Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DKPP: Batalkan Saja Kerja Sama KPU-Lemsaneg

Kompas.com - 26/11/2013, 14:39 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie mengimbau agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) membatalkan saja kerja sama dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg). Pasalnya, mayoritas partai politik (parpol) peserta pemilu tidak percaya pada kerja sama itu.

"Ya sudah, tidak usahlah. Daripada ribut, saya bilang batalkan saja. Tidak penting amat," ujar Jimly di Jakarta, Selasa (26/11/2014).

Dia mengatakan, KPU tidak perlu lagi berpolemik panjang soal pengamanan data pemilu oleh Lemsaneg. Menurutnya, tanpa kerja sama dengan lembaga itu pun data pemilu tetap dapat diamankan.

"Jadi, daripada buang-buang waktu melayani ketidakpercayaan orang, ya sudah. Tanpa kerja sama juga bisa kok. Apalagi memang apa yang disuarakan partai-partai (penolakan kerja sama) sudah jadi sikap," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.

Menurutnya, pembatalan kerja sama itu bukan karena baik atau buruk kerja sama tersebut. Jimly memandang, tidak ada niat buruk dari kerja sama itu.

"Tidak ada niat buruk, cuma yang baik saja orang tidak percaya, apalagi yang tidak baik. Ini soal kepercayaan," lanjutnya.

Jadi, ia mengatakan, yang penting bagi KPU saat ini adalah membangun kepercayaan antara penyelenggara pemilu dengan peserta pemilu. Setelah terbangun, menurutnya, kerja sama lebih mudah terjalin. Ia mengatakan, jika KPU membutuhkan teknologi terkait data pemilu, kerja sama bisa dilakukan dengan instansi lain.

Sebelumnya, polemik panjang terkait kerja sama antara KPU dengan Lemsaneg membuat Kepala Lemsaneg Djoko Setiadi tidak tahan. Ia menyatakan siap mundur dari kerja sama mengamankan pemilu untuk mengakhiri polemik itu.

"Mengenai MoU (memorandum of understanding) Lemsaneg-KPU, kami sudah siap menarik diri dalam penyelenggaraan Pemilu 2014. Hal tersebut adalah untuk mengakhiri polemik yang berkepanjangan dan kontra politik bagi kemajuan demokrasi Indonesia," ujar Djoko di Kantor Lemsaneg, Jumat (22/11/2013).

Kerja sama itu cenderung akan ditolak oleh seluruh fraksi di DPR. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar, di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (24/10/2013).

"Seluruh fraksi cenderung akan menolak kerja sama KPU dan Lemsaneg," kata Agun.

KPU dan Lemsaneg menjalin kerja sama dalam menangani data pemilu. Disebutkan kerja sama melingkupi lima aspek. Pertama, penyediaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia dalam pengamanan sistem dan jaringan teknologi informasi dalam penyelenggaran pemilu tahun 2014. Kedua, penyediaan perangkat dan sistem pengamanan data dan informasi dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2014.

Ketiga, pengamanan dokumen elektronik dan distribusinya dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2014. Keempat, pengamanan data center dan perangkat yang digunakan dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2014. Kelima, pengamanan data elektronik dan komunikasi pimpinan KPU.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com