Poempida: Ical Masih Berutang ke Kader Golkar

Kompas.com - 19/11/2013, 16:27 WIB
Ketua Umum DPP Partai Golkar, Aburizal Bakrie, menyampaikan pidato politiknya dalam acara Deklarasi Presiden dari Partai Golkar, di SICC, Sentul, Bogor, Minggu (1/7/2012). Aburizal maju sebagai capres dari partai Golkar berdasarkan keputusan Rapat Pimpinan Nasional ke-3 PG beberapa waktu lalu.  TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Ketua Umum DPP Partai Golkar, Aburizal Bakrie, menyampaikan pidato politiknya dalam acara Deklarasi Presiden dari Partai Golkar, di SICC, Sentul, Bogor, Minggu (1/7/2012). Aburizal maju sebagai capres dari partai Golkar berdasarkan keputusan Rapat Pimpinan Nasional ke-3 PG beberapa waktu lalu.
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Politisi Partai Golkar, Poempida Hidayatulloh, mengatakan, pencalonan Aburizal "Ical" Bakrie sebagai presiden tak akan berjalan mulus. Pasalnya, seluruh faksi di internal Partai Golkar belum bersatu. Satu-satunya cara Ical untuk menyatukan faksi-faksi adalah menuntaskan utang janji Ical dulu saat terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar pada Musyawarah Nasional (Munas) 2009.

"Ketika Pak Ical tunjukkan komitmennya saat Munas lalu, maka persoalan faksi-faksi ini akan menghilang. Asalkan Pak Ical penuhi saja janjinya dulu, yaitu memberikan dana abadi dan pembangunan gedung," ujar Poempida di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (19/11/2013).

Suara-suara di daerah yang mengeluhkan soal ketiadaan dana operasional juga harus segera disikapi oleh Dewan Pimpinan Pusat agar semua mesin partai bisa fokus bersama memenangkan Ical sebagai presiden.

Lebih lanjut, Poempida menuturkan bahwa saat ini faksi-faksi yang ada di tubuh Partai Golkar sebenarnya mulai melakukan manuver dan mobilisasi politik yang bisa mengganggu pencalonan Ical sebagai presiden. Namun, manuver tersebut dilakukan oleh orang-orang yang selama ini dikenal vokal.

"Tujuan mereka bukan untuk mengganti Ical, melainkan lebih mencari perhatian karena selama ini merasa tidak diberi ruang oleh Ical," ucap Poempida.

Anggota Komisi IX dari Fraksi Partai Golkar ini berpendapat, Partai Golkar tengah dilanda persoalan eksklusivisme orang-orang di lingkaran Ical yang menyulitkan kader dan pengurus lain yang berbeda faksi untuk berkomunikasi.

"Sebagai Ketum Partai (Golkar), dia harus bisa merangkul apa pun perbedaan pendapat yang muncul dalam forum yang lebih terbuka sehingga bisa berinteraksi dengan dia. Sekarang terkesan tertutup," ucap Poempida.

Pencalonan Ical sebagai presiden sempat diributkan oleh politisi senior Partai Golkar seperti Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung. Akbar mempertanyakan keabsahan penetapan Ical sebagai Ketua Umum Partai Golkar tanpa melibatkan pengurus Dewan Pimpinan Daerah tingkat II Partai Golkar.

Selain itu, Akbar juga sempat melayangkan surat kepada DPP Partai Golkar terkait evaluasi pencalonan Ical karena mandeknya elektabilitas pemilik Bakrie Group itu. Akbar pun menyinggung soal keluhan pengurus daerah yang merasa tidak diperhatikan oleh Ical.

Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kapolri Laporkan 18.935 Edukasi Publik Selama Pandemi Covid-19

Kapolri Laporkan 18.935 Edukasi Publik Selama Pandemi Covid-19

Nasional
Penularan Virus Corona Kini Terjadi di 32 Provinsi, Ini Sebarannya...

Penularan Virus Corona Kini Terjadi di 32 Provinsi, Ini Sebarannya...

Nasional
Komjen Iwan Bule Pensiun dari Polri Per 1 April Besok

Komjen Iwan Bule Pensiun dari Polri Per 1 April Besok

Nasional
Jubir Pemerintah: Sudah Terbukti Secara Ilmiah Sabun Bisa Hancurkan Virus Corona

Jubir Pemerintah: Sudah Terbukti Secara Ilmiah Sabun Bisa Hancurkan Virus Corona

Nasional
Pemerintah Sudah Distribusikan 191.000 APD ke Seluruh RS Penanganan Covid-19

Pemerintah Sudah Distribusikan 191.000 APD ke Seluruh RS Penanganan Covid-19

Nasional
Banggar DPR Dukung Perppu Stabilitas Ekonomi, Tambahan 405,1 Triliun di APBN untuk Covid-19

Banggar DPR Dukung Perppu Stabilitas Ekonomi, Tambahan 405,1 Triliun di APBN untuk Covid-19

Nasional
Yurianto: 16 Provinsi Sudah Bentuk Gugus Tugas Penanganan Covid-19

Yurianto: 16 Provinsi Sudah Bentuk Gugus Tugas Penanganan Covid-19

Nasional
Bawaslu: Idealnya Pilkada 2020 Ditunda hingga Tahun Depan

Bawaslu: Idealnya Pilkada 2020 Ditunda hingga Tahun Depan

Nasional
Pengemudi Ojol Masih Ditagih Debt Collector, Ini Kata Jokowi

Pengemudi Ojol Masih Ditagih Debt Collector, Ini Kata Jokowi

Nasional
Covid-19 di DKI Diprediksi Tembus 9.000 Kasus, Jubir Pemerintah Ingatkan soal Physical Distancing

Covid-19 di DKI Diprediksi Tembus 9.000 Kasus, Jubir Pemerintah Ingatkan soal Physical Distancing

Nasional
RUU Cipta Kerja Tetap Dibahas, Baleg DPR: Covid-19 Bukan Alasan Tidak Bekerja

RUU Cipta Kerja Tetap Dibahas, Baleg DPR: Covid-19 Bukan Alasan Tidak Bekerja

Nasional
Cegah Covid-19 di Penjara, 30.000 Napi Dewasa dan Anak Akan Dibebaskan

Cegah Covid-19 di Penjara, 30.000 Napi Dewasa dan Anak Akan Dibebaskan

Nasional
Jokowi Tambah Rp 75 Triliun untuk Beli APD hingga Upgrade RS Rujukan

Jokowi Tambah Rp 75 Triliun untuk Beli APD hingga Upgrade RS Rujukan

Nasional
Sebaran 136 Pasien Positif Covid-19 yang Meninggal di 14 Provinsi

Sebaran 136 Pasien Positif Covid-19 yang Meninggal di 14 Provinsi

Nasional
Atasi Covid-19, Jokowi Cadangkan Rp 25 Triliun untuk Logistik Sembako

Atasi Covid-19, Jokowi Cadangkan Rp 25 Triliun untuk Logistik Sembako

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X