Kompas.com - 21/11/2013, 07:20 WIB
M Jusuf Kalla KOMPAS.com/ KRISTIANTO PURNOMOM Jusuf Kalla
Penulis Icha Rastika
|
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Kamis (21/11/2013). Dia diperiksa terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) Bank Indonesia kepada Bank Century dan penetapan bank ini sebagai bank gagal berdampak sistemik.

"Bapak Jusuf Kalla akan dimintai keterangan sebagai saksi," kata Juru Bicara KPK Johan Budi, Rabu (20/11/2013). Kalla akan menjadi saksi bagi tersangka kasus ini, mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Budi Mulya.

Sebelumnya, Ketua KPK Abraham Samad sempat menyebut Kalla akan menjadi saksi ahli atas kasus ini. Menurut Johan, Kalla dimintai keterangan sebagai saksi fakta yang dianggap mengetahui informasi terkait kebijakan pemberian FPJP untuk Century dan penetapan Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Sebagai Wakil Presiden ketika itu, Kalla dianggap tahu mengenai kebijakan yang berujung pada penggelontoran dana talangan senilai Rp 6,7 triliun untuk Bank Century pada 2008. "Pemeriksaan ini untuk melengkapi keterangan sebelumnya," ujar Johan.

KPK pernah meminta keterangan Kalla saat kasus Century masih tahap penyelidikan pada Januari 2011. Seperti halnya permintaan keterangan terhadap Wakil Presiden Boediono dan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, ujar Johan, penyidik KPK juga yang akan mendatangi Kalla.

Ditanya apakah KPK akan memanggil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang saat itu juga sudah menjadi Presiden, Johan mengatakan KPK hingga sekarang belum memerlukan keterangan Presiden terkait skandal Bank Century. "Memeriksa seorang Presiden dalam konteks penanganan perkara itu KPK bisa. Tapi, dalam kasus Century ini, belum ada rencana untuk memeriksa," ujar dia.

Kalla akan ke KPK

Terpisah, Juru Bicara Kalla, Husain Abdullah, mengatakan, Kalla akan memenuhi panggilan pemeriksaan KPK. Bahkan, Husain mengatakan Kalla akan datang ke KPK di Kuningan, Jakarta Selatan.

"Akan datang untuk memberi kesaksian Budi Mulya," ujar Husain. Dia menyebutkan, Kalla berencana tiba di Gedung KPK pada pukul 14.00 WIB.

Surat panggilan pemeriksaan untuk Kalla, kata Husain, diterima pada Selasa (19/11/2013). Dia mengatakan, surat itu dikirim ke kediaman Kalla di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan.

Menurut Husain, Kalla akan menyampaikan kepada para penyidik segala hal yang dia lihat dan ketahui tentang skandal Bank Century. "JK bukan sekali ini memberi kesaksian untuk kasus Century. Sebelumnya, di depan Pansus DPR untuk Century, JK juga memberikan kesaksian," kata Husain.

Dalam kasus Century, KPK menetapkan Budi Bulya sebagai tersangka atas dugaan melakukan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang terkait pemberian FPJP dan penetapan Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Nasional
KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

Nasional
Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Nasional
Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Nasional
MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

Nasional
Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Nasional
Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Nasional
Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Nasional
Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Nasional
Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Nasional
Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Nasional
Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Nasional
 Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X