Jika Berkoalisi, maka Kekuatan Parpol Islam Tak Signifikan

Kompas.com - 25/11/2013, 13:31 WIB
Ilustrasi Poros Tengah Jilid II Kompas.comIlustrasi Poros Tengah Jilid II
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Dalam sejarahnya, koalisi partai politik berbasis massa Islam lebih banyak gagal dibanding sukses. Selain tidak memiliki tokoh yang mampu mempersatukan koalisi, basis dukungan parpol Islam yang sangat kecil dinilai mempersulit kemenangan jika parpol Islam berkoalisi di Pemilu 2014.

"Jadi, koalisi partai politik Islam tidak signifikan untuk bersaing dalam pemilihan presiden," kata peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris di Gedung Widya Graha, LIPI, Jakarta, Senin (25/11/2013).

Terkait kegagalan koalisi parpol Islam, Haris mencontohkan pembentukan koalisi parpol Islam yang dikenal dengan sebutan "poros tengah" ketika pemilihan presiden pada 1999. Saat itu, poros tengah mengusung Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai calon presiden. Meskipun berhasil membawa Gus Dur menjadi Presiden, kata dia, poros tengah pula yang menjatuhkan Gus Dur.

Berdasarkan pengalaman tersebut, Haris menilai ada hambatan utama pada tidak adanya figur yang mampu merangkul parpol Islam. Ia juga meragukan sosok seperti Mahfud MD mampu diterima oleh semua parpol Islam.

Selain itu, ia menyebutkan segmentasi pemilih parpol Islam seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Bulan Bintang (PBB) dalam Pemilu 1999, 2004 dan 2009 sangat kecil, sekitar 30 persen.

Dengan begitu, jika hanya mengandalkan basis dukungan yang kecil itu, Haris melihat sulit bagi koalisi partai politik Islam untuk bersaing dalam Pemilu 2014.

Haris menambahkan, meskipun secara sosiologis masyarakat Indonesia beragama Islam, secara politik, Islam menjadi minoritas. Bahkan, hal itu sudah ditunjukkan sejak pemilu tahun 1955. Pada pemilu tersebut, Partai Masyumi yang berhaluan Islam dikalahkan oleh Partai Nasional Indonesia (PNI) yang berhaluan nasional.

"Termasuk juga, apabila partai-partai Islam digabungkan, cuma 44 persen, tidak sampai 50 persen," pungkasnya.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Di Balik Pemilihan Jenderal Listyo Sebagai Calon Tunggal Kapolri

Di Balik Pemilihan Jenderal Listyo Sebagai Calon Tunggal Kapolri

Nasional
Wapres Ingatkan Seluruh Pihak Kerja Sama dalam Kondisi Darurat

Wapres Ingatkan Seluruh Pihak Kerja Sama dalam Kondisi Darurat

Nasional
 Dugaan Korupsi Mencuat, Penggeledahan Kejagung hingga Penjelasan BPJS Ketenagakerjaan

Dugaan Korupsi Mencuat, Penggeledahan Kejagung hingga Penjelasan BPJS Ketenagakerjaan

Nasional
Dukungan dan Tantangan untuk Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit...

Dukungan dan Tantangan untuk Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit...

Nasional
Hari Ini, DPR Akan Gelar Fit and Proper Test Calon Tunggal Kapolri

Hari Ini, DPR Akan Gelar Fit and Proper Test Calon Tunggal Kapolri

Nasional
5 Poin Penting Perpres Pencegahan Ekstremisme, dari Pelibatan Influencer hingga Pelatihan Penceramah

5 Poin Penting Perpres Pencegahan Ekstremisme, dari Pelibatan Influencer hingga Pelatihan Penceramah

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Susun RUU Kepemilikan Senjata Api dan Bahan Peledak

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Susun RUU Kepemilikan Senjata Api dan Bahan Peledak

Nasional
Kemensos Pastikan Beri Kebutuhan Terbaik Bagi Kelompok Rentan Korban Gempa di Sulbar

Kemensos Pastikan Beri Kebutuhan Terbaik Bagi Kelompok Rentan Korban Gempa di Sulbar

Nasional
'Pengakuan' Airlangga sebagai Penyintas Covid-19 dan Kritik atas Sikapnya yang Dinilai Salah

"Pengakuan" Airlangga sebagai Penyintas Covid-19 dan Kritik atas Sikapnya yang Dinilai Salah

Nasional
Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi: Dalih Pemerintah hingga Peringatan Epidemiolog

Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi: Dalih Pemerintah hingga Peringatan Epidemiolog

Nasional
Wakapolri Komjen Gatot Eddy Ditunjuk Jadi Wakil Komisaris Utama Pindad

Wakapolri Komjen Gatot Eddy Ditunjuk Jadi Wakil Komisaris Utama Pindad

Nasional
Membandingkan Airlangga dengan 4 Menteri Lain Saat Diketahui Positif Covid-19

Membandingkan Airlangga dengan 4 Menteri Lain Saat Diketahui Positif Covid-19

Nasional
Kejagung Periksa 6 Saksi Terkait Kasus di BPJS Ketenagakerjaan, Ada Deputi Direktur dan Mantan Pegawai

Kejagung Periksa 6 Saksi Terkait Kasus di BPJS Ketenagakerjaan, Ada Deputi Direktur dan Mantan Pegawai

Nasional
Satgas: Masifnya Pemeriksaan Jadi Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19

Satgas: Masifnya Pemeriksaan Jadi Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Bentuk Unit Aduan Khusus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Bentuk Unit Aduan Khusus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X