KPU Tak Pakai E-rekapitulasi

Kompas.com - 27/11/2013, 12:24 WIB
Ilustrasi: PIlgub Jabar 2013 KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHOIlustrasi: PIlgub Jabar 2013
EditorSandro Gatra

Pemindaian formulir rekapitulasi suara ini juga menjawab keingintahuan masyarakat akan hasil pemilu. ”Dengan cara ini pula, KPU akan punya dokumen digital yang penting dan cepat, dulu tak pernah punya. Hanya satu pekan kita bisa tahu hasilnya. Kalau dengan cara lama, butuh 30 hari,” katanya.

Dua tahap dapat hasil

Akan ada dua tahap yang akan ditempuh untuk mendapat hasil pemilu. Pertama, formulir C1 akan dikirim dari TPS ke kabupaten/kota secepat mungkin dan di sana akan ada anggota staf yang bertugas untuk memindai dan mengirim ke server KPU. ”Nanti akan ada akses publik untuk mengetahui hasilnya lewat situs web. Jadi seluruh dunia bisa tahu hasilnya,” kata Hadar.

Tahap kedua, hitungan di tingkat PPS dan PPK akan di-input dalam situs KPU sehingga orang segera tahu hasil rekapitulasi di PPS dan PPK seluruh Indonesia. Cara ini merupakan jaminan bahwa KPU akan bekerja transparan. Cara ini menjadi alat kontrol penyelenggara pemilu dan peserta pemilu.

”Caleg baiknya punya saksi, tetapi tak semua caleg punya. Bahkan tak semua parpol mampu biayai saksi. Karena itu, scanning formulir C1 ini bisa dimanfaatkan untuk kontrol,” katanya.

Namun, Hadar menekankan, pemindaian yang dilakukan hanya pemindaian sederhana karena keterbatasan waktu. (AMR)

Halaman:
Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Minta Ulama Teladani Pendiri NU, KH Abdul Wahab Chasbullah

Wapres Minta Ulama Teladani Pendiri NU, KH Abdul Wahab Chasbullah

Nasional
Moeldoko: Kinerja Menteri Meningkat Signifikan Setelah 'Dicambuk'

Moeldoko: Kinerja Menteri Meningkat Signifikan Setelah "Dicambuk"

Nasional
Wapres Ingatkan soal Potensi Penularan Covid-19 pada Fase Kenormalan Baru

Wapres Ingatkan soal Potensi Penularan Covid-19 pada Fase Kenormalan Baru

Nasional
Wapres Minta Ulama Berperan dalam Menanggulangi Dampak Pandemi Covid-19

Wapres Minta Ulama Berperan dalam Menanggulangi Dampak Pandemi Covid-19

Nasional
Realisasi Anggaran Kesehatan Masih Minim, Moeldoko Sebut Terhambat Administrasi

Realisasi Anggaran Kesehatan Masih Minim, Moeldoko Sebut Terhambat Administrasi

Nasional
Kejagung Periksa Lima Saksi Terkait Kasus Jiwasraya

Kejagung Periksa Lima Saksi Terkait Kasus Jiwasraya

Nasional
Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus, Tersangka Jack Lapian Dicecar 40 Pertanyaan

Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus, Tersangka Jack Lapian Dicecar 40 Pertanyaan

Nasional
Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Dugaan Korupsi Impor Tekstil

Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Dugaan Korupsi Impor Tekstil

Nasional
121.638 WNI Kembali ke Tanah Air Selama Pandemi Covid-19

121.638 WNI Kembali ke Tanah Air Selama Pandemi Covid-19

Nasional
Gugus Tugas Sebut Positivity Rate Covid-19 di Indonesia Turun

Gugus Tugas Sebut Positivity Rate Covid-19 di Indonesia Turun

Nasional
Kemenristek Prediksi Vaksin Covid-19 Akan Tersedia pada Pertengahan 2021

Kemenristek Prediksi Vaksin Covid-19 Akan Tersedia pada Pertengahan 2021

Nasional
Try Sutrisno Dorong RUU PIP Jadi Undang-Undang

Try Sutrisno Dorong RUU PIP Jadi Undang-Undang

Nasional
Kasus Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus, Tersangka Jack Lapian Penuhi Panggilan Pemeriksaan

Kasus Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus, Tersangka Jack Lapian Penuhi Panggilan Pemeriksaan

Nasional
Pemerintah: Baru Separuh Kapasitas Rumah Sakit Dipakai untuk Pasien Covid-19

Pemerintah: Baru Separuh Kapasitas Rumah Sakit Dipakai untuk Pasien Covid-19

Nasional
Sudah Panggil Novel Baswedan, Komisi Kejaksaan Tunggu Pertimbangan Hakim

Sudah Panggil Novel Baswedan, Komisi Kejaksaan Tunggu Pertimbangan Hakim

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X