Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Partai-partai Islam Sepakat Tak Bahas Nama Capres

Kompas.com - 26/11/2013, 11:20 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy mengatakan bahwa wacana dibentuknya koalisi partai berbasis Islam masih terus digodok. Sejumlah pertemuan telah digelar meski ada komitmen untuk tidak mengusung nama yang akan dijadikan calon presiden dari koalisi tersebut.

Pria yang akrab disapa Rommy ini menjelaskan, dalam setiap pertemuan, partai-partai Islam lebih banyak membahas mengenai isu nasional terkini. Pembahasan nama yang akan diusung dalam pemilihan presiden dipilih agar tidak muncul suasana yang tidak diinginkan selama wacana tentang koalisi tersebut dimatangkan.

"Yang kita bicarakan soal gagasan kenegaraan, kalau berbicara soal nama, itu yang kita hindari," kata Rommy, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (26/11/2013).

Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat ini menuturkan, pertemuan antara petinggi partai berbasis Islam dilakukan beberapa kali di sejumlah tempat yang berbeda-beda. Beberapa tokoh yang terlibat di dalamnya adalah Amien Rais, Hatta Rajasa, dan tokoh dari PKS, PKB, termasuk dari PPP.

Pertemuan digelar di tempat yang berbeda untuk menguatkan silaturahim dan dengan semangat berkeadilan. Pembahasan mengenai nama bakal calon yang akan diusung dalam Pemilihan Presiden 2014 ditentukan setelah hasil pemilihan legislatif diketahui.

"Kita bikin kesepakatan untuk fokus pada koalisi partai, tidak melulu bicara soal nama yang akan diusung. Soal nama kita lihat kekuatan partai setelah pileg," pungkasnya.

Seperti diberitakan, wacana koalisi partai Islam terus bergulir dan dianggap sebagai salah satu cara untuk partai-partai Islam memenangkan Pemilu 2014. Hal itu diperkuat dengan hasil survei Lembaga Survei Nasional yang menyatakan wacana koalisi partai-partai berbasis massa Islam disambut baik oleh publik. Mayoritas publik disebut setuju apabila partai-partai berbasis massa Islam itu berkoalisi pada Pemilu 2014 mendatang.

Peneliti Senior LSN Gema Nusantara menyampaikan, ada dua alasan utama yang disampaikan responden mengapa partai Islam perlu berkoalisi. Pertama, koalisi partai-partai Islam diharapkan dapat menjadi pintu masuk bagi upaya mempersatukan umat Islam di Indonesia. Umat Islam yang terpecah-pecah ke dalam berbagai aliran dan pandangan diharapkan bisa bersatu melalui koalisi. Kedua, dengan berkoalisi partai-partai Islam diharapkan dapat memenangkan Pilpres 2014, atau minimal tidak sekadar menjadi pengekor, apalagi penonton.

Gema menambahkan, responden menganggap partai-partai Islam masih kalah pamor dengan partai-partai berideologi nasionalis. Oleh karena itu, dengan berkoalisi, publik berharap partai Islam dapat bersaing dengan partai nasionalis.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com