Kompas.com - 26/11/2013, 17:52 WIB
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jimly Asshidiqie (kanan) memimpin sidang dugaan pelanggaran etika yang dilakukan Komisioner Komisi Pemilihan Umum di gedung DKPP, Jakarta, Jumat (22/3/2013). DKPP menerima tujuh laporan dugaan pelanggaran etik oleh komisioner KPU dari partai politik, lembaga swadaya masyarakat termasuk dari Badan Pengawas Pemilu. KOMPAS/LUCKY PRANSISKA KOMPAS/LUCKY PRANSISKA Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jimly Asshidiqie (kanan) memimpin sidang dugaan pelanggaran etika yang dilakukan Komisioner Komisi Pemilihan Umum di gedung DKPP, Jakarta, Jumat (22/3/2013). DKPP menerima tujuh laporan dugaan pelanggaran etik oleh komisioner KPU dari partai politik, lembaga swadaya masyarakat termasuk dari Badan Pengawas Pemilu. KOMPAS/LUCKY PRANSISKA
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie mengatakan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) punya tanggung jawab dan wewenang diskresi untuk memberi nomor induk kependudukan (NIK) bagi pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2014 yang tidak lengkap datanya. Pemerintah tidak perlu khawatir dipidana atas hal itu.

“Pemerintah punya tanggung jawab. Diskresinya bisa dipakai. Selama untuk menyelesaikan masalah, bukan untuk keuntungan sendiri, bisa (memberi NIK). Kalau tidak ada motif berbuat jahat, bukan pidana,” ujar Jimly di Jakarta, Selasa (26/11/2013).

Dia mengatakan, pemerintah tidak dapat melepas tanggung jawabnya dalam kisruh DPT itu. “Pemerintah tidak bisa bilang bahwa tidak bisa melakukan apa-apa. Itu tanggung jawab pemerintah. Dia harus memenuhi hak konstitusional warga,” katanya.

Dikatakannya, KPU dan Kemendagri harus menjamin hak konstitusional setiap warga negara. Artinya, ujarnya, setiap warga negara yang berhak memilih harus dicatat dalam DPT. Menurutnya, jika masih ada elemen data yang belum lengkap, hal itu dapat disusulkan.

“Tidak bisa dibiarkan dong. Dia punya hak. Punya kedaulatan. Dia kan warga negara. Administrasi bisa menyusul. Yang penting hak konstitusionalnya,” lanjut mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden itu.

Ia mencontohkan, di Batam, banyak penduduk yang belum tercatat di DPT. Penduduk tersebut merupakan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang singgah di kota itu. Jimly mengatakan, penduduk itu tidak memiliki surat kependudukan sama sekali. Namun dia memastikan, penduduk tersebut memiliki hak pilih.

KPU mengesahkan DPT yang mencatat sejumlah 186.612.255 orang pemilih, Senin (4/11/2013). KPU tetap mengesahkan DPT itu meski masih ada 10,4 juta data pemilih yang belum dilengkapi NIK. Atas sikapnya itu, KPU dilaporkan ke DKPP oleh Forum Pascasarjana Hukum Tata Negara Universitas Indonesia (Forpas HTN UI). "

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ada tiga hal terkait penetapan DPT yang membuat teman-teman (Forpas HTN UI) melaporkan KPU. Salah satunya, karena KPU menetapkan DPT yang di dalamnya terdapat 10,4 juta data pemilih yang elemen datanya tidak lengkap," kata anggota Forpas HTN UI Said Salahudin di sela-sela pendaftaran pelaporan di Gedung DKPP, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2013).Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas HAM dan Propam Polri Tunjuk Penanggung Jawab Guna Optimalkan Pengawasan Kinerja Polisi

Komnas HAM dan Propam Polri Tunjuk Penanggung Jawab Guna Optimalkan Pengawasan Kinerja Polisi

Nasional
Kapolri Minta Kapolda-Kapolres Tak Ragu Pecat Anggota yang Langgar Aturan Saat Bertugas

Kapolri Minta Kapolda-Kapolres Tak Ragu Pecat Anggota yang Langgar Aturan Saat Bertugas

Nasional
Rangkaian HUT ke-57 Golkar, Airlangga Tabur Bunga di TMP Kalibata

Rangkaian HUT ke-57 Golkar, Airlangga Tabur Bunga di TMP Kalibata

Nasional
Bakal Tindak Tegas, Mahfud Minta Praktik Pinjol Ilegal Segera Dihentikan

Bakal Tindak Tegas, Mahfud Minta Praktik Pinjol Ilegal Segera Dihentikan

Nasional
Sebaran 16.697 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Sebaran 16.697 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Mahfud Minta Masyarakat Tak Usah Bayar Utang ke Pinjol Ilegal

Mahfud Minta Masyarakat Tak Usah Bayar Utang ke Pinjol Ilegal

Nasional
Naiki Rantis Paspampres, Jokowi Sapa Masyarakat di Tarakan

Naiki Rantis Paspampres, Jokowi Sapa Masyarakat di Tarakan

Nasional
Mahfud Tegaskan Bakal Tindak Tegas Praktik Pinjol Ilegal

Mahfud Tegaskan Bakal Tindak Tegas Praktik Pinjol Ilegal

Nasional
KPK Tahan Tersangka Kasus Proyek Jalan Lingkar Bengkalis, Tak Dihadirkan karena Sakit

KPK Tahan Tersangka Kasus Proyek Jalan Lingkar Bengkalis, Tak Dihadirkan karena Sakit

Nasional
Maulid Nabi Muhammad, Menag Ingatkan untuk Berempati dan Mengelola Perbedaan

Maulid Nabi Muhammad, Menag Ingatkan untuk Berempati dan Mengelola Perbedaan

Nasional
Pemerintah Diminta Lakukan Segala Cara agar Sanksi dari WADA Cepat Dicabut

Pemerintah Diminta Lakukan Segala Cara agar Sanksi dari WADA Cepat Dicabut

Nasional
Aturan Masuk bagi WNI dan WNA ke Indonesia Melalui Penerbangan Internasional...

Aturan Masuk bagi WNI dan WNA ke Indonesia Melalui Penerbangan Internasional...

Nasional
UPDATE 19 Oktober: Positivity Rate Kasus Positif Covid-19 Harian 1,84 Persen

UPDATE 19 Oktober: Positivity Rate Kasus Positif Covid-19 Harian 1,84 Persen

Nasional
UPDATE 19 Oktober: Ada 16.697 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 19 Oktober: Ada 16.697 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Tambah 50 Orang, Total Pasien Covid-19 Meninggal Kini 143.049

UPDATE: Tambah 50 Orang, Total Pasien Covid-19 Meninggal Kini 143.049

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.