Kompas.com - 26/11/2013, 22:56 WIB
Gubenur DKI Jakarta Joko Widodo melakukan inspeksi mendadak di kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakarta Timur, Jumat (18/10/2013). KOMPAS.com/FABIAN JANUARIUS KUWADOGubenur DKI Jakarta Joko Widodo melakukan inspeksi mendadak di kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakarta Timur, Jumat (18/10/2013).
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyesalkan hanya sebagian kecil pemerintah daerah (pemda) yang mengelola pengaduan masyarakat dengan baik. Tidak sampai 20 persen pemda di seluruh Indonesia yang merespons pengaduan masyarakat dengan baik dan tepat waktu.

"Saya belum pernah menghitung, tapi baru sebagian kecil daerahlah. Tidak sampai (20 persen)," ujar Direktur Pengembangan Kapasitas Evaluasi Kinerja Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Kartiko Purnomo, Selasa (26/11/2013), di Jakarta.

Menurutnya, isu pengelolaan pengaduan masyarakat belum menjadi perhatian pemda. Padahal, pengaduan masyarakat langsung berhubungan dengan hajat hidup rakyat. Kartiko mengatakan, kesadaran setiap pemda dalam merespons pengaduan masyarakat berbeda-beda. Hal itu, katanya, terlihat dari pejabat yang berwenang menangani aduan.

"Ada yang sudah menganggap penting pengaduan masyarakat, ditangani inspektur wilayah. Ada yang kurang menganggap penting, hanya ditangani kepala seksi," katanya.

Tetapi, dikatakannya, yang terpenting bukanlah pejabat yang menangani pengaduan masyarakat, melainkan bagaimana merespons hal itu.

Dia mencontohkan Pemerintah Kota Yogyakarta, Provinsi Yogyakarta, yang segera menangani aduan masyarakat. "Di kota Yogyakarta, di situ diadukan, di situ langsung direspons, ditangani. Begitu juga Kabupaten Sleman (di Provinsi Yogyakarta) dan Kebumen (di Provinsi Jawa Tengah)," ujar Kartiko.

Dia mengatakan, pengaduan masyarakat harus ditangani. Menurutnya, efek terpenting dari pengaduan masyarakat adalah pembuatan kebijakan pada tahun kerja pemerintahan berikutnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Anggota Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, mengatakan, pengaduan masyarakat masih dianggap sebagai suatu momok yang membuat alergi aparat pemda. Menurutnya, tidak semua aparat pemda dan kepala daerah siap menerima pengaduan masyarakat.

"Tidak semua institusi dan pimpinan siap telinganya merah karena nilai pengaduan untuk memperbaiki pelayanan harganya sangat mahal," kata Tulus pada kesempatan yang sama.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ingat! Libur Maulid Digeser Jadi Rabu 20 Oktober, ASN Dilarang Cuti 18-22 Oktober

Ingat! Libur Maulid Digeser Jadi Rabu 20 Oktober, ASN Dilarang Cuti 18-22 Oktober

Nasional
Operasi Penerjunan Pertama Usai RI Merdeka, Tonggak Terbentuknya Paskhas TNI AU

Operasi Penerjunan Pertama Usai RI Merdeka, Tonggak Terbentuknya Paskhas TNI AU

Nasional
Kritikan Polri Diharap seperti Satpam BCA Berbalas Teror, Polisi Diminta Tak Anti-kritik

Kritikan Polri Diharap seperti Satpam BCA Berbalas Teror, Polisi Diminta Tak Anti-kritik

Nasional
Aliansi Dosen Ultimatum UNJ Tolak Gelar Kehormatan Ma’ruf Amin dan Erick Thohir

Aliansi Dosen Ultimatum UNJ Tolak Gelar Kehormatan Ma’ruf Amin dan Erick Thohir

Nasional
Independensi MA Dikhawatirkan Terganggu jika Gugatan Kewenangan KY ke MK Dikabulkan

Independensi MA Dikhawatirkan Terganggu jika Gugatan Kewenangan KY ke MK Dikabulkan

Nasional
Sebaran 747 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Tertinggi

Sebaran 747 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Tertinggi

Nasional
Gus Muhaimin: Indikator Sukses Pembangunan Bukan Cuma Ekonomi, tapi Juga Kebahagiaan Masyarakat

Gus Muhaimin: Indikator Sukses Pembangunan Bukan Cuma Ekonomi, tapi Juga Kebahagiaan Masyarakat

Nasional
UPDATE 17 Oktober: Ada 492.928 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 17 Oktober: Ada 492.928 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE: 223.929 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 1,93 Persen

UPDATE: 223.929 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 1,93 Persen

Nasional
Update 17 Oktober: 62.732.568 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Update 17 Oktober: 62.732.568 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Update 17 Oktober: Bertambah 19, Pasien Covid-19 Meninggal Total 142.952 Orang

Update 17 Oktober: Bertambah 19, Pasien Covid-19 Meninggal Total 142.952 Orang

Nasional
UPDATE 17 Oktober: Bertambah 1.086, Pasien Covid-19 Sembuh Total 4.073.418

UPDATE 17 Oktober: Bertambah 1.086, Pasien Covid-19 Sembuh Total 4.073.418

Nasional
UPDATE 17 Oktober: Tambah 747, Total Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.237.758

UPDATE 17 Oktober: Tambah 747, Total Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.237.758

Nasional
Jokpro Jabar Deklarasikan Dukungan untuk Jokowi-Prabowo 2024

Jokpro Jabar Deklarasikan Dukungan untuk Jokowi-Prabowo 2024

Nasional
Pemerintah Ubah Hari Libur Nasional, Antisipasi Terjadinya Lonjakan Kasus Covid-19

Pemerintah Ubah Hari Libur Nasional, Antisipasi Terjadinya Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.