Kompas.com - 21/11/2013, 19:39 WIB
Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto DEYTRI ROBEKKA ARITONANGKetua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto
|
EditorHindra Liauw


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal "Ical" Bakrie diprediksi menjadi dua tokoh paling berpeluang memenangkan Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2014. Dengan catatan, PDI Perjuangan tidak mengusung Joko Widodo atau Jokowi sebagai calon presiden di tahun depan.

Dalam survei yang dilakukan oleh Indikator Politik baru-baru ini, tercatat perolehan suara Prabowo Subianto sebesar 6,9 persen, atayu lebih tinggi dari perolehan suara Ical, yaitu 5,7 persen. Survei itu dilakukan melalui pertanyaan terbuka dan dijawab oleh responden secara spontan.

"Bila calon yang maju adalah Aburizal, Megawati, dan Prabowo, maka kemungkinan Prabowo mendapat suara paling banyak," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi, di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2013).

Indikator Politik juga melakukan survei dengan simulasi jumlah calon presiden sebanyak empat pasang. Asumsinya, karena Undang-Undang Pilpres mengatur cukup ketat, dan hanya partai politik yang mendapatkan 25 persen suara nasional atau 20 persen jumlah kursi di DPR yang berhak mengusung pasangan calon presidennya sendiri.

Nama tokoh yang masuk dalam simulasi ini adalah Prabowo, Ical, Jokowi, dan peserta Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat Dahlan Iskan. Pertimbangan dari simulasi calon presiden itu adalah karena para figur tersebut berkuasa di partainya masing-masing dan unggul dalam berbagai hasil survei.

Untuk Jokowi dan Dahlan, alasannya adalah karena Gubernur DKI Jakarta itu paling populer dan unggul di banyak hasil survei, sedangkan Dahlan digadang-gadang sebagai orang yang paling berpeluang memenangkan konvensi. Hasilnya, Jokowi menempati posisi paling atas dengan perolehan suara sebanyak 47,4 persen, Prabowo 15,8 persen, Ical 12,6 persen, dan Dahlan 3,7 persen. Selebihnya, 20,5 persen responden belum menentukan pilihannya.

"Tapi kalau Jokowi benar-benar diusung oleh PDI-P (sebagai capres) dan pemilihan dilakukan saat ini, maka Jokowi akan memenangkan dalam satu putaran," pungkasnya.

Survei yang dilakukan Indikator Politik menggunakan desain eksperimental yang dapat diartikan untuk mengetahui hubungan kausal antara independen dan dependen variabel dalam survei opini publik. Jika dalam survei biasanya, hubungan kausal itu hanya berdasarkan asumsi, dalam survei eksperimental sebab bisa ditetapkan lewat sebuah desain.

Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam pemilihan umum, yalni mereka yang sudah berusia 17 atau lebih, dan atau telah menikah. Jumlah sampel sebanyak 1.200 dan berasal dari seluruh provinsi di Indonesia.

Responden dipilih secara random. Survei ini diklaim memiliki margin of error sebesar 2,9 persen dan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen. Waktu wawancara dilakukan 10-20 Oktober 2013. Survei ini dibiayai oleh Surat Kabar Sinar Harapan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jadi Tersangka Kasus Suap, Hakim Itong Isnaeni Diberhentikan Sementara

Jadi Tersangka Kasus Suap, Hakim Itong Isnaeni Diberhentikan Sementara

Nasional
KPK Amankan Uang Rp 140 Juta dalam OTT di PN Surabaya, Tanda Jadi untuk Hakim Itong Urus Perkara

KPK Amankan Uang Rp 140 Juta dalam OTT di PN Surabaya, Tanda Jadi untuk Hakim Itong Urus Perkara

Nasional
Hakim PN Surabaya 'Ngamuk' Saat KPK Umumkan Tersangka: Ini Omong Kosong!

Hakim PN Surabaya "Ngamuk" Saat KPK Umumkan Tersangka: Ini Omong Kosong!

Nasional
Hakim Itong, Panitera dan Pengacara yang Terjaring OTT di PN Surabaya Jadi Tersangka

Hakim Itong, Panitera dan Pengacara yang Terjaring OTT di PN Surabaya Jadi Tersangka

Nasional
RI Kecam Aksi Israel Gusur Permukiman Warga Palestina di Sheikh Jarah

RI Kecam Aksi Israel Gusur Permukiman Warga Palestina di Sheikh Jarah

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 dari Berbagai Varian di Indonesia Masih Terkendali

Satgas: Kasus Covid-19 dari Berbagai Varian di Indonesia Masih Terkendali

Nasional
KPK Sayangkan Rahmat Effendi Lakukan Pertemuan Daring di Luar Ketentuan

KPK Sayangkan Rahmat Effendi Lakukan Pertemuan Daring di Luar Ketentuan

Nasional
Kemenlu: RI Butuh Informasi Lebih Lengkap Untuk Kirim Bantuan ke Tonga

Kemenlu: RI Butuh Informasi Lebih Lengkap Untuk Kirim Bantuan ke Tonga

Nasional
Kemenkes: Kasus Covid-19 Varian Omicron Tembus 1.078

Kemenkes: Kasus Covid-19 Varian Omicron Tembus 1.078

Nasional
Hakim PN Surabaya yang Ditangkap, Itong Isnaeni Hidayat, Tiba di Gedung KPK

Hakim PN Surabaya yang Ditangkap, Itong Isnaeni Hidayat, Tiba di Gedung KPK

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 Naik 5 Kali Lipat dalam 3 Pekan

Satgas: Kasus Covid-19 Naik 5 Kali Lipat dalam 3 Pekan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Bakal Kedatangan Vaksin dari Jerman dan China

Kemenlu: Indonesia Bakal Kedatangan Vaksin dari Jerman dan China

Nasional
Tahun 2022, Kementerian KP Fokus Genjot Peluang Investasi di Sektor Perikanan

Tahun 2022, Kementerian KP Fokus Genjot Peluang Investasi di Sektor Perikanan

Nasional
Sempat Kabur, Kakak Bupati Langkat Akhirnya Tiba di Gedung Merah Putih

Sempat Kabur, Kakak Bupati Langkat Akhirnya Tiba di Gedung Merah Putih

Nasional
Kemenlu Minta Malaysia Tindak Tegas Majikan yang Pekerjakan PMI Ilegal

Kemenlu Minta Malaysia Tindak Tegas Majikan yang Pekerjakan PMI Ilegal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.