Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panel Ahli Pemilihan Hakim Konstitusi Baru Siap Dibentuk

Kompas.com - 26/11/2013, 06:54 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Yudisial (KY) mengesahkan Peraturan KY Nomor 9 Tahun 2013 tentang Panel Ahli Uji Kelayakan dan Kepatutan Hakim Konstitusi, Senin (25/11/2013). Peraturan ini menjadi dasar pembentukan panel ahli yang akan menyeleksi hakim konstitusi pengganti mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar dan Harjono yang akan pensiun.

"Hari ini, KY telah mengesahkan PKY Nomor 9 sebagai prosedur pelaksanaan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) Nomor 1 Tahun 2013 tentang MK," ujar anggota KY Taufiqurrahman Syahuri di Jakarta, Senin (25/11/2013). Ia mengatakan, panel ahli terdiri dari tujuh orang.

Empat orang anggota panel merupakan usulan KY yang telah diuji publik. Selebihnya, masing-masing merupakan usulan dari DPR, presiden, dan Mahkamah Agung (MA).

"Karena Akil dan Harjono merupakan usulan DPR, maka calon hakim konstitusi penggantinya pun nanti diusulkan oleh DPR," kata Taufiq. Dia mengatakan, DPR akan mengusulkan tiga nama untuk setiap kursi hakim konstitusi yang akan diisi.

Selain mengabarkan soal peraturan terkait panel ahli tersebut, Taufiq menyampaikan pula bahwa institusinya tengah merancang peraturan tentang pengawasan hakim konstitusi. Peraturan tersebut merupakan respons atas tertangkapnya Akil pada 2 Oktober 2013 saat masih menjadi hakim konstitusi untuk perkara dugaan penerimaan suap dalam penanganan sengketa hasil pilkada.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama Seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama Seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com