Kompas.com - 21/11/2013, 17:29 WIB
Ilustrasi: e-KTP yang telah selesai dicetak. KOMPAS/WISNU WIDIANTOROIlustrasi: e-KTP yang telah selesai dicetak.
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengatakan, pengurusan surat-surat kependudukan seperti kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), akta kelahiran dan akta kematian akan dibebaskan dari pungutan biaya. Jika Undang-undang (UU) Administrasi Kependudukan (Adminduk) telah disahkan, aparat yang memungut biaya akan dipidana.

"Kalau sudah digratiskan lalu ada yang memungut biaya, itu namanya pungli (pungutan liar) dan sanksinya pidana," ujar Gamawan di Komplek Kemendagri, Jakarta, Kamis (21/11/2013).

Ia mengatakan, biaya pengurusan administrasi kependudukan akan ditanggung pemerintah pusat melalui APBN. Hal itu akan diberlakukan mulai Januari 2014 mendatang jika RUU Adminduk telah disahkan.

Gamawan menambahkan, pengesahan RUU Adminduk hanya tinggal menunggu persetujuan DPR soal pembebasan biaya pengurusan surat-surat kependudukan dan instansi yang berwenang terkait pengurusannya. Pihaknya berharap hal itu dapat disepakati dalam rapat kerja Komisi II DPR dengan Kemendagri hari ini.

Hingga saat ini, lanjut dia, hal yang telah disepakati DPR dan pemerintah adalah pemberlakuan KTP seumur hidup. "Isu itu sudah disepakati," kata dia.

Sebelumnya, Komisi II DPR menerima usulan pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan UU No 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam usulan itu, masa berlaku kartu tanda penduduk elektronik (e- KTP) tidak lagi lima tahun, tetapi seumur hidup. Sebab, data seperti sidik jari dan iris mata tidak berubah. Perubahan hanya diperlukan jika ada perubahan status kependudukan warga.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 19 Januari: 5.814 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 19 Januari: 5.814 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Masuk Jajaran Kepala Daerah Terkaya, Berikut Rekam Jejak Bupati Langkat yang Kena OTT KPK

Masuk Jajaran Kepala Daerah Terkaya, Berikut Rekam Jejak Bupati Langkat yang Kena OTT KPK

Nasional
Potensi Kerugian Negara dari Dugaan Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda Ditaksir Rp 3,6 Triliun

Potensi Kerugian Negara dari Dugaan Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda Ditaksir Rp 3,6 Triliun

Nasional
UPDATE 19 Januari: Ada 10.796 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 19 Januari: Ada 10.796 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 19 Januari: Total Kasus Sembuh Covid-19 Capai 4.120.540

UPDATE 19 Januari: Total Kasus Sembuh Covid-19 Capai 4.120.540

Nasional
UPDATE 19 Januari: Sebaran 1.745 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI 1.012

UPDATE 19 Januari: Sebaran 1.745 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI 1.012

Nasional
KPK Minta Keterangan Dino Patti Djalal Terkait Dugaan Korupsi Formula E

KPK Minta Keterangan Dino Patti Djalal Terkait Dugaan Korupsi Formula E

Nasional
UPDATE 19 Januari: Kasus Kematian akibat Covid-19 Bertambah 9 Orang

UPDATE 19 Januari: Kasus Kematian akibat Covid-19 Bertambah 9 Orang

Nasional
Update 19 Januari: Bertambah 1.745 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia

Update 19 Januari: Bertambah 1.745 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia

Nasional
Jaksa Agung Naikkan Kasus Dugaan Korupsi Garuda ke Tahap Penyidikan

Jaksa Agung Naikkan Kasus Dugaan Korupsi Garuda ke Tahap Penyidikan

Nasional
Kemendikbud Tegaskan PTM Terbatas Menyesuaikan Tingkat PPKM

Kemendikbud Tegaskan PTM Terbatas Menyesuaikan Tingkat PPKM

Nasional
Ryamizard Ryacudu, Veteran Perang di Pusaran Kasus Proyek Satelit Kemenhan

Ryamizard Ryacudu, Veteran Perang di Pusaran Kasus Proyek Satelit Kemenhan

Nasional
Mahfud: Presiden Beri Arahan Slot Orbit 123 Diselamatkan Tanpa Langgar Aturan, tapi...

Mahfud: Presiden Beri Arahan Slot Orbit 123 Diselamatkan Tanpa Langgar Aturan, tapi...

Nasional
Arteria Dahlan Perlu Minta Maaf soal Copot Kajati Berbahasa Sunda, Saan Mustopa: Itu yang Terbaik

Arteria Dahlan Perlu Minta Maaf soal Copot Kajati Berbahasa Sunda, Saan Mustopa: Itu yang Terbaik

Nasional
Wamenhan Soroti Pentingnya Kolaborasi untuk Perbarui Kebijakan Pertahanan Negara

Wamenhan Soroti Pentingnya Kolaborasi untuk Perbarui Kebijakan Pertahanan Negara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.