Prabowo: Pemerintah Inefisiensi, Korupsi, Ujungnya Negara Gagal

Kompas.com - 27/11/2013, 12:05 WIB
Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto DANY PERMANAKetua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto menilai ada kesalahan fatal dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Menurut Prabowo, Pemerintah Indonesia juga lemah dan inefisiensi dalam mengelola kekayaan nasional.

Prabowo membandingkan Indonesia dengan negara seperti China dan India. Di China, populasi penduduknya sekitar 1,4 miliar jiwa dengan 33 pemerintahan daerah otonom. Itu berarti, tiap-tiap pemerintah otonom bekerja untuk melayani 42 juta orang.

Di India, populasi penduduknya mencapai sekitar 1,21 miliar jiwa dengan 35 pemerintah daerah otonom. Setiap pemerintah daerah otonom menangani sekitar 34 juta jiwa. Adapun di Indonesia, jumlah populasi 243 juta jiwa ditangani oleh 502 pemerintah daerah.

Bila dirata-ratakan, maka setiap pemerintah daerah menangani sekitar 484.000 jiwa. "Sistem pemerintah lemah, inefisiensi, belum lagi korupsi. Tidak ada pembangunan untuk rakyat, ekonomi tidak stabil, ditambah lagi kesenjangan. Ini ujungnya adalah negara gagal," kata Prabowo dalam sebuah seminar politik di kampus FKUI, Salemba, Jakarta, Rabu (27/11/2013).

Prabowo menambahkan, dengan angka-angka yang dipaparkannya itu, Indonesia memikul beban rutin untuk membiayai sekitar empat juta sampai lima juta birokrat. Padahal, di negara tetangga, kata Prabowo, sistem pemerintahannya lebih efisien, banyak fasilitas negara yang dapat dimanfaatkan oleh jutaan orang.

"Elite Indonesia ini lebih memprihatinkan. Di DPR disetujui 65 daerah otonomi baru, ada 8 provinsi baru. Ini adalah penyakit, tambah daerah baru tidak pakai akal sehat," pungkas bakal calon presiden itu.

Seperti diberitakan, Dewan Perwakilan Rakyat mengusulkan pembentukan 65 daerah otonom baru (DOB). Usulan itu di antaranya adalah pembentukan delapan provinsi baru, yaitu Provinsi Tapanuli, Provinsi Kepulauan Nias, Provinsi Pulau Sumbawa, Provinsi Kapuas Raya, Provinsi Bolaang Mongondow Raya, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Barat Daya.

Pemerintah mengaku sering tidak menyetujui usulan pemekaran daerah. Namun, pemerintah selalu kalah ketika pembahasan di DPR. Desakan pembentukan DOB di daerah juga kerap dengan kekerasan dan perusakan.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[UPDATE] Covid-19 5 Juni: Depok Tambah 6 Kasus Positif Baru, Total Jadi 578 Pasien

[UPDATE] Covid-19 5 Juni: Depok Tambah 6 Kasus Positif Baru, Total Jadi 578 Pasien

Nasional
BNN: Banyak Pengedar Narkoba Divonis Hukuman Mati, tapi Pelaksanaannya Belum

BNN: Banyak Pengedar Narkoba Divonis Hukuman Mati, tapi Pelaksanaannya Belum

Nasional
85 Tahun Syafii Maarif, Azyumardi Azra: Dia Seorang Demokrat

85 Tahun Syafii Maarif, Azyumardi Azra: Dia Seorang Demokrat

Nasional
Ketua MPR Sebut New Normal Tak Terelakkan, Harus Siap Praktikkan Gaya Hidup Baru

Ketua MPR Sebut New Normal Tak Terelakkan, Harus Siap Praktikkan Gaya Hidup Baru

Nasional
BNN Soroti Sindikat Narkoba Jaringan Iran yang Kembali Aktif di Tengah Pandemi

BNN Soroti Sindikat Narkoba Jaringan Iran yang Kembali Aktif di Tengah Pandemi

Nasional
Istana Minta Masyarakat Tetap Waspada di Masa PSBB Transisi

Istana Minta Masyarakat Tetap Waspada di Masa PSBB Transisi

Nasional
551 Pasien Covid-19 Tercatat Sembuh dalam Sehari, Tertinggi Sejak 2 Maret

551 Pasien Covid-19 Tercatat Sembuh dalam Sehari, Tertinggi Sejak 2 Maret

Nasional
Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Nasional
Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

Nasional
Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Nasional
Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Nasional
Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

Nasional
Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Nasional
Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Nasional
Kemendagri: Ada Sejumlah Fase Sebelum Daerah Bisa Terapkan New Normal

Kemendagri: Ada Sejumlah Fase Sebelum Daerah Bisa Terapkan New Normal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X