Bawaslu: Parpol, Jangan Goda Pengawas Pemilu

Kompas.com - 23/11/2013, 05:56 WIB
Ketua Bawaslu, Muhammad. KOMPAS.com/ Kiki Andi PatiKetua Bawaslu, Muhammad.
|
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad meminta partai politik menahan diri dan tidak mendekati para pengawas pemilu dengan niat tak baik. Dia mengatakan kerap ada partai politik berusaha menyuap pengawas pemilu melalui beragam cara.

"Saya mohon kepada Bapak dan Ibu untuk tidak menggoda saya, menggoda Bawaslu ataupun Panwaslu," ujar Muhammad saat memberikan paparan dalam Rapimnas V Partai Golkar, Jumat (22/11/2013). Dia mengatakan pernyataannya ini bisa membuat beberapa orang lega, tetapi juga membuat sebagian yang lain gusar.

Mereka yang gusar, kata Muhammad, patut diduga sudah memiliki niat tak baik dan akan menggunakan segala upaya agar bisa lolos memenangi pemilu legislatif. "Tapi, saya percaya Partai Golkar sudah dewasa dan tak melakukan hal seperti itu," kata dia.

Muhammad berharap semua partai politik mengikuti pemilu dengan bebas dan adil. Dia mengatakan kunjungan silaturahim Bawaslu ke semua partai politik punya harapan yang sama dengan yang disampaikannya di hajatan Partai Golkar ini.

Penyelenggara pemilu, ujar Muhammad, juga dituntut berlaku netral dan adil dalam menggelar dan mengawal pesta demokrasi. "Namun, saya ingatkan, kadang-kadang ada partai yang iblisnya lebih banyak daripada malaikatnya," kata dia.

Terkait pengawasan pemilu, Muhammad mengatakan Bawaslu mengedepankan upaya mencegah terjadinya pelanggaran pemilu. Sosialisasi pun dilakukan ke berbagai daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Muhammad mengungkapkan kekesalannya karena Bawaslu sering disebut tak terlihat kerjanya. "Kami bukannya tak kerja, tapi (kami) lebih mengutamakan fungsi pencegahan," ujar dia.

Penindakan, kata Muhammad, bukan berarti tak mereka lakukan. "Penindakan, kami juga lakukan. Bawaslu sekarang tak boleh dipandang sebelah mata," kata dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kontras Minta Komnas HAM hingga Ombudsman Awasi Temuan TGPF soal Pendeta Yeremia

Kontras Minta Komnas HAM hingga Ombudsman Awasi Temuan TGPF soal Pendeta Yeremia

Nasional
Penjelasan Satgas soal Potensi Kenaikan Kasus Covid-19 Usai Libur Panjang

Penjelasan Satgas soal Potensi Kenaikan Kasus Covid-19 Usai Libur Panjang

Nasional
Satgas: Pemerintah Mengupayakan Pemerataan Penerima Vaksin Covid-19

Satgas: Pemerintah Mengupayakan Pemerataan Penerima Vaksin Covid-19

Nasional
Kementerian PPPA Ingatkan Protokol Kesehatan Tetap Harus Dipatuhi di Rumah

Kementerian PPPA Ingatkan Protokol Kesehatan Tetap Harus Dipatuhi di Rumah

Nasional
Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 10 Triliun, Heru Hidayat: Harta Saya Tak Sampai Segitu

Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 10 Triliun, Heru Hidayat: Harta Saya Tak Sampai Segitu

Nasional
Ini Kinerja Kemenlu soal Penanganan Pandemi Covid-19

Ini Kinerja Kemenlu soal Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Peserta Pilkada Dinilai Gagal Gelar Kampanye yang Aman dari Covid-19

Peserta Pilkada Dinilai Gagal Gelar Kampanye yang Aman dari Covid-19

Nasional
Pengamat: Demokrasi Memang Berisik, Jokowi Jangan Panik Kalau Dikritik

Pengamat: Demokrasi Memang Berisik, Jokowi Jangan Panik Kalau Dikritik

Nasional
KPK: Salah Alamat Kalau Jadi Kepala Daerah untuk Cari Pendapatan Lebih Besar

KPK: Salah Alamat Kalau Jadi Kepala Daerah untuk Cari Pendapatan Lebih Besar

Nasional
Satgas: Mobilitas Penduduk Saat Libur Panjang Berdampak pada Peningkatan Kasus

Satgas: Mobilitas Penduduk Saat Libur Panjang Berdampak pada Peningkatan Kasus

Nasional
Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Sebar Sentimen Negatif tentang Perekonomian Nasional

Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Sebar Sentimen Negatif tentang Perekonomian Nasional

Nasional
Rekomendasi Mahfud MD Tambah Pasukan di Papua Dikritik

Rekomendasi Mahfud MD Tambah Pasukan di Papua Dikritik

Nasional
Dituntut Penjara Seumur Hidup, Terdakwa Kasus Jiwasraya: Bagaikan Hukuman Mati

Dituntut Penjara Seumur Hidup, Terdakwa Kasus Jiwasraya: Bagaikan Hukuman Mati

Nasional
Presiden Jokowi Diminta Buka Draf UU Cipta Kerja

Presiden Jokowi Diminta Buka Draf UU Cipta Kerja

Nasional
Fadli Zon: Ada Anggapan Kalau Jadi Partai Koalisi Tak Boleh Lagi Bersuara di DPR, Ini Bahaya

Fadli Zon: Ada Anggapan Kalau Jadi Partai Koalisi Tak Boleh Lagi Bersuara di DPR, Ini Bahaya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X