Kompas.com - 25/11/2013, 17:28 WIB
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto LUCKY PRANSISKAWakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com — Setelah diboikot media, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lantas menjelaskan ihwal pemeriksaan Wakil Presiden Boediono dalam kasus Bank Century melalui live streaming Radio KanalKPK, Senin (25/11/2013). Siaran itu dapat diakses melalui kpk.go.id/streaming.

"Konferensi pers batal, jika ingin dengarkan penjelasan resmi pimpinan KPK terkait pemeriksaan Wapres Boediono sebagai saksi kasus Century, bisa menyimak streaming Radio KanalKPK di kpk.go.id/streaming pukul 15.30 WIB," kata Juru Bicara KPK Johan Budi.

Dalam siaran KanalKPK tersebut, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menyampaikan bahwa penyidik KPK mendalami hal-hal penting yang berkaitan dengan pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) kepada Bank Century dalam pemeriksaan Boediono yang berlangsung Sabtu (23/11/2013). Saat FPJP diberikan, Boediono menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia.

"Serta pengambilan kebijakan BI yang berkaitan dengan penetapan Bank Century sebagai bank gagal yang ditengarai berdampak sistemik. Ada kurang lebih 10 isu penting yang menurut kami perlu didalami dan ditanyakan kepada saksi Prof Boediono," kata Bambang seperti yang disampaikan melalui Radio KanalKPK.

Dia juga mengatakan, tidak ada hal-hal yang ingin KPK sembunyikan dari media terkait pemeriksaan Boediono ini. KPK, kata Bambang, memang berencana memberitahukan pemeriksaan Boediono itu kepada media seusai pemeriksaan.

"Ini semata-mata didasarkan agar penyidik bisa optimal dalam pemeriksaan dan sesuai tugas yang diberikan dengan cepat, baru akan diberitahukan kepada pimpinan dan juru bicara KPK," ujar Bambang.

Menurut Bambang, pemeriksaan Boediono yang berlangsung selama 10 jam lebih itu menggenapkan proses penyidikan kasus Century dengan tersangka mantan Deputi Gubernur BI Budi Mulya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Inilah bagian dari tanggung jawab kami menjelaskan kepada publik untuk membangun proses penegakan hukum sebagai bagian proses pemberantasan korupsi," tutur Bambang.

Dia juga mengatakan bahwa KPK memeriksa Boediono di Kantor Wakil Presiden semata-mata karena alasan protokoler. Aturan protokoler dianggap dapat memperlambat pemeriksaan. "Ada sterilisasi, banyak proses pengamanan justru menyebabkan prinsip cepat berbiaya murah tidak dapat dilakukan," katanya.

Bambang menambahkan, pemeriksaan Boediono yang dilakukan di kantor Wapres itu sudah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur bahwa penyidik KPK boleh mendatangi seorang saksi ke kediamannya jika saksi tersebut memberi alasan yang patut dan wajar bahwa dia tidak dapat mendatangi Gedung KPK.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kenang Sosok Sekjen Kemendagri yang Meninggal Dunia, Tjahjo: Almarhum Pekerja Keras

Kenang Sosok Sekjen Kemendagri yang Meninggal Dunia, Tjahjo: Almarhum Pekerja Keras

Nasional
[POPULER NASIONAL] Tanggapan Muhammadiyah soal Kemenag Hadiah untuk NU | Pujian Profesor Singapura untuk Jokowi Tidak Mengada-ada

[POPULER NASIONAL] Tanggapan Muhammadiyah soal Kemenag Hadiah untuk NU | Pujian Profesor Singapura untuk Jokowi Tidak Mengada-ada

Nasional
KPK Amankan Dokumen hingga Uang Saat Geledah 2 Lokasi di Palembang

KPK Amankan Dokumen hingga Uang Saat Geledah 2 Lokasi di Palembang

Nasional
Sidang Stepanus Robin, Jaksa KPK Akan Hadirkan Azis Syamsuddin dan Ajay M Priatna

Sidang Stepanus Robin, Jaksa KPK Akan Hadirkan Azis Syamsuddin dan Ajay M Priatna

Nasional
Kala PDI Perjuangan-Demokrat Saling Sindir Bandingkan Kinerja Jokowi dan SBY

Kala PDI Perjuangan-Demokrat Saling Sindir Bandingkan Kinerja Jokowi dan SBY

Nasional
Sekjen Kemendagri Muhammad Hudori Meninggal Dunia

Sekjen Kemendagri Muhammad Hudori Meninggal Dunia

Nasional
4.240.019 Kasus Covid-19 di Tanah Air dan Permintaan Maaf Kemenkes soal Insentif Dobel Nakes

4.240.019 Kasus Covid-19 di Tanah Air dan Permintaan Maaf Kemenkes soal Insentif Dobel Nakes

Nasional
Pemilih Pemula Antusias, Ganjar Ketiban Pulung...

Pemilih Pemula Antusias, Ganjar Ketiban Pulung...

Nasional
Dukung Pencapaian Program Prioritas, Kementerian KP Gelar Pelatihan Akbar Kelautan dan Perikanan

Dukung Pencapaian Program Prioritas, Kementerian KP Gelar Pelatihan Akbar Kelautan dan Perikanan

Nasional
Tak Setuju Kemenag Disebut Hadiah Negara untuk NU, Pimpinan MPR: Hasil Perjuangan Tokoh Islam Era Kemerdekaan

Tak Setuju Kemenag Disebut Hadiah Negara untuk NU, Pimpinan MPR: Hasil Perjuangan Tokoh Islam Era Kemerdekaan

Nasional
Sebaran 14.360 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 24 Oktober 2021

Sebaran 14.360 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 24 Oktober 2021

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 32,61 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 32,61 Persen

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Sebaran 623 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI

UPDATE 24 Oktober: Sebaran 623 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI

Nasional
UPDATE 24 Oktober: 14.360 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 24 Oktober: 14.360 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: 214.745 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,12 Persen

UPDATE: 214.745 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,12 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.