Kompas.com - 20/11/2013, 08:35 WIB
Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah meninggalkan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Jumat (11/13). Ia diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan suap terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi (non aktif) Akil Mochtar yang melibatkan adik kandungnya, Tubagus Chaeri Wardhana yang telah ditetapkan KPK sebagai tersangka.  Kompas/Lucky PransiskaGubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah meninggalkan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Jumat (11/13). Ia diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan suap terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi (non aktif) Akil Mochtar yang melibatkan adik kandungnya, Tubagus Chaeri Wardhana yang telah ditetapkan KPK sebagai tersangka.
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com —Komisi Pemberantasan Korupsi membidik Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan. Atut berpotensi menjadi salah satu tersangka. Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Banten untuk Rakyat juga berunjuk rasa mendukung KPK agar segera menetapkan tersangka.

Hari Selasa (19/11), KPK kembali meminta keterangan Atut. Dia datang ke KPK sekitar pukul 09.30. Ajudannya bahkan datang dua jam lebih awal. Atut baru selesai diperiksa pada pukul 17.00.

Saat ditanya apakah Atut merupakan salah satu pihak yang berpotensi menjadi tersangka, Ketua KPK Abraham Samad mengatakan, hal tersebut tak tertutup kemungkinannya.

”Orang yang diperiksa KPK kalau ternyata dari hasil pemeriksaan berkelanjutan dan ditemukan dua alat bukti yang cukup signifikan, cukup kuat, tidak menutup kemungkinan seseorang itu berubah statusnya dari saksi menjadi tersangka,” kata Abraham.

Beberapa waktu lalu, penyelidik KPK sempat mendatangi kantor Dinas Kesehatan Provinsi Banten di Serang. KPK juga
telah meminta keterangan sejumlah pejabat Dinkes Provinsi Banten.

”Ada beberapa permasalahan yang perlu diklarifikasi pada Atut karena itu (pemeriksaan) hari ini,” kata Abraham.

Atut tak banyak bicara

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Seusai diperiksa, Atut tidak banyak bicara. Ketika dicecar sejumlah pertanyaan oleh wartawan, Atut hanya mengatakan, ia telah selesai memberi keterangan kepada penyelidik KPK.

”Sudah memberikan klarifikasi atau keterangan terkait dengan sarana dan prasarana di Pemerintah Provinsi Banten. Terima kasih ya. Cukup ya, cukup,” katanya singkat.

Dia pun hanya mengucapkan permintaan maaf berkali-kali ketika wartawan bertanya apakah dirinya siap jika ditetapkan KPK sebagai tersangka.
Dukungan kepada KPK

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tolak Usul Pemprov Sulbar, Mensos Risma Ingin 11.000 PMI dari Malaysia Dipulangkan

Tolak Usul Pemprov Sulbar, Mensos Risma Ingin 11.000 PMI dari Malaysia Dipulangkan

Nasional
Soal Siapa Penggagas Ide TWK, Ini Penjelasan Nurul Ghufron

Soal Siapa Penggagas Ide TWK, Ini Penjelasan Nurul Ghufron

Nasional
Perhimpunan Dokter Paru: Jika PPKM Skala Besar Tak Dilakukan, Fasilitas Kesehatan Bisa Kolaps

Perhimpunan Dokter Paru: Jika PPKM Skala Besar Tak Dilakukan, Fasilitas Kesehatan Bisa Kolaps

Nasional
Pukat UGM: Sudah Teprediksi BKN dan KPK akan Menghindar jika Diminta Akuntabilitasnya soal TWK

Pukat UGM: Sudah Teprediksi BKN dan KPK akan Menghindar jika Diminta Akuntabilitasnya soal TWK

Nasional
Optimalkan Hasil Panen Udang, KKP akan Buat Standarisasi Pengelolaan Tambak Super-Insentif

Optimalkan Hasil Panen Udang, KKP akan Buat Standarisasi Pengelolaan Tambak Super-Insentif

Nasional
Saat Soekarno Dibuat Kesal Menunggu Presiden AS Eisenhower

Saat Soekarno Dibuat Kesal Menunggu Presiden AS Eisenhower

Nasional
Hakim Pangkas Hukuman Pinangki, Komnas Perempuan Sebut Banyak Cara Penuhi Hak Seorang Ibu

Hakim Pangkas Hukuman Pinangki, Komnas Perempuan Sebut Banyak Cara Penuhi Hak Seorang Ibu

Nasional
KPK Jebloskan Tiga Mantan Pegawai Pajak ke Lapas Sukamiskin

KPK Jebloskan Tiga Mantan Pegawai Pajak ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Prabowo, Ganjar, Anies Tiga Besar Kandidat Capres Menurut Survei, PKS Harap Lebih Banyak Tokoh Lagi

Prabowo, Ganjar, Anies Tiga Besar Kandidat Capres Menurut Survei, PKS Harap Lebih Banyak Tokoh Lagi

Nasional
Kejagung Periksa 5 Saksi dalam Kasus Korupsi Asabri

Kejagung Periksa 5 Saksi dalam Kasus Korupsi Asabri

Nasional
Mengaku Tak Tahu soal Proses TWK, Komisioner KPK Nurul Ghufron Dinilai Cuci Tangan

Mengaku Tak Tahu soal Proses TWK, Komisioner KPK Nurul Ghufron Dinilai Cuci Tangan

Nasional
Eks Wakil Ketua KPK: Pemecatan Pegawai Harus melalui Audit, Tak Bisa Berdasarkan Tes

Eks Wakil Ketua KPK: Pemecatan Pegawai Harus melalui Audit, Tak Bisa Berdasarkan Tes

Nasional
UPDATE 18 Juni: Sebaran 12.990 Kasus Baru Covid-19, Jakarta 4.737 Kasus

UPDATE 18 Juni: Sebaran 12.990 Kasus Baru Covid-19, Jakarta 4.737 Kasus

Nasional
Peniadaan Cuti Bersama Natal dan Penggantian Libur Nasional, Menaker Segera Beri Surat Edaran ke Perusahaan

Peniadaan Cuti Bersama Natal dan Penggantian Libur Nasional, Menaker Segera Beri Surat Edaran ke Perusahaan

Nasional
Tekan Kenaikan Kasus Covid-19, Perhimpunan Dokter Sarankan PPKM Berskala Luas selama 2 Pekan

Tekan Kenaikan Kasus Covid-19, Perhimpunan Dokter Sarankan PPKM Berskala Luas selama 2 Pekan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X