Panel Ahli Pemilihan Hakim Konstitusi Baru Siap Dibentuk

Kompas.com - 26/11/2013, 06:54 WIB
Ilustrasi: Komisi Yudisial KOMPAS/LUCKY PRANSISKAIlustrasi: Komisi Yudisial
|
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Yudisial (KY) mengesahkan Peraturan KY Nomor 9 Tahun 2013 tentang Panel Ahli Uji Kelayakan dan Kepatutan Hakim Konstitusi, Senin (25/11/2013). Peraturan ini menjadi dasar pembentukan panel ahli yang akan menyeleksi hakim konstitusi pengganti mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar dan Harjono yang akan pensiun.

"Hari ini, KY telah mengesahkan PKY Nomor 9 sebagai prosedur pelaksanaan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) Nomor 1 Tahun 2013 tentang MK," ujar anggota KY Taufiqurrahman Syahuri di Jakarta, Senin (25/11/2013). Ia mengatakan, panel ahli terdiri dari tujuh orang.

Empat orang anggota panel merupakan usulan KY yang telah diuji publik. Selebihnya, masing-masing merupakan usulan dari DPR, presiden, dan Mahkamah Agung (MA).

"Karena Akil dan Harjono merupakan usulan DPR, maka calon hakim konstitusi penggantinya pun nanti diusulkan oleh DPR," kata Taufiq. Dia mengatakan, DPR akan mengusulkan tiga nama untuk setiap kursi hakim konstitusi yang akan diisi.


Selain mengabarkan soal peraturan terkait panel ahli tersebut, Taufiq menyampaikan pula bahwa institusinya tengah merancang peraturan tentang pengawasan hakim konstitusi. Peraturan tersebut merupakan respons atas tertangkapnya Akil pada 2 Oktober 2013 saat masih menjadi hakim konstitusi untuk perkara dugaan penerimaan suap dalam penanganan sengketa hasil pilkada.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Bambang Widjojanto: Itu Bukan Prestasi

KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Bambang Widjojanto: Itu Bukan Prestasi

Nasional
Kemendagri Minta Pemda Alokasikan APBD untuk Pengembangan Perpustakaan

Kemendagri Minta Pemda Alokasikan APBD untuk Pengembangan Perpustakaan

Nasional
Akhir Februari, Kejagung Limpahkan Berkas Perkara Tiga Tersangka Kasus Jiwasraya

Akhir Februari, Kejagung Limpahkan Berkas Perkara Tiga Tersangka Kasus Jiwasraya

Nasional
Jokowi Ancam Tarik Sertifikat Perhutanan Sosial jika Lahan Tak Dikelola

Jokowi Ancam Tarik Sertifikat Perhutanan Sosial jika Lahan Tak Dikelola

Nasional
Sohibul Iman: Pak Prabowo Bilang ke Saya, Kawan Lama Jangan Ditinggalkan...

Sohibul Iman: Pak Prabowo Bilang ke Saya, Kawan Lama Jangan Ditinggalkan...

Nasional
Ramai Dikritik, PKS Sebut RUU Ketahanan Keluarga demi Generasi yang Lebih Baik

Ramai Dikritik, PKS Sebut RUU Ketahanan Keluarga demi Generasi yang Lebih Baik

Nasional
Istana Bantah Akan Ada Reshuffle Kabinet

Istana Bantah Akan Ada Reshuffle Kabinet

Nasional
Kejagung Deteksi Aset Para Tersangka Kasus Jiwasraya di Singapura dan Eropa

Kejagung Deteksi Aset Para Tersangka Kasus Jiwasraya di Singapura dan Eropa

Nasional
Polda Papua Diduga Lakukan Obstruction of Justice dalam Penanganan Peristiwa Paniai, Polri Tunggu Laporan Komnas HAM

Polda Papua Diduga Lakukan Obstruction of Justice dalam Penanganan Peristiwa Paniai, Polri Tunggu Laporan Komnas HAM

Nasional
Sabtu, Masyarakat Aceh Akan Serahkan Sejumlah Rekomendasi Akademik ke Presiden Jokowi

Sabtu, Masyarakat Aceh Akan Serahkan Sejumlah Rekomendasi Akademik ke Presiden Jokowi

Nasional
Adik Mentan Dapat Rekomendasi PAN Sebagai Bakal Calon Wali Kota Makassar

Adik Mentan Dapat Rekomendasi PAN Sebagai Bakal Calon Wali Kota Makassar

Nasional
Kejagung Periksa 13 Orang yang Keberatan Rekening Efeknya Diblokir

Kejagung Periksa 13 Orang yang Keberatan Rekening Efeknya Diblokir

Nasional
Pemerintah Ingin Capai 4 Fokus Lewat Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah

Pemerintah Ingin Capai 4 Fokus Lewat Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah

Nasional
Sabtu Besok, Jokowi Dijadwalkan Makan Bersama Ribuan Warga Aceh di Kenduri Kebangsaan

Sabtu Besok, Jokowi Dijadwalkan Makan Bersama Ribuan Warga Aceh di Kenduri Kebangsaan

Nasional
Pilkada 2020 Tingkat Kabupaten/Kota, 160 Paslon Berpotensi Maju Jalur Independen

Pilkada 2020 Tingkat Kabupaten/Kota, 160 Paslon Berpotensi Maju Jalur Independen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X