Luthfi Hasan Hadirkan Saksi Meringankan dari Rusia dan Turki

Kompas.com - 21/11/2013, 16:30 WIB
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan dijemput Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Rabu (30/1/2013). KPK menetapkan Luthfi sebagai tersangka terkait adanya praktik suap impor daging sapi. WARTA KOTA / ANGGA BNPresiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan dijemput Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Rabu (30/1/2013). KPK menetapkan Luthfi sebagai tersangka terkait adanya praktik suap impor daging sapi.
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com - Terdakwa kasus dugaan suap pengaturan kuota impor daging sapi dan pencucian uang Luthfi Hasan Ishaaq menghadirkan 11 saksi meringankan atau a de charge. Dua di antaranya didatangkan langsung dari Rusia dan Turki.

"A de charge ada sebelas orang. Ada dua dari luar negeri, Rusia dan Turki," kata kuasa hukum Luthfi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (21/11/2013).

Sebelas orang tersebut yaitu Asman, Syamil, Deden, Taufiq, Dwi, Dardiri, Rifandi, Ida Agus Hana, Ilham, Zaini, dan Budiyanto. Syamil, saksi dari Rusia, merupakan menantu Luthfi. Assegaf mengatakan, Syamil dihadirkan untuk membuktikan asal-usul rumah yang dibeli Luthfi.

"Dia menantu Pak Luthfi. Intinya ingin membuktikan ketika anaknya Pak Luthfi mau kawin, dibawa ke Rusia enggak mau. Pak Luthfi akhirnya membelikan rumah," katanya. Namun Assegaf mengaku tak ingat hal itu terkait pembelian rumah yang mana. Sementara itu, saksi dari Turki juga dihadirkan untuk membuktikan sebagian asal usul Luthfi.

Saat ini sidang untuk mendengarkan keterangan saksi meringankan belum dimulai. Sidang terlebih dahulu mendengar keterangan saksi ahli yaitu ahli hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII), Muzakir.

Fathanah didakwa bersama-sama Luthfi menerima uang Rp 1,3 miliar dari PT Indoguna Utama terkait kepengurusan kuota impor daging sapi. Keduanya juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang dengan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membayarkan, dan membelanjakan harta kekayaan. Diduga, harta tersebut berasal dari tindak pidana korupsi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kapolri Pimpin Sertijab 4 Kapolda dan Kenaikan Pangkat 12 Perwira

Kapolri Pimpin Sertijab 4 Kapolda dan Kenaikan Pangkat 12 Perwira

Nasional
Cegah Kasus Dua Kewarganegaraan, Dijen Dukcapil: Masyarakat Perlu Diwajibkan Deklarasi jika Jadi WNA

Cegah Kasus Dua Kewarganegaraan, Dijen Dukcapil: Masyarakat Perlu Diwajibkan Deklarasi jika Jadi WNA

Nasional
Dipertanyakan Hakim soal Kualifikasi Jadi Penasihat Menteri KKP, Ini Penjelasan Effendi Gazali

Dipertanyakan Hakim soal Kualifikasi Jadi Penasihat Menteri KKP, Ini Penjelasan Effendi Gazali

Nasional
Kakak Artis Boiyen Meninggal Dunia Tertabrak Kereta Api di Kalideres

Kakak Artis Boiyen Meninggal Dunia Tertabrak Kereta Api di Kalideres

Nasional
Bertolak ke Banten, Presiden Jokowi Akan Resmikan Bendungan Sindang Heula

Bertolak ke Banten, Presiden Jokowi Akan Resmikan Bendungan Sindang Heula

Nasional
Kasus Edhy Prabowo, KPK Panggil Direktur Produksi dan Usaha Perikanan Budidaya KKP

Kasus Edhy Prabowo, KPK Panggil Direktur Produksi dan Usaha Perikanan Budidaya KKP

Nasional
Kabareskrim Agus Andrianto Temui Pimpinan KPK, Bahas Penguatan Supervisi

Kabareskrim Agus Andrianto Temui Pimpinan KPK, Bahas Penguatan Supervisi

Nasional
Dukung PPKM Mikro, Kemenko PMK Minta Penyaluran Dana Desa 2021 Segera Dilaksanakan

Dukung PPKM Mikro, Kemenko PMK Minta Penyaluran Dana Desa 2021 Segera Dilaksanakan

Nasional
Jokowi: Ada yang Tak Benar di Perdagangan Digital, Membunuh UMKM

Jokowi: Ada yang Tak Benar di Perdagangan Digital, Membunuh UMKM

Nasional
Rakor dengan KPK, Menag Akui Pihaknya Kerap Sulit Awasi Pelaksanaan Anggaran hingga Tingkat Kecamatan

Rakor dengan KPK, Menag Akui Pihaknya Kerap Sulit Awasi Pelaksanaan Anggaran hingga Tingkat Kecamatan

Nasional
Ini Daftar Gunung yang Rawan Menimbulkan Tsunami di Indonesia

Ini Daftar Gunung yang Rawan Menimbulkan Tsunami di Indonesia

Nasional
Jokowi Beri Empat Arahan untuk Percepat Pemulihan Ekonomi

Jokowi Beri Empat Arahan untuk Percepat Pemulihan Ekonomi

Nasional
Rakor dengan KPK, Menag: Jual Beli Jabatan di Kemenag Kita Haramkan

Rakor dengan KPK, Menag: Jual Beli Jabatan di Kemenag Kita Haramkan

Nasional
Kemenhub Bakal Pasang 100 Alat Pendeteksi Gempa Bumi dan Tsunami pada 2021

Kemenhub Bakal Pasang 100 Alat Pendeteksi Gempa Bumi dan Tsunami pada 2021

Nasional
Diplomasi Maritim Indonesia: Dari Kondisi Alam Menuju Prestasi

Diplomasi Maritim Indonesia: Dari Kondisi Alam Menuju Prestasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X