Bawaslu Rekomendasikan Pemilih Tak Bawa Telepon Genggam ke Bilik TPS

Kompas.com - 25/11/2013, 07:30 WIB
Aplikasi Smart Camera di Lumia 625 menawarkan beberapa fitur unik, seperti menangkap banyak sequence gambar sekaligus dan menggabungkannya dalam satu frame oik yusuf/ kompas.comAplikasi Smart Camera di Lumia 625 menawarkan beberapa fitur unik, seperti menangkap banyak sequence gambar sekaligus dan menggabungkannya dalam satu frame
|
EditorPalupi Annisa Auliani
BENGKULU, KOMPAS.com — Badan Pengawas Pemilu berencana mengeluarkan rekomendasi ke Komisi Pemilihan Umum untuk mengatur pemilik tak membawa telepon genggam saat memberikan suara pada Pemilu 2014. Selain telepon genggam, semua peralatan yang dapat dipakai merekam gambar di dalam bilik suara disarankan tidak diizinkan dibawa.

"Kami akan merekomendasikan ke KPU agar pemilih tidak boleh membawa kamera, ponsel, dan benda sejenisnya ke dalam bilik suara karena tingkat kecurangan sering terjadi pada bagian ini," kata Ketua Bawaslu Muhammad saat menutup pelatihan pengawasan pemilu bagi media massa dan organisasi masyarakat, di Bengkulu, Minggu (24/11/2013).

Muhammad mengatakan, pelarangan ini berdasarkan pengalaman pada pemilu-pemilu yang sudah berlangsung. Banyak calon, ujar dia, yang meminta pemilih membawa bukti sudah memberikan suara kepadanya sebelum menyerahkan sejumlah uang.

"Pemilu sebelumnya ditemukan kasus seperti itu, salah satu buktinya ya foto dari dalam bilik suara," kata Muhammad. Pelarangan alat perekam gambar ini disarankan diberlakukan seiring rekomendasi ukuran lubang coblosan di kertas suara untuk dapat dinyatakan sah. Seperti halnya foto, Bawaslu menemukan wajah calon di kertas suara kerap hilang karena diduga dipakai menjadi bukti jual beli suara.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Isu Reshuffle Menguat, Kursi Menteri Siapa Dapat

Isu Reshuffle Menguat, Kursi Menteri Siapa Dapat

Nasional
Pemerintah Diminta Uji Kalung Antivirus Corona Sebelum Diproduksi Massal

Pemerintah Diminta Uji Kalung Antivirus Corona Sebelum Diproduksi Massal

Nasional
Soal Kalung Antivirus, Menko PMK Sebut Perlu Ada Uji Klinis

Soal Kalung Antivirus, Menko PMK Sebut Perlu Ada Uji Klinis

Nasional
Tangani Covid-19, Menko PMK Ingin Keterlibatan Perguruan Tinggi Lebih Kuat

Tangani Covid-19, Menko PMK Ingin Keterlibatan Perguruan Tinggi Lebih Kuat

Nasional
PN Jaksel Kembali Gelar Sidang PK yang Diajukan Djoko Tjandra Hari Ini

PN Jaksel Kembali Gelar Sidang PK yang Diajukan Djoko Tjandra Hari Ini

Nasional
UPDATE 6 Juli: 1.137 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, 752 Sembuh

UPDATE 6 Juli: 1.137 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, 752 Sembuh

Nasional
Anggota Komisi IX DPR Ragukan Efektivitas Kalung Eucalyptus Antivirus Corona

Anggota Komisi IX DPR Ragukan Efektivitas Kalung Eucalyptus Antivirus Corona

Nasional
Kekecewaan Masyarakat terhadap DPR atas Penundaan Pembahasan RUU PKS

Kekecewaan Masyarakat terhadap DPR atas Penundaan Pembahasan RUU PKS

Nasional
63.749 Kasus Covid-19 di Indonesia, Persentase Kematian Lebih Tinggi Dibanding Global

63.749 Kasus Covid-19 di Indonesia, Persentase Kematian Lebih Tinggi Dibanding Global

Nasional
Gugus Tugas: Pakai Masker dengan Benar, Tekan Penularan Covid-19 hingga 50 Persen

Gugus Tugas: Pakai Masker dengan Benar, Tekan Penularan Covid-19 hingga 50 Persen

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prediksi Menteri Tak Kena Reshuffle | Kasus Positif Covid-19 Bertambah 1.607 Orang

[POPULER NASIONAL] Prediksi Menteri Tak Kena Reshuffle | Kasus Positif Covid-19 Bertambah 1.607 Orang

Nasional
Wakil Ketua KPK Minta Erick Thohir Laporkan Kasus Korupsi yang Libatkan BUMN

Wakil Ketua KPK Minta Erick Thohir Laporkan Kasus Korupsi yang Libatkan BUMN

Nasional
Masyarakat Minta DPR Segera Bahas dan Sahkan RUU PKS

Masyarakat Minta DPR Segera Bahas dan Sahkan RUU PKS

Nasional
Cegah Covid-19, Pesepeda Disarankan Tak Berkelompok Lebih dari Lima Orang

Cegah Covid-19, Pesepeda Disarankan Tak Berkelompok Lebih dari Lima Orang

Nasional
RUU PKS Ditarik dari Prolegnas Prioritas di Saat Tingginya Kasus Kekerasan Seksual

RUU PKS Ditarik dari Prolegnas Prioritas di Saat Tingginya Kasus Kekerasan Seksual

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X