Tak Punya Bukti, Ketua Bawaslu Tak Lapor Upaya Suap

Kompas.com - 19/11/2013, 19:49 WIB
Ketua Bawaslu, Muhammad. KOMPAS.com/ Kiki Andi PatiKetua Bawaslu, Muhammad.
|
EditorHindra Liauw


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Muhammad mengaku pernah dicoba disuap oleh pengurus partai politik (parpol). Namun, dia tidak melaporkan hal tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Muhammad beralasan tidak punya bukti kuat atas percobaan penyuapan itu.

"Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor, untuk melaporkan suatu dugaan korupsi tentu harus ada bukti dan saksi. Nah, ketika percobaan (penyuapan) itu dilakukan, saya tidak siap alat rekaman atau kamera untuk menyiapkan alat bukti. Tidak ada ruang bagi saya untuk menyiapkan alat bukti," ujar Muhammad di Jakarta, Selasa (19/11/2013).

Menurutnya, pengakuan saja tidak cukup dijadikan fakta hukum untuk melaporkan dugaan korupsi. Ia berdalih, jika tidak punya cukup bukti, dirinya khawatir justru akan menjadi fitnah atau pencemaran nama baik atas pihak yang dilaporkan.

"Kalau pengakuan saja cukup, pasti saya laporkan. Tapi kan tidak cukup. Nanti malah saya balik dilaporkan fitnah atau pencemaran nama baik," katanya.

Tetapi, Muhammad enggan menyebutkan asal partai orang yang berusaha menyuapnya. Yang pasti, kata dia, percobaan pemberian mobil itu dilakukan di masa awal jabatannya sebagai Ketua Bawaslu.

"Waktu itu konteksnya silaturahim. Masih awal-awal saya menjabat. Belum masuk tahapan verifikasi parpol," kata Muhammad.

Beberapa saat setelah dilantik sebagai Ketua Bawaslu, menurut Muhammad, ia didekati oleh oknum yang mengaku dekat dan diutus oleh pimpinan sebuah partai politik. Oknum tersebut mendatangi kediaman Muhammad di bilangan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Tak tanggung-tanggung, satu unit mobil Toyota Camry ditawarkan kepada Muhammad. Ia menuturkan, langsung menolak pemberian oknum tersebut. Meski menurutnya oknum tersebut menjelaskan pemberian itu merupakan bentuk penghargaan dari parpol yang diklaim sebagai pengutusnya.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes Izinkan Seluruh RS Buka Pelayanan untuk Pasien Covid-19

Kemenkes Izinkan Seluruh RS Buka Pelayanan untuk Pasien Covid-19

Nasional
Jokowi Minta BKKBN Sosialisasikan Pentingnya Ketahahanan Keluarga

Jokowi Minta BKKBN Sosialisasikan Pentingnya Ketahahanan Keluarga

Nasional
Mendagri Harap Kerja Sama Indonesia-UNICEF Jadi Daya Ungkit Capai RPJMN

Mendagri Harap Kerja Sama Indonesia-UNICEF Jadi Daya Ungkit Capai RPJMN

Nasional
KPK Lelang Dua Bidang Tanah di Siak Hasil Rampasan Terpidana Korupsi

KPK Lelang Dua Bidang Tanah di Siak Hasil Rampasan Terpidana Korupsi

Nasional
Senandungkan Lagu Indonesia Pusaka, Sutopo Menunggu Peminjam Buku di Becak Pustakanya...

Senandungkan Lagu Indonesia Pusaka, Sutopo Menunggu Peminjam Buku di Becak Pustakanya...

Nasional
KPK Panggil Tersangka Kasus E-KTP Husni Fahmi

KPK Panggil Tersangka Kasus E-KTP Husni Fahmi

Nasional
Jokowi Minta BKKBN Sampaikan Informasi dengan Metode Kekinian

Jokowi Minta BKKBN Sampaikan Informasi dengan Metode Kekinian

Nasional
Wapres: 524 Instansi Pemerintah Perlu Tingkatkan Kemampuan Sistem Merit ASN

Wapres: 524 Instansi Pemerintah Perlu Tingkatkan Kemampuan Sistem Merit ASN

Nasional
KPK Dalami Aliran Dana ke Kemensesneg dari PT DI Terkait Pengadaan Pesawat

KPK Dalami Aliran Dana ke Kemensesneg dari PT DI Terkait Pengadaan Pesawat

Nasional
Seorang Pegawai KPK Meninggal Dunia akibat Covid-19

Seorang Pegawai KPK Meninggal Dunia akibat Covid-19

Nasional
Pimpinan LPSK: Tindakan dan Ujaran Rasialisme Ingkari Sejarah Bangsa Indonesia

Pimpinan LPSK: Tindakan dan Ujaran Rasialisme Ingkari Sejarah Bangsa Indonesia

Nasional
Jokowi Optimistis Angka Stunting Bisa Turun Jadi 14 Persen Tahun 2024

Jokowi Optimistis Angka Stunting Bisa Turun Jadi 14 Persen Tahun 2024

Nasional
Berkas Perkara 3 Kasus Rizieq Shihab Dikembalikan, Penyidik Bareskrim Lengkapi Petunjuk Jaksa

Berkas Perkara 3 Kasus Rizieq Shihab Dikembalikan, Penyidik Bareskrim Lengkapi Petunjuk Jaksa

Nasional
Hadapi Krisis Iklim, Anak Muda Lintas Komunitas Ini Desak Pemerintah Lakukan 4 Langkah

Hadapi Krisis Iklim, Anak Muda Lintas Komunitas Ini Desak Pemerintah Lakukan 4 Langkah

Nasional
IDI Usulkan Pemerintah Lakukan 3 Hal Konkret Ini untuk Tekan Angka Kematian

IDI Usulkan Pemerintah Lakukan 3 Hal Konkret Ini untuk Tekan Angka Kematian

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X