"Daripada Pemekaran, Lebih Tepat Penggabungan Daerah"

Kompas.com - 25/11/2013, 11:47 WIB
Provinsi Kalimantan Utara adalah wilayah pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur, meliputi Kota Tarakan, Nunukan, Bulungan, dan Malinau, yang berada di perbatasan dengan Malaysia. Google ImagesProvinsi Kalimantan Utara adalah wilayah pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur, meliputi Kota Tarakan, Nunukan, Bulungan, dan Malinau, yang berada di perbatasan dengan Malaysia.
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemekaran daerah atau pembentukan daerah otonom baru (DOB) dinilai gagal karena tidak menyejahterakan masyarakat. Yang dibutuhkan saat ini justru penggabungan daerah.

"Pemekaran daerah sangat tidak efisien. Seharusnya ada penggabungan malah bukan pemekaran," ujar Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Bidang Otonomi Daerah Ryas Rasyid, di Jakarta, Minggu (24/11/2013).

Menurutnya, pemekaran daerah sama sekali tidak efisien terutama dalam sisi anggaran. Ia menilai, pembentukan DOB justru menyita anggaran untuk biaya operasional pembentukannnya dan biaya belanja aparat daerah. Usul pemekaran daerah, kata dia, jauh dari kepentingan menyejahterakan rakyat.

"Pertama dari segi kesejahteraan, pembentykan DOB itu kan menambah biaya operasional pemerintah dan itu secara otomatis mengurangi anggaran untuk rakyat padahal jumlah anggaran tetap," kata Ryas.

Sebelumnya, rapat paripurna DPR menyetujui 65 Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembentukan DOB. menjadi RUU usul inisiatif DPR. Di antaranya adalah pembentukan delapan provinsi baru, yaitu Provinsi Tapanuli, Provinsi Kepulauan Nias, Provinsi Pulau Sumbawa, Provinsi Kapuas Raya, Provinsi Bolaang Mongondow Raya, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Barat Daya. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum mengambil sikap atas usulan itu dan belum ada amanat presiden (ampres) terkait RUU tersebut.

"(RUU) belum sampai ke kami. Saya belum tahu apakah sudah sampai ke Presiden atau belum. Sampai saat ini belum ada ampres-nya," ujar Mendagri Gamawan Fauzi, Jumat (25/10/2013).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kementerian BUMN Sebut Vaksinasi Gotong Royong Tidak Bentrok dengan Vaksinasi oleh Pemerintah

Kementerian BUMN Sebut Vaksinasi Gotong Royong Tidak Bentrok dengan Vaksinasi oleh Pemerintah

Nasional
Pengamat: Nasdem Gelar Konvensi untuk Cari Capres Alternatif, Bisa Anies atau Ridwan Kamil

Pengamat: Nasdem Gelar Konvensi untuk Cari Capres Alternatif, Bisa Anies atau Ridwan Kamil

Nasional
Wapres Akui Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama Lamban

Wapres Akui Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama Lamban

Nasional
Resmi Dilantik, Bupati IDP Bertekat Wujudkan Visi Luwu Utara

Resmi Dilantik, Bupati IDP Bertekat Wujudkan Visi Luwu Utara

Nasional
Beri Dukungan ke Anggota Keluarga yang Terpapar Covid-19, Satgas Sarankan 4 Hal Ini

Beri Dukungan ke Anggota Keluarga yang Terpapar Covid-19, Satgas Sarankan 4 Hal Ini

Nasional
Tahanan KPK Bukan Prioritas, Pimpinan DPR Minta Kemenkes Mengevaluasi

Tahanan KPK Bukan Prioritas, Pimpinan DPR Minta Kemenkes Mengevaluasi

Nasional
Biaya Vaksinasi Gotong Royong untuk Buruh dan Karyawan Swasta Ditanggung Perusahaan

Biaya Vaksinasi Gotong Royong untuk Buruh dan Karyawan Swasta Ditanggung Perusahaan

Nasional
Vaksinasi Gotong Royong Tak Pakai Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer

Vaksinasi Gotong Royong Tak Pakai Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong untuk Percepat Kekebalan Komunitas

Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong untuk Percepat Kekebalan Komunitas

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong Gratis untuk Karyawan dan Keluarga

Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong Gratis untuk Karyawan dan Keluarga

Nasional
UPDATE 26 Februari: Sebaran 8.232 Kasus Baru Covid-19 di 34 Provinsi, Jabar Tertinggi

UPDATE 26 Februari: Sebaran 8.232 Kasus Baru Covid-19 di 34 Provinsi, Jabar Tertinggi

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital Pintu Masuk UMKM ke 'Marketplace'

Jokowi Sebut Transformasi Digital Pintu Masuk UMKM ke "Marketplace"

Nasional
UPDATE: 1.583.581 Nakes Sudah Divaksinasi, 865.870 di Antaranya Telah Disuntik Dosis Kedua

UPDATE: 1.583.581 Nakes Sudah Divaksinasi, 865.870 di Antaranya Telah Disuntik Dosis Kedua

Nasional
Sekjen DPR Sebut Vaksinasi di DPR Berlakukan Protokol Ketat, Bukan Tertutup

Sekjen DPR Sebut Vaksinasi di DPR Berlakukan Protokol Ketat, Bukan Tertutup

Nasional
UPDATE 26 Februari: Ada 75.822 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 26 Februari: Ada 75.822 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X