Kompas.com - 27/11/2013, 14:03 WIB
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Golkar, Poempida Hidayatulloh, mendukung aksi mogok kerja yang dilakukan ribuan dokter, Rabu (27/11/2013). Menurut Poempida, wajar bila dokter melakukan aksi tersebut lantaran kriminalisasi di dunia kedokteran akan berdampak pada mental dari dokter itu sendiri.

"Apabila kemudian para dokter membiarkan situasi seperti ini menjadi yurisprudensi bagi masalah hukum yang melibatkan para dokter ke depan, maka dokter akan berpotensi tidak mau ambil risiko dalam pelayanan medis," ujar Poempida di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (27/11/2013).

Hal itu dikatakan Poempida menyikapi penahanan dr Dewa Ayu Sasiary Prawarni, SpOG dan dr Hendry Simanjuntak, SpOG oleh kejaksaan terkait meninggalnya pasien Siska Makelty. Sementara dokter Hendy Siagian, SpOG masih diburu.

Padahal, lanjut Poempida, seorang dokter senantiasa harus mengambil risiko dalam keadaan darurat. Dengan adanya pemidanaan terhadap dokter, Poempida mengatakan, dokter akhirnya mau menangani pasien yang berpotensi pulih saja.

"Yang perlu mendapatkan pertolongan kan yang lebih darurat," ujar Poempida.

Poempida mendorong agar proses peninjauan kembali (PK) dalam kasus dokter Ayu dan dua dokter lainnya segera dilakukan. PK dinilai menjadi satu-satunya cara untuk membuktikan bahwa ketiga dokter itu tidak bersalah.

Menurut Poempida, aksi mogok kerja dokter juga digelar agar para penegak hukum memperhatikan proses PK nantinya. Dalam waktu dekat, Komisi IX DPR RI akan melakukan kunjungan kerja ke Sulawesi Utara untuk meminta penjelasan dari keluarga pasien dan dokter yang menangani.

Seperti diberitakan, dr Ayu dan dr Hendry Simanjuntak dijemput tim Kejaksaan Negeri Manado dari tempat masing-masing. Kedua dokter tersebut bersama dr Hendy Siagian, yang kini masih dicari, divonis bersalah oleh MA karena kelalaian ketika menangani pasien Siska Makelty sehingga menyebabkan Siska meninggal pada 2010.

Pada persidangan di Pengadilan Negeri Manado, ketiga dokter itu divonis bebas. Namun, MA mengabulkan kasasi jaksa dengan menvonis ketiganya 10 bulan penjara. Ribuan dokter di seluruh Indonesia kemudian melakukan protes dengan mogok kerja dan unjuk rasa.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Momok Semua Negara Saat ini Inflasi...

Jokowi: Momok Semua Negara Saat ini Inflasi...

Nasional
Pembentukan Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Non-yudisial Dinilai Kuatkan Impunitas

Pembentukan Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Non-yudisial Dinilai Kuatkan Impunitas

Nasional
Mengenal Tahapan Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu

Mengenal Tahapan Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu

Nasional
Anggota Komisi III Minta Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Tak Berhenti di Penanganan Non-yudisial

Anggota Komisi III Minta Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Tak Berhenti di Penanganan Non-yudisial

Nasional
Mimpi Politik Jokowi adalah Mimpi Kita Semua

Mimpi Politik Jokowi adalah Mimpi Kita Semua

Nasional
Buka Peluang Kerja Sama dengan Gerindra hingga PKB, PDI-P Dinilai Ingin Nego Peta Koalisi Pilpres 2024

Buka Peluang Kerja Sama dengan Gerindra hingga PKB, PDI-P Dinilai Ingin Nego Peta Koalisi Pilpres 2024

Nasional
Kapolri Ancam Copot Kapolres, Kapolda, hingga Pejabat Mabes jika Kedapatan Masih Ada Judi

Kapolri Ancam Copot Kapolres, Kapolda, hingga Pejabat Mabes jika Kedapatan Masih Ada Judi

Nasional
[POPULER NASIONAL] KPK dan PPATK Bergerak Usut Kasus Ferdy Sambo | Partai Anak-Cucu Soeharto

[POPULER NASIONAL] KPK dan PPATK Bergerak Usut Kasus Ferdy Sambo | Partai Anak-Cucu Soeharto

Nasional
Sumber-sumber Penerimaan Pemerintah Daerah

Sumber-sumber Penerimaan Pemerintah Daerah

Nasional
Tanggal 19 Agustus Hari Memperingati Apa?

Tanggal 19 Agustus Hari Memperingati Apa?

Nasional
PDI-P Buka Sinyal Bangun Koalisi dengan Parpol Pendukung Pemerintah, Ketua DPP Golkar: Kami Sangat Terbuka

PDI-P Buka Sinyal Bangun Koalisi dengan Parpol Pendukung Pemerintah, Ketua DPP Golkar: Kami Sangat Terbuka

Nasional
Bacakan Pleidoi, PT Nindya Karya Persero Bantah Terlibat Korupsi Dermaga Sabang

Bacakan Pleidoi, PT Nindya Karya Persero Bantah Terlibat Korupsi Dermaga Sabang

Nasional
Farel Prayoga “Ojo Dibandingke” Jadi Duta Kekayaan Intelektual

Farel Prayoga “Ojo Dibandingke” Jadi Duta Kekayaan Intelektual

Nasional
Satgas Covid-19 Laporkan Capaian Vaksinasi Covid-19 Dibanding Tahun Lalu

Satgas Covid-19 Laporkan Capaian Vaksinasi Covid-19 Dibanding Tahun Lalu

Nasional
Soal Laporan Dugaan Suap Ferdy Sambo ke LPSK, KPK Masih Verifikasi

Soal Laporan Dugaan Suap Ferdy Sambo ke LPSK, KPK Masih Verifikasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.