Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ruhut Tantang Jokowi Debat Terbuka

Kompas.com - 26/11/2013, 18:14 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul menantang Gubernur DKI Jakarta sekaligus kader PDI Perjuangan, Joko Widodo (Jokowi), untuk melakukan debat terbuka. Tantangan itu dilontarkan Ruhut untuk menyikapi tingginya elektabilitas Jokowi dalam berbagai survei terkait calon presiden di tahun depan.

Ruhut menyampaikan, masyarakat kini telah terkecoh dengan banyaknya pemberitaan yang mengabarkan elektabilitas Jokowi terus meroket dan sulit ditandingi. Bagi Ruhut, hasil survei tersebut belum tentu sesuai fakta, dan kemampuan Jokowi harus dibuktikan dalam debat terbuka.

"Siapa yang paling tinggi ayo kita ketemukan di lapangan. Kalian angkat Jokowi, nyatanya enggak pernah debat. Jangan tong kosong nyaring bunyinya," kata Ruhut di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (26/11/2013).

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat itu menyampaikan, tingginya elektabilitas Jokowi hanya rekayasa lembaga survei dan pemberitaan media. Ia yakin, pada akhirnya, calon presiden yang akan menang pada 2014 adalah tokoh yang berasal dari Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat.

Ruhut menyampaikan itu merujuk pada pengalaman Partai Demokrat dalam memenangkan pemilihan presiden di periode sebelumnya. Saat itu, calon presiden dari Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, merajai hasil pengumpulan suaradengan 58,7 persen, dan saat ini, menurut Ruhut, elektabilitas Jokowi hanya berada di kisaran 21 persen, diikuti Prabowo Subianto dengan 18 persen.

"Kalian sudah terkecoh tiap ada bintang lain. Orang boleh sebelah mata, tapi kami bukan janji, kami berikan bukti," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com