemilik Travel Curhat ke Hakim Bingung Menagihnya

Nasional
KPK Masih Koordinasi dengan MA Terkait Pemulihan Aset Negara di Kasus Lukas Enembe

KPK Masih Koordinasi dengan MA Terkait Pemulihan Aset Negara di Kasus Lukas Enembe

Nasional
Mendagri: Klaim China Jadi Masalah, Posisi Militer Diperkuat di LCS

Mendagri: Klaim China Jadi Masalah, Posisi Militer Diperkuat di LCS

Nasional
Prihatin Hukum Disetir Kepentingan, Mahfud MD: Nanti Kan Nabrak Sendiri

Prihatin Hukum Disetir Kepentingan, Mahfud MD: Nanti Kan Nabrak Sendiri

Nasional
Jaga Keselamatan Jemaah Haji, Pemerintah Terapkan Murur di Muzdalifah

Jaga Keselamatan Jemaah Haji, Pemerintah Terapkan Murur di Muzdalifah

Nasional
Saudi Kantongi Data Investigasi Penjual Paket Haji dengan Visa Nonhaji

Saudi Kantongi Data Investigasi Penjual Paket Haji dengan Visa Nonhaji

Nasional
Respons Putusan MA, Pakar Sebut Aturan Kepemiluan Tak Boleh Diubah Jelang Pemilu

Respons Putusan MA, Pakar Sebut Aturan Kepemiluan Tak Boleh Diubah Jelang Pemilu

Nasional
Ditanya Soal Lirik Kaesang di Pilkada Jakarta, Nasdem: DKI Punya Basis Perlawanan

Ditanya Soal Lirik Kaesang di Pilkada Jakarta, Nasdem: DKI Punya Basis Perlawanan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com