Partai-partai Islam Sepakat Tak Bahas Nama Capres

Kompas.com - 26/11/2013, 11:20 WIB
Sekretaris Jenderal PPP Romahurmuziy KOMPAS.com/Indra AkuntonoSekretaris Jenderal PPP Romahurmuziy
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy mengatakan bahwa wacana dibentuknya koalisi partai berbasis Islam masih terus digodok. Sejumlah pertemuan telah digelar meski ada komitmen untuk tidak mengusung nama yang akan dijadikan calon presiden dari koalisi tersebut.

Pria yang akrab disapa Rommy ini menjelaskan, dalam setiap pertemuan, partai-partai Islam lebih banyak membahas mengenai isu nasional terkini. Pembahasan nama yang akan diusung dalam pemilihan presiden dipilih agar tidak muncul suasana yang tidak diinginkan selama wacana tentang koalisi tersebut dimatangkan.

"Yang kita bicarakan soal gagasan kenegaraan, kalau berbicara soal nama, itu yang kita hindari," kata Rommy, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (26/11/2013).

Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat ini menuturkan, pertemuan antara petinggi partai berbasis Islam dilakukan beberapa kali di sejumlah tempat yang berbeda-beda. Beberapa tokoh yang terlibat di dalamnya adalah Amien Rais, Hatta Rajasa, dan tokoh dari PKS, PKB, termasuk dari PPP.

Pertemuan digelar di tempat yang berbeda untuk menguatkan silaturahim dan dengan semangat berkeadilan. Pembahasan mengenai nama bakal calon yang akan diusung dalam Pemilihan Presiden 2014 ditentukan setelah hasil pemilihan legislatif diketahui.

"Kita bikin kesepakatan untuk fokus pada koalisi partai, tidak melulu bicara soal nama yang akan diusung. Soal nama kita lihat kekuatan partai setelah pileg," pungkasnya.

Seperti diberitakan, wacana koalisi partai Islam terus bergulir dan dianggap sebagai salah satu cara untuk partai-partai Islam memenangkan Pemilu 2014. Hal itu diperkuat dengan hasil survei Lembaga Survei Nasional yang menyatakan wacana koalisi partai-partai berbasis massa Islam disambut baik oleh publik. Mayoritas publik disebut setuju apabila partai-partai berbasis massa Islam itu berkoalisi pada Pemilu 2014 mendatang.

Peneliti Senior LSN Gema Nusantara menyampaikan, ada dua alasan utama yang disampaikan responden mengapa partai Islam perlu berkoalisi. Pertama, koalisi partai-partai Islam diharapkan dapat menjadi pintu masuk bagi upaya mempersatukan umat Islam di Indonesia. Umat Islam yang terpecah-pecah ke dalam berbagai aliran dan pandangan diharapkan bisa bersatu melalui koalisi. Kedua, dengan berkoalisi partai-partai Islam diharapkan dapat memenangkan Pilpres 2014, atau minimal tidak sekadar menjadi pengekor, apalagi penonton.

Gema menambahkan, responden menganggap partai-partai Islam masih kalah pamor dengan partai-partai berideologi nasionalis. Oleh karena itu, dengan berkoalisi, publik berharap partai Islam dapat bersaing dengan partai nasionalis.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Pemerintah Sesumbar Kapasitas Fasilitas Kesehatan Tak Terbatas dan Faktanya Kini

Saat Pemerintah Sesumbar Kapasitas Fasilitas Kesehatan Tak Terbatas dan Faktanya Kini

Nasional
Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Rakyat dan Pemerintah Harus Kerja Sama Atasi Pandemi

Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Rakyat dan Pemerintah Harus Kerja Sama Atasi Pandemi

Nasional
Kasus Dugaan Rasialisme terhadap Natalius Pigai, Ambroncius Nababan Jadi Tersangka

Kasus Dugaan Rasialisme terhadap Natalius Pigai, Ambroncius Nababan Jadi Tersangka

Nasional
22 Perwira Tinggi TNI Naik Pangkat, Berikut Daftar Namanya

22 Perwira Tinggi TNI Naik Pangkat, Berikut Daftar Namanya

Nasional
Catatan YLBHI, 351 Kasus Pelanggaran Hak dan Kebebasan Sipil Terjadi selama 2020

Catatan YLBHI, 351 Kasus Pelanggaran Hak dan Kebebasan Sipil Terjadi selama 2020

Nasional
Kasus Dugaan Korupsi, Kejagung Periksa Dirut BPJS Ketenagakerjaan

Kasus Dugaan Korupsi, Kejagung Periksa Dirut BPJS Ketenagakerjaan

Nasional
Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Kita Harus Kurangi Laju Penularan

Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Kita Harus Kurangi Laju Penularan

Nasional
Covid-19 di Indonesia Lewati 1 Juta Kasus, Menkes Janjikan 3T Ekstra Keras

Covid-19 di Indonesia Lewati 1 Juta Kasus, Menkes Janjikan 3T Ekstra Keras

Nasional
Sudah Keluarkan Akta Kematian, Kemendagri Bakal Terbitkan Dokumen Lain Bagi Keluarga Korban Sriwijaya SJ 182

Sudah Keluarkan Akta Kematian, Kemendagri Bakal Terbitkan Dokumen Lain Bagi Keluarga Korban Sriwijaya SJ 182

Nasional
Mendagri Minta Pemda Evaluasi Program Pengendalian Pandemi Covid-19

Mendagri Minta Pemda Evaluasi Program Pengendalian Pandemi Covid-19

Nasional
Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Ada Duka yang Mendalam dari Pemerintah

Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Ada Duka yang Mendalam dari Pemerintah

Nasional
YLBHI: Polisi Terlibat di 80 Persen Pelanggaran Prinsip Fair Trial Tahun 2020

YLBHI: Polisi Terlibat di 80 Persen Pelanggaran Prinsip Fair Trial Tahun 2020

Nasional
Menkes Akui Penerapan Protokol Kesehatan Cegah Covid-19 Sangat Susah

Menkes Akui Penerapan Protokol Kesehatan Cegah Covid-19 Sangat Susah

Nasional
Menkes: Disiplin Protokol Kesehatan dan 3T Harus Kita Lakukan Bersama, Ekstra Keras!

Menkes: Disiplin Protokol Kesehatan dan 3T Harus Kita Lakukan Bersama, Ekstra Keras!

Nasional
Jokowi Klaim Bisa Kendalikan Pandemi, Anggota DPR Pertanyakan Tolak Ukurnya

Jokowi Klaim Bisa Kendalikan Pandemi, Anggota DPR Pertanyakan Tolak Ukurnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X