DKPP: Batalkan Saja Kerja Sama KPU-Lemsaneg

Kompas.com - 26/11/2013, 14:39 WIB
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie DEYTRI ROBEKKA ARITONANG Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie mengimbau agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) membatalkan saja kerja sama dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg). Pasalnya, mayoritas partai politik (parpol) peserta pemilu tidak percaya pada kerja sama itu.

"Ya sudah, tidak usahlah. Daripada ribut, saya bilang batalkan saja. Tidak penting amat," ujar Jimly di Jakarta, Selasa (26/11/2014).

Dia mengatakan, KPU tidak perlu lagi berpolemik panjang soal pengamanan data pemilu oleh Lemsaneg. Menurutnya, tanpa kerja sama dengan lembaga itu pun data pemilu tetap dapat diamankan.

"Jadi, daripada buang-buang waktu melayani ketidakpercayaan orang, ya sudah. Tanpa kerja sama juga bisa kok. Apalagi memang apa yang disuarakan partai-partai (penolakan kerja sama) sudah jadi sikap," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.

Menurutnya, pembatalan kerja sama itu bukan karena baik atau buruk kerja sama tersebut. Jimly memandang, tidak ada niat buruk dari kerja sama itu.

"Tidak ada niat buruk, cuma yang baik saja orang tidak percaya, apalagi yang tidak baik. Ini soal kepercayaan," lanjutnya.

Jadi, ia mengatakan, yang penting bagi KPU saat ini adalah membangun kepercayaan antara penyelenggara pemilu dengan peserta pemilu. Setelah terbangun, menurutnya, kerja sama lebih mudah terjalin. Ia mengatakan, jika KPU membutuhkan teknologi terkait data pemilu, kerja sama bisa dilakukan dengan instansi lain.

Sebelumnya, polemik panjang terkait kerja sama antara KPU dengan Lemsaneg membuat Kepala Lemsaneg Djoko Setiadi tidak tahan. Ia menyatakan siap mundur dari kerja sama mengamankan pemilu untuk mengakhiri polemik itu.

"Mengenai MoU (memorandum of understanding) Lemsaneg-KPU, kami sudah siap menarik diri dalam penyelenggaraan Pemilu 2014. Hal tersebut adalah untuk mengakhiri polemik yang berkepanjangan dan kontra politik bagi kemajuan demokrasi Indonesia," ujar Djoko di Kantor Lemsaneg, Jumat (22/11/2013).

Kerja sama itu cenderung akan ditolak oleh seluruh fraksi di DPR. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar, di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (24/10/2013).

"Seluruh fraksi cenderung akan menolak kerja sama KPU dan Lemsaneg," kata Agun.

KPU dan Lemsaneg menjalin kerja sama dalam menangani data pemilu. Disebutkan kerja sama melingkupi lima aspek. Pertama, penyediaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia dalam pengamanan sistem dan jaringan teknologi informasi dalam penyelenggaran pemilu tahun 2014. Kedua, penyediaan perangkat dan sistem pengamanan data dan informasi dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2014.

Ketiga, pengamanan dokumen elektronik dan distribusinya dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2014. Keempat, pengamanan data center dan perangkat yang digunakan dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2014. Kelima, pengamanan data elektronik dan komunikasi pimpinan KPU.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

117 Calon Hakim MA Lulus Administrasi, Proses Seleksi Masuk Tahap II

117 Calon Hakim MA Lulus Administrasi, Proses Seleksi Masuk Tahap II

Nasional
Anak dan Menantu Jokowi di Panggung Pilkada 2020

Anak dan Menantu Jokowi di Panggung Pilkada 2020

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ancaman Kapolri untuk Anak Buahnya | Nama Cucu Keempat Presiden

[POPULER NASIONAL] Ancaman Kapolri untuk Anak Buahnya | Nama Cucu Keempat Presiden

Nasional
Menpan RB: Seleksi CPNS Dibuka Kembali pada 2021 dengan Formasi Terbatas

Menpan RB: Seleksi CPNS Dibuka Kembali pada 2021 dengan Formasi Terbatas

Nasional
Polemik Aturan Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung, Ramai Dikritik hingga Dicabut

Polemik Aturan Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung, Ramai Dikritik hingga Dicabut

Nasional
Kejagung Cari Penyebar Dokumen Pedoman soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung

Kejagung Cari Penyebar Dokumen Pedoman soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung

Nasional
SBY: Perang Lawan Covid-19 Masih Panjang

SBY: Perang Lawan Covid-19 Masih Panjang

Nasional
Ancaman terhadap Petani dan Potensi Konflik Agraria dalam RUU Cipta Kerja

Ancaman terhadap Petani dan Potensi Konflik Agraria dalam RUU Cipta Kerja

Nasional
SBY: Pandailah Alokasikan APBN, Apalagi Kita Tambah Utang..

SBY: Pandailah Alokasikan APBN, Apalagi Kita Tambah Utang..

Nasional
KPA Sebut RUU Cipta Kerja Berpotensi Memperparah Konflik Agraria

KPA Sebut RUU Cipta Kerja Berpotensi Memperparah Konflik Agraria

Nasional
Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Nasional
MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

Nasional
Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Nasional
Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Nasional
Di Sidang MK, Pemerintah Bantah Dalil Pemohon Uji Materi UU Penyakit Menular dan UU Karantina Kesehatan

Di Sidang MK, Pemerintah Bantah Dalil Pemohon Uji Materi UU Penyakit Menular dan UU Karantina Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X