Prabowo: Pemerintah Inefisiensi, Korupsi, Ujungnya Negara Gagal

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto menilai ada kesalahan fatal dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Menurut Prabowo, Pemerintah Indonesia juga lemah dan inefisiensi dalam mengelola kekayaan nasional.

Prabowo membandingkan Indonesia dengan negara seperti China dan India. Di China, populasi penduduknya sekitar 1,4 miliar jiwa dengan 33 pemerintahan daerah otonom. Itu berarti, tiap-tiap pemerintah otonom bekerja untuk melayani 42 juta orang.

Di India, populasi penduduknya mencapai sekitar 1,21 miliar jiwa dengan 35 pemerintah daerah otonom. Setiap pemerintah daerah otonom menangani sekitar 34 juta jiwa. Adapun di Indonesia, jumlah populasi 243 juta jiwa ditangani oleh 502 pemerintah daerah.

Bila dirata-ratakan, maka setiap pemerintah daerah menangani sekitar 484.000 jiwa. "Sistem pemerintah lemah, inefisiensi, belum lagi korupsi. Tidak ada pembangunan untuk rakyat, ekonomi tidak stabil, ditambah lagi kesenjangan. Ini ujungnya adalah negara gagal," kata Prabowo dalam sebuah seminar politik di kampus FKUI, Salemba, Jakarta, Rabu (27/11/2013).

Prabowo menambahkan, dengan angka-angka yang dipaparkannya itu, Indonesia memikul beban rutin untuk membiayai sekitar empat juta sampai lima juta birokrat. Padahal, di negara tetangga, kata Prabowo, sistem pemerintahannya lebih efisien, banyak fasilitas negara yang dapat dimanfaatkan oleh jutaan orang.

"Elite Indonesia ini lebih memprihatinkan. Di DPR disetujui 65 daerah otonomi baru, ada 8 provinsi baru. Ini adalah penyakit, tambah daerah baru tidak pakai akal sehat," pungkas bakal calon presiden itu.

Seperti diberitakan, Dewan Perwakilan Rakyat mengusulkan pembentukan 65 daerah otonom baru (DOB). Usulan itu di antaranya adalah pembentukan delapan provinsi baru, yaitu Provinsi Tapanuli, Provinsi Kepulauan Nias, Provinsi Pulau Sumbawa, Provinsi Kapuas Raya, Provinsi Bolaang Mongondow Raya, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Barat Daya.

Pemerintah mengaku sering tidak menyetujui usulan pemekaran daerah. Namun, pemerintah selalu kalah ketika pembahasan di DPR. Desakan pembentukan DOB di daerah juga kerap dengan kekerasan dan perusakan.