Tak Punya Bukti, Ketua Bawaslu Tak Lapor Upaya Suap

Kompas.com - 19/11/2013, 19:49 WIB
Ketua Bawaslu, Muhammad. KOMPAS.com/ Kiki Andi PatiKetua Bawaslu, Muhammad.
|
EditorHindra Liauw


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Muhammad mengaku pernah dicoba disuap oleh pengurus partai politik (parpol). Namun, dia tidak melaporkan hal tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Muhammad beralasan tidak punya bukti kuat atas percobaan penyuapan itu.

"Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor, untuk melaporkan suatu dugaan korupsi tentu harus ada bukti dan saksi. Nah, ketika percobaan (penyuapan) itu dilakukan, saya tidak siap alat rekaman atau kamera untuk menyiapkan alat bukti. Tidak ada ruang bagi saya untuk menyiapkan alat bukti," ujar Muhammad di Jakarta, Selasa (19/11/2013).

Menurutnya, pengakuan saja tidak cukup dijadikan fakta hukum untuk melaporkan dugaan korupsi. Ia berdalih, jika tidak punya cukup bukti, dirinya khawatir justru akan menjadi fitnah atau pencemaran nama baik atas pihak yang dilaporkan.

"Kalau pengakuan saja cukup, pasti saya laporkan. Tapi kan tidak cukup. Nanti malah saya balik dilaporkan fitnah atau pencemaran nama baik," katanya.

Tetapi, Muhammad enggan menyebutkan asal partai orang yang berusaha menyuapnya. Yang pasti, kata dia, percobaan pemberian mobil itu dilakukan di masa awal jabatannya sebagai Ketua Bawaslu.

"Waktu itu konteksnya silaturahim. Masih awal-awal saya menjabat. Belum masuk tahapan verifikasi parpol," kata Muhammad.

Beberapa saat setelah dilantik sebagai Ketua Bawaslu, menurut Muhammad, ia didekati oleh oknum yang mengaku dekat dan diutus oleh pimpinan sebuah partai politik. Oknum tersebut mendatangi kediaman Muhammad di bilangan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Tak tanggung-tanggung, satu unit mobil Toyota Camry ditawarkan kepada Muhammad. Ia menuturkan, langsung menolak pemberian oknum tersebut. Meski menurutnya oknum tersebut menjelaskan pemberian itu merupakan bentuk penghargaan dari parpol yang diklaim sebagai pengutusnya.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KSAL Tinjau Progres Pembangunan Markas Koarmada III Sorong

KSAL Tinjau Progres Pembangunan Markas Koarmada III Sorong

Nasional
Panglima TNI dan Kapolri Resmikan Program Kampung Tangguh Nusantara di Banten

Panglima TNI dan Kapolri Resmikan Program Kampung Tangguh Nusantara di Banten

Nasional
Tak Punya Perjanjian Ekstradisi, Begini Cara Pemerintah Bawa Maria Pauline Lumowa dari Serbia....

Tak Punya Perjanjian Ekstradisi, Begini Cara Pemerintah Bawa Maria Pauline Lumowa dari Serbia....

Nasional
Klaster Baru Penularan Covid-19 di Secapa AD yang Belum Diketahui Sumbernya...

Klaster Baru Penularan Covid-19 di Secapa AD yang Belum Diketahui Sumbernya...

Nasional
Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi dan 'Lampu Merah' dari Presiden Jokowi

Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi dan "Lampu Merah" dari Presiden Jokowi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Rekam Jejak Maria Pauline Lumowa | Rekor Kasus Baru Covid-19

[POPULER NASIONAL] Rekam Jejak Maria Pauline Lumowa | Rekor Kasus Baru Covid-19

Nasional
Akhir Pelarian Tersangka Pembobol Bank BNI Setelah 17 Tahun Buron

Akhir Pelarian Tersangka Pembobol Bank BNI Setelah 17 Tahun Buron

Nasional
Indonesia Mampu Produksi Alat Rapid Test, per Unit Harganya Rp 75.000

Indonesia Mampu Produksi Alat Rapid Test, per Unit Harganya Rp 75.000

Nasional
Menko PMK: Tidak Ada Alasan Tak Percaya Diri dengan Ventilator Dalam Negeri

Menko PMK: Tidak Ada Alasan Tak Percaya Diri dengan Ventilator Dalam Negeri

Nasional
Pemerintah Akan Beri Sanksi RS dengan Tarif Rapid Test di Atas Rp 150.000

Pemerintah Akan Beri Sanksi RS dengan Tarif Rapid Test di Atas Rp 150.000

Nasional
Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

Nasional
Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

Nasional
Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

Nasional
Pembentukan Komisi Independen Dianggap Perlu Diatur dalam RUU PDP

Pembentukan Komisi Independen Dianggap Perlu Diatur dalam RUU PDP

Nasional
Enam Hal Ini Bisa Bantu Perbaiki Stigma Negatif Terkait Covid-19

Enam Hal Ini Bisa Bantu Perbaiki Stigma Negatif Terkait Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X