Kompas.com - 26/11/2013, 18:14 WIB
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Politisi Demokrat Ruhut Sitompul KOMPAS IMAGES/VITALIS YOGI TRISNA, KOMPAS/HENDRA A SETYAWANGubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Politisi Demokrat Ruhut Sitompul
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul menantang Gubernur DKI Jakarta sekaligus kader PDI Perjuangan, Joko Widodo (Jokowi), untuk melakukan debat terbuka. Tantangan itu dilontarkan Ruhut untuk menyikapi tingginya elektabilitas Jokowi dalam berbagai survei terkait calon presiden di tahun depan.

Ruhut menyampaikan, masyarakat kini telah terkecoh dengan banyaknya pemberitaan yang mengabarkan elektabilitas Jokowi terus meroket dan sulit ditandingi. Bagi Ruhut, hasil survei tersebut belum tentu sesuai fakta, dan kemampuan Jokowi harus dibuktikan dalam debat terbuka.

"Siapa yang paling tinggi ayo kita ketemukan di lapangan. Kalian angkat Jokowi, nyatanya enggak pernah debat. Jangan tong kosong nyaring bunyinya," kata Ruhut di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (26/11/2013).

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat itu menyampaikan, tingginya elektabilitas Jokowi hanya rekayasa lembaga survei dan pemberitaan media. Ia yakin, pada akhirnya, calon presiden yang akan menang pada 2014 adalah tokoh yang berasal dari Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat.

Ruhut menyampaikan itu merujuk pada pengalaman Partai Demokrat dalam memenangkan pemilihan presiden di periode sebelumnya. Saat itu, calon presiden dari Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, merajai hasil pengumpulan suaradengan 58,7 persen, dan saat ini, menurut Ruhut, elektabilitas Jokowi hanya berada di kisaran 21 persen, diikuti Prabowo Subianto dengan 18 persen.

"Kalian sudah terkecoh tiap ada bintang lain. Orang boleh sebelah mata, tapi kami bukan janji, kami berikan bukti," pungkasnya.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Giri Suprapdiono Sebut 3 Skenario Pelemahan KPK Melalui TWK

Giri Suprapdiono Sebut 3 Skenario Pelemahan KPK Melalui TWK

Nasional
UPDATE 12 Juni: Pemerintah Periksa 17.833.717 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 12 Juni: Pemerintah Periksa 17.833.717 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Update: Sebaran 7.465 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jakarta

Update: Sebaran 7.465 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jakarta

Nasional
UPDATE 12 Juni: Ada 106.894 Kasus Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 12 Juni: Ada 106.894 Kasus Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Update 12 Juni: Ada 108.324 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Update 12 Juni: Ada 108.324 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Update: Bertambah 5.292, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.740.436 Orang

Update: Bertambah 5.292, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.740.436 Orang

Nasional
Update 12 Juni: Bertambah 164, Korban Meninggal Dunia akibat Covid-19 Jadi 52.730 Orang

Update 12 Juni: Bertambah 164, Korban Meninggal Dunia akibat Covid-19 Jadi 52.730 Orang

Nasional
Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi, Panglima TNI Ingatkan Petugas Mesti Paham Tugas Pengendalian Covid-19

Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi, Panglima TNI Ingatkan Petugas Mesti Paham Tugas Pengendalian Covid-19

Nasional
UPDATE: Tambah 7.465, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 1.901.490 Orang

UPDATE: Tambah 7.465, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 1.901.490 Orang

Nasional
Presiden Jokowi: Kita Tunjukkan, Bali Destinasi Sangat Aman Dikunjungi

Presiden Jokowi: Kita Tunjukkan, Bali Destinasi Sangat Aman Dikunjungi

Nasional
Pengamat Nilai Pemberantasan Pungli Era Jokowi Lama Tak Terdengar

Pengamat Nilai Pemberantasan Pungli Era Jokowi Lama Tak Terdengar

Nasional
Soal Rencana Sembako Kena PPN, Stafsus Menkeu: Pemerintah Satu Barisan dengan Pedagang Pasar

Soal Rencana Sembako Kena PPN, Stafsus Menkeu: Pemerintah Satu Barisan dengan Pedagang Pasar

Nasional
Mengingat Pembentukan Saber Pungli dan Sejarah Pemberantasan Pungutan Liar di Indonesia...

Mengingat Pembentukan Saber Pungli dan Sejarah Pemberantasan Pungutan Liar di Indonesia...

Nasional
Polemik PPN Sembako, DPR: Kita Tak Tahu Itu Draf RUU KUP atau Bukan

Polemik PPN Sembako, DPR: Kita Tak Tahu Itu Draf RUU KUP atau Bukan

Nasional
Stafsus Menkeu: Penolakan Sembako Kena PPN Terjadi karena Penyampaian Informasi Belum Utuh

Stafsus Menkeu: Penolakan Sembako Kena PPN Terjadi karena Penyampaian Informasi Belum Utuh

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X