Faksi-faksi di Golkar Ganggu Elektabilitas Ical

Kompas.com - 19/11/2013, 14:44 WIB
Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie Kompas.com/SABRINA ASRILKetua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Elektabilitas Ketua Umum Partai Golkar Aburizal “Ical” Bakrie tidak juga menunjukkan angka yang menjanjikan. Hal ini ditengarai karena beberapa hal, salah satunya adalah faksi-faksi yang tumbuh di Partai Golkar.

“Kami berkeyakinan bahwa elektabilitas ARB (Ical) itu akan meningkat kalau partai solid. Sekarang kan masih ada kelompok-kelompok tertentu yang tidak ingin Ical maju, masih ada faksi-faksi,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Tantowi Yahya di Kompleks Parlemen, Selasa (19/11/2013).

Ia menuturkan, soliditas partai menjadi salah satu agenda utama dalam rapat pimpinan nasional (rapimnas) kelima Partai Golkar yang akan dilakukan pada 22-23 November 2913. Para kader, sebut Tantowi, harus merapatkan barisan untuk memenangkan pencalonan Ical sebagai presiden.

Saat ini, ada sejumlah faksi di tubuh Partai Golkar. Faksi-faksi ini tidak hanya mengerucut pada ketokohan, tetapi juga afiliasi organisasi yang jumlahnya cukup banyak di partai ini. Beberapa di antaranya adalah faksi Jusuf Kalla, faksi Agung Laksono, faksi Ical, dan faksi Akbar Tandjung. Tak hanya Tantowi yang mempersoalkan tentang keberadaan faksi-faksi ini, tetapi juga politisi Partai Golkar, Poempida Hidayatullah.

“Persoalan faksi ini menjdi PR besarnya. Bagaimana Pak Ical mengonsolidasikan semua faksi di Golkar karena tidak hanya mengganggu pemenangan Ical, tetapi juga Golkar. Saya belum melihat strategi yang jelas untuk menyelasaikan masalah ini,” ujarnya.

Menurut Poempida, faksi-faksi di Partai Golkar sudah menjadi budaya partai berlambang pohon beringin itu. Kehadiran faksi sebenarnya tidak perlu dipersoalkan. Namun, menurut Poempida, faksi-faksi ini sudah mulai melakukan manuver dan mobilisasi yang bisa mengganggu pencalonan Ical.

“Tujuannya mungkin bukan hanya mengevaluasi Ical karena sudah tidak mungkin diubah lagi, tetapi lebih ke cari perhatian saja,” ucap anggota Komisi IX DPR ini.

Elektabilitas Ical sebagai calon presiden Partai Golkar terus menurun. Berdasarkan hasil survei terakhir yang dilakukan Lembaga Klimatologi Politik (LKP), elektabilitas Ical hanya ada di tingkat 9,2 persen pada November 2013. LKP melakukan pemantauan terhadap survei elektabilitas Ical setiap lima bulan sekali sejak November 2012.

Pada saat itu, elektabilitas Ical hanya 7,1 persen. Elektabilitas pengusaha Grup Bakrie itu kemudian meningkat signifikan pada Maret 2013, yakni sebesar 10,6 persen. Namun, peningkatan elektabilitas ini tidak berlangsung lama. Pada Juli 2013, elektabilitas Ical kembali turun menjadi 9,5 persen.

"Temuan LKP, elektabilitas Ical sebagai capres sulit menembus angka dua digit," ujar CEO LKP Usman Rachman dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (17/11/2013).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Lantik Komjen Listyo Sigit sebagai Kapolri pada 27 Januari

Jokowi Lantik Komjen Listyo Sigit sebagai Kapolri pada 27 Januari

Nasional
Jadi Tersangka Dugaan Rasialisme, Ambroncius Nababan Dijemput Paksa Polisi

Jadi Tersangka Dugaan Rasialisme, Ambroncius Nababan Dijemput Paksa Polisi

Nasional
Saat Pemerintah Sesumbar Kapasitas Fasilitas Kesehatan Tak Terbatas dan Faktanya Kini

Saat Pemerintah Sesumbar Kapasitas Fasilitas Kesehatan Tak Terbatas dan Faktanya Kini

Nasional
Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Rakyat dan Pemerintah Harus Kerja Sama Atasi Pandemi

Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Rakyat dan Pemerintah Harus Kerja Sama Atasi Pandemi

Nasional
Kasus Dugaan Rasialisme terhadap Natalius Pigai, Ambroncius Nababan Jadi Tersangka

Kasus Dugaan Rasialisme terhadap Natalius Pigai, Ambroncius Nababan Jadi Tersangka

Nasional
22 Perwira Tinggi TNI Naik Pangkat, Berikut Daftar Namanya

22 Perwira Tinggi TNI Naik Pangkat, Berikut Daftar Namanya

Nasional
Catatan YLBHI, 351 Kasus Pelanggaran Hak dan Kebebasan Sipil Terjadi selama 2020

Catatan YLBHI, 351 Kasus Pelanggaran Hak dan Kebebasan Sipil Terjadi selama 2020

Nasional
Kasus Dugaan Korupsi, Kejagung Periksa Dirut BPJS Ketenagakerjaan

Kasus Dugaan Korupsi, Kejagung Periksa Dirut BPJS Ketenagakerjaan

Nasional
Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Kita Harus Kurangi Laju Penularan

Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Kita Harus Kurangi Laju Penularan

Nasional
Covid-19 di Indonesia Lewati 1 Juta Kasus, Menkes Janjikan 3T Ekstra Keras

Covid-19 di Indonesia Lewati 1 Juta Kasus, Menkes Janjikan 3T Ekstra Keras

Nasional
Sudah Keluarkan Akta Kematian, Kemendagri Bakal Terbitkan Dokumen Lain Bagi Keluarga Korban Sriwijaya SJ 182

Sudah Keluarkan Akta Kematian, Kemendagri Bakal Terbitkan Dokumen Lain Bagi Keluarga Korban Sriwijaya SJ 182

Nasional
Mendagri Minta Pemda Evaluasi Program Pengendalian Pandemi Covid-19

Mendagri Minta Pemda Evaluasi Program Pengendalian Pandemi Covid-19

Nasional
Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Ada Duka yang Mendalam dari Pemerintah

Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Ada Duka yang Mendalam dari Pemerintah

Nasional
YLBHI: Polisi Terlibat di 80 Persen Pelanggaran Prinsip Fair Trial Tahun 2020

YLBHI: Polisi Terlibat di 80 Persen Pelanggaran Prinsip Fair Trial Tahun 2020

Nasional
Menkes Akui Penerapan Protokol Kesehatan Cegah Covid-19 Sangat Susah

Menkes Akui Penerapan Protokol Kesehatan Cegah Covid-19 Sangat Susah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X