Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri Minta Suhardi Tuntaskan Kasus Korupsi

Kompas.com - 25/11/2013, 14:06 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Polri Jenderal Pol Sutarman menginstruksikan Kepala Bareskrim Polri yang baru, Inspektur Jenderal Pol Suhardi Alius dapat bekerja dengan baik dalam menyelesaikan sejumlah kasus yang tengah ditangani Bareskrim Polri. Khususnya, terkait penanganan sejumlah kasus korupsi.

"Memberantas korupsi dan tindak kriminalitas lain," kata Sutarman seusai menghadiri rapat koordinasi pengawasan Polri dan Komisi Kepolisian Nasional di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (25/11/2013).

Meski menjadi tanggung jawab pimpinan daerah, Kapolri juga berharap Suhardi dapat meningkatkan kinerja anggota reserse hingga tingkat daerah.

Ketika ditanya jadwal pelantikan Suhardi sebagai kabareskrim baru, Sutarman mengatakan, pihaknya masih menunggu waktu yang tepat. Pelantikan Kabareskrim akan dilakukan bersama pelantikan Inspektur Pengawasan Umum Polri yang baru, Irjen Pol Anton Bahrul Alam.

Seperti diberitakan, Suhardi ditunjuk sebagai Kabareskrim berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2312/XI/2013 tertanggal 24 November 2013. Dengan keputusan tersebut, pangkat Suhardi akan naik menjadi Komisaris Jenderal.

Selama ini, Polri kerap dikritik dalam penanganan kasus korupsi, khususnya yang melibatkan internal. Kritikan keras ketika mencuat kepemilikan rekening "gendut" para perwira Polri. Namun, belakangan Bareskrim Polri mengungkap sejumlah kasus korupsi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pendiri Mustika Ratu Mooryati Soedibyo Meninggal Dunia di Usia 96 Tahun

Pendiri Mustika Ratu Mooryati Soedibyo Meninggal Dunia di Usia 96 Tahun

Nasional
Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

Nasional
Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Nasional
MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

Nasional
Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Nasional
Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com