Presiden Sayangkan PM Australia Tak Mau Minta Maaf - Kompas.com

Presiden Sayangkan PM Australia Tak Mau Minta Maaf

Kompas.com - 19/11/2013, 16:00 WIB
KOMPAS.COM/Sandro Gatra Presiden Susilo Bambang Yudhoyono


JAKARTA, KOMPAS.com
— Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyayangkan sikap Perdana Menteri Australia Tony Abbott yang tidak memberi klarifikasi dan tidak mau meminta maaf terkait informasi penyadapan terhadap Presiden SBY dan sejumlah pejabat Indonesia oleh Australia. Hal ini disampaikan melalui Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (19/11/2013).

"Presiden menyayangkan atas sikap dari PM Australia yang tidak meminta maaf atau memberi klarifikasi yang jelas mengenai hal ini (penyadapan)," kata Julian.

Sebelumnya, Tony tidak meminta maaf terkait pemberitaan media soal penyadapan. Ia justru menegaskan bahwa hubungan dengan Indonesia tetap dekat dan kuat walau ada tuduhan kegiatan spionase yang memicu kemarahan Pemerintah Indonesia.

Julian mengatakan, Pemerintah Indonesia tidak bisa menerima tindakan penyadapan dengan alasan apa pun. Untuk itu, nota protes kepada Australia telah disampaikan Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa. Selain itu, Dubes RI untuk Australia juga telah ditarik.

Presiden SBY, tambah dia, menginstruksikan Kemenlu untuk tetap meminta penjelasan dari Australia. Masyarakat Indonesia perlu mendapat penjelasan yang jelas atas isu tersebut. Hingga pagi tadi, kata Julian, belum ada komunikasi antara Presiden SBY dan PM Australia.

Julian menambahkan, pemerintah juga tengah mengkaji ulang kerja sama dengan Australia. Selama ini, ada beberapa kerja sama strategis kedua negara. Indonesia, kata dia, tetap mengedepankan kepentingan yang lebih luas.

"Kami melihat bahwa perkembangan hari ini belum final dari sikap Pemerintah Australia. Kami berharap ada perkembangan positif untuk menyelamatkan lebih lanjut hubungan kedua negara. Mudah-mudahan dalam satu dua hari ke depan setidaknya apa yang kita inginkan, masyarakat luas menerima penjelasan dari mereka," pungkas Julian.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorCaroline Damanik
Komentar

Terkini Lainnya

Bambang Soesatyo: Idealnya, Jokowi dan Prabowo Berhadapan di Pilpres 2019

Bambang Soesatyo: Idealnya, Jokowi dan Prabowo Berhadapan di Pilpres 2019

Nasional
Merapi Meletus Freatik, Tiga Kecamatan di Sleman Dilanda Hujan Abu

Merapi Meletus Freatik, Tiga Kecamatan di Sleman Dilanda Hujan Abu

Regional
Amien Rais: Hanya Satu Menteri yang Setia Dampingi Soeharto hingga Lengser

Amien Rais: Hanya Satu Menteri yang Setia Dampingi Soeharto hingga Lengser

Nasional
Pemkot Bekasi Pastikan Sudah Penuhi Syarat Pencairan Uang Bau Warga Bantargebang

Pemkot Bekasi Pastikan Sudah Penuhi Syarat Pencairan Uang Bau Warga Bantargebang

Megapolitan
Produk OK OCE Akan Dipasarkan di Jakarta Fair 2018

Produk OK OCE Akan Dipasarkan di Jakarta Fair 2018

Megapolitan
Jadi Korban Investasi Bodong, 30 Wanita di Prabumulih Lapor Polisi

Jadi Korban Investasi Bodong, 30 Wanita di Prabumulih Lapor Polisi

Regional
Kunci Keberhasilan? Tekad

Kunci Keberhasilan? Tekad

Edukasi
Peringati 20 Tahun Reformasi, 5 Mahasiswa Terobos DPR dan Bentangkan Spanduk

Peringati 20 Tahun Reformasi, 5 Mahasiswa Terobos DPR dan Bentangkan Spanduk

Nasional
Charta Politika: Anies Baswedan dan Gatot Nurmantyo Paling Pantas Jadi Cawapres Prabowo

Charta Politika: Anies Baswedan dan Gatot Nurmantyo Paling Pantas Jadi Cawapres Prabowo

Nasional
Menlu AS: Kami Bakal Beri Sanksi Terhebat dalam Sejarah kepada Iran

Menlu AS: Kami Bakal Beri Sanksi Terhebat dalam Sejarah kepada Iran

Internasional
Takut Multitafsir, Surat Edaran Disdik tentang Kartu Imunisasi Anak Diganti

Takut Multitafsir, Surat Edaran Disdik tentang Kartu Imunisasi Anak Diganti

Megapolitan
Sering Dipukuli Orangtuanya, Bocah Ini Ketakutan jika Melihat Emak-emak

Sering Dipukuli Orangtuanya, Bocah Ini Ketakutan jika Melihat Emak-emak

Regional
Idrus Marham Enggan Komentar soal Aliran Dana Korupsi di Bakamla

Idrus Marham Enggan Komentar soal Aliran Dana Korupsi di Bakamla

Nasional
Pemprov DKI Buka Dapur Umum bila Banjir Tinggi di Kebon Pala

Pemprov DKI Buka Dapur Umum bila Banjir Tinggi di Kebon Pala

Megapolitan
Gubernur DKI Pastikan Shalat Tarawih di Monas Batal dan Dipindah ke Masjid Istiqlal

Gubernur DKI Pastikan Shalat Tarawih di Monas Batal dan Dipindah ke Masjid Istiqlal

Megapolitan

Close Ads X