Kompas.com - 26/11/2013, 17:34 WIB
Ketua Badan Legislasi DPR Ignatius Mulyono yang juga politisi senior Partai Demokrat Kompas.com/SABRINA ASRILKetua Badan Legislasi DPR Ignatius Mulyono yang juga politisi senior Partai Demokrat
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Demokrat Ignatius Mulyono batal bersaksi dalam sidang kasus dugaan korupsi proyek Hambalang dengan terdakwa mantan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora, Deddy Kusdinar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (26/11/2013). Ignatius tidak hadir dengan alasan sakit dan telah menyampaikannya pada Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Yang bersangkutan sakit. Akan kembali dipanggil pada sidang Jumat atau Selasa mendatang," kata Jaksa Kadek.

Pada pemeriksaan sebelumnya di KPK, Ignatius mengaku diminta mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin untuk menanyakan masalah sertifikat lahan Hambalang kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Joyo Winoto. Namun, dia membantah dikatakan sebagai pihak yang mengurus lahan sertifikat Hambalang.

Menurut Ignatius, masalah sertifikat lahan Hambalang itu merupakan urusan Menteri Pemuda dan Olahraga. Sementara itu, menurut kesaksian mantan Sekretaris Utama BPN, Managam Manurung di persidangan, Ignatius pernah meneleponnya pada akhir tahun 2009. Pada Managam, Ignatius mengaku diperinta Anas untuk memonitor sertifikat hak pakai tanah Hambalang yang belum juga diterbitkan BPN.

Kemudian pada awal 2010, Managam mengecek SK pemberian hak pakai tanah itu. Ternyata, sertifikat tanah telah disahkan oleh Kepala BPN saat itu, yaitu Joyo winoto. Managam membantah penerbitan sertifikat tanah Hambalang karena ada desakan dari Ignatius.

Setelah itu, Managam memberikan sertifikat pada Ignatius yang saat itu masih anggota Komisi II DPR. Padahal Ignatius tidak membawa surat kuasa dari Kemenpora. Managam mengaku percaya begitu saja dengan Ignatius.

"Karena Ignatius itu, kan orang tua. Orang Komisi II. Kami sudah kenal, yakin saja," jawab Managam.

Dalam kasus ini, Deddy didakwa memperkaya diri sendiri dan orang lain, yakni Andi Alfian Mallarangeng melalui Andi Zulkarnain Mallarangeng, Wafid Muharram, Anas Urbaningrum, Mahyudin, Teuku Bagus, Machfud Suroso, Olly Dondokambey, Joyo Winoto, Lisa Lukitawati, Anggraheni Dewi Kusumastuti, Adirusman Dault, Aminullah Aziz, serta korporasi. Atas perbuatannya, Deddy terancam 20 tahun penjara.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

MKD Gelar Rapat Pleno Terkait Kasus Azis Syamsuddin Siang Ini

MKD Gelar Rapat Pleno Terkait Kasus Azis Syamsuddin Siang Ini

Nasional
Risma Usul Terorisme Masuk RUU Penanggulangan Bencana, Ini Alasannya

Risma Usul Terorisme Masuk RUU Penanggulangan Bencana, Ini Alasannya

Nasional
MAKI: Pak Firli Mundur Saja, Sudah Setahun Kontroversi Terus

MAKI: Pak Firli Mundur Saja, Sudah Setahun Kontroversi Terus

Nasional
Jokowi Beri Arahan Terkait Tindak Lanjut 75 Pegawai KPK, Ini Respons Menpan RB

Jokowi Beri Arahan Terkait Tindak Lanjut 75 Pegawai KPK, Ini Respons Menpan RB

Nasional
IAKMI: Vaksinasi Gotong Royong Harus Perhatikan Prinsip Keadilan

IAKMI: Vaksinasi Gotong Royong Harus Perhatikan Prinsip Keadilan

Nasional
4 Keluarga Korban Serangan MIT di Poso Terima Santunan dari Pemerintah

4 Keluarga Korban Serangan MIT di Poso Terima Santunan dari Pemerintah

Nasional
Indonesia Akan Beri Bantuan 500.000 Dollar AS kepada Palestina

Indonesia Akan Beri Bantuan 500.000 Dollar AS kepada Palestina

Nasional
Konflik Israel dan Palestina Tak Terkait Agama, Pemerintah Diminta Edukasi Masyarakat

Konflik Israel dan Palestina Tak Terkait Agama, Pemerintah Diminta Edukasi Masyarakat

Nasional
Jokowi Ingin Kereta Cepat Jakarta-Bandung Terintegrasi dengan LRT dan MRT

Jokowi Ingin Kereta Cepat Jakarta-Bandung Terintegrasi dengan LRT dan MRT

Nasional
Berhasil Kumpulkan Dana hingga Rp 100 Miliar, Dompet Dhuafa Apresiasi Para Donatur

Berhasil Kumpulkan Dana hingga Rp 100 Miliar, Dompet Dhuafa Apresiasi Para Donatur

Nasional
Jokowi Ingin Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tingkatkan Efisiensi Layanan Transportasi

Jokowi Ingin Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tingkatkan Efisiensi Layanan Transportasi

Nasional
Jokowi Targetkan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Diuji Coba Akhir 2022

Jokowi Targetkan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Diuji Coba Akhir 2022

Nasional
Vaksinasi Gotong Royong Dimulai, Pemerintah Berharap Investor Lebih Percaya Diri

Vaksinasi Gotong Royong Dimulai, Pemerintah Berharap Investor Lebih Percaya Diri

Nasional
Kemenlu Segera Mulai Vaksinasi WNI Kelompok Rentan di Penampungan Luar Negeri

Kemenlu Segera Mulai Vaksinasi WNI Kelompok Rentan di Penampungan Luar Negeri

Nasional
Didampingi Dubes China dan Luhut, Jokowi Tinjau Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Didampingi Dubes China dan Luhut, Jokowi Tinjau Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X