Indonesia Tunggu Kejujuran Australia soal Penyadapan - Kompas.com

Indonesia Tunggu Kejujuran Australia soal Penyadapan

Kompas.com - 18/11/2013, 17:47 WIB
ABC Australia Menlu Australia Julie Bishop dan Menlu Indonesia Marty Natalegawa bertemu di Denpasar, Bali untuk membahas isu dugaan spionase yang dilakukan Australia terhadap Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan, Indonesia tidak akan mencari tahu mengenai kebenaran ataupun motif penyadapan yang dilakukan Australia terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan beberapa pejabat negara lainnya. Menurutnya, Indonesia saat ini hanya akan menunggu jawaban dari Australia.

"Indonesia akan menunggu dulu jawaban dari Australia mengenai kebenaran penyadapan ini," kata Marty dalam konferensi pers di Gedung Kemenlu, Jakarta, Senin (18/11/2013).

Menurut Marty, Indonesia saat ini adalah korban penyadapan. Indonesia tidak melakukan tindakan pelanggaran apa pun. Oleh karena itu, Marty berpendapat, Indonesia tidak akan melakukan upaya apa pun, termasuk melakukan upaya penyelidikan terhadap penyadapan.

"Jadi karena yang berbuat adalah Australia, merekalah yang harus mengonfirmasi mengenai hal tersebut," kata Marty.

Sementara itu, Indonesia sebelumnya juga telah mencoba melakukan konfirmasi mengenai kebenaran penyadapan yang dilakukan Amerika dan Australia. Kedua negara tersebut tidak membantah, tetapi juga tidak mengakui. Ketika ditanya mengenai kemungkinan tersebut terulang, Marty enggan berandai-andai jika Australia enggan memberikan jawaban pasti mengenai kebenaran penyadapan ini.

"Ya itu kan masih berandai-andai. Masih if. Kita tunggu sajalah," kata Marty.

Seperti diberitakan, berdasarkan laporan sejumlah media asing, badan mata-mata Australia telah berusaha menyadap telepon Presiden SBY, Ani Yudhoyono, dan sejumlah menteri dalam kabinet SBY. Sejumlah dokumen rahasia yang dibocorkan pengungkap kasus asal AS, Edward Snowden, yang berada di tangan Australian Broadcasting Corporation (ABC) dan harian Inggris The Guardian, menyebut nama Presiden SBY dan sembilan orang di lingkaran dalamnya sebagai target penyadapan pihak Australia.

Dokumen-dokumen itu menunjukkan bahwa badan intelijen elektronik Australia, Defence Signals Directorate, melacak kegiatan Yudhoyono melalui telepon genggamnya selama 15 hari pada Agustus 2009, saat Kevin Rudd dari Partai Buruh menjadi Perdana Menteri Australia.


Daftar target penyadapan juga mencakup Wakil Presiden Boediono, yang pekan lalu berada di Australia; mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla; juru bicara Presiden untuk urusan luar negeri; Menteri Pertahanan; serta Menteri Komunikasi dan Informatika.

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
PenulisIhsanuddin
EditorCaroline Damanik
Komentar

Terkini Lainnya

Bambang Soesatyo: Idealnya, Jokowi dan Prabowo Berhadapan di Pilpres 2019

Bambang Soesatyo: Idealnya, Jokowi dan Prabowo Berhadapan di Pilpres 2019

Nasional
Merapi Meletus Freatik, Tiga Kecamatan di Sleman Dilanda Hujan Abu

Merapi Meletus Freatik, Tiga Kecamatan di Sleman Dilanda Hujan Abu

Regional
Amien Rais: Hanya Satu Menteri yang Setia Dampingi Soeharto hingga Lengser

Amien Rais: Hanya Satu Menteri yang Setia Dampingi Soeharto hingga Lengser

Nasional
Pemkot Bekasi Pastikan Sudah Penuhi Syarat Pencairan Uang Bau Warga Bantargebang

Pemkot Bekasi Pastikan Sudah Penuhi Syarat Pencairan Uang Bau Warga Bantargebang

Megapolitan
Produk OK OCE Akan Dipasarkan di Jakarta Fair 2018

Produk OK OCE Akan Dipasarkan di Jakarta Fair 2018

Megapolitan
Jadi Korban Investasi Bodong, 30 Wanita di Prabumulih Lapor Polisi

Jadi Korban Investasi Bodong, 30 Wanita di Prabumulih Lapor Polisi

Regional
Kunci Keberhasilan? Tekad

Kunci Keberhasilan? Tekad

Edukasi
Peringati 20 Tahun Reformasi, 5 Mahasiswa Terobos DPR dan Bentangkan Spanduk

Peringati 20 Tahun Reformasi, 5 Mahasiswa Terobos DPR dan Bentangkan Spanduk

Nasional
Charta Politika: Anies Baswedan dan Gatot Nurmantyo Paling Pantas Jadi Cawapres Prabowo

Charta Politika: Anies Baswedan dan Gatot Nurmantyo Paling Pantas Jadi Cawapres Prabowo

Nasional
Menlu AS: Kami Bakal Beri Sanksi Terhebat dalam Sejarah kepada Iran

Menlu AS: Kami Bakal Beri Sanksi Terhebat dalam Sejarah kepada Iran

Internasional
Takut Multitafsir, Surat Edaran Disdik tentang Kartu Imunisasi Anak Diganti

Takut Multitafsir, Surat Edaran Disdik tentang Kartu Imunisasi Anak Diganti

Megapolitan
Sering Dipukuli Orangtuanya, Bocah Ini Ketakutan jika Melihat Emak-emak

Sering Dipukuli Orangtuanya, Bocah Ini Ketakutan jika Melihat Emak-emak

Regional
Idrus Marham Enggan Komentar soal Aliran Dana Korupsi di Bakamla

Idrus Marham Enggan Komentar soal Aliran Dana Korupsi di Bakamla

Nasional
Pemprov DKI Buka Dapur Umum bila Banjir Tinggi di Kebon Pala

Pemprov DKI Buka Dapur Umum bila Banjir Tinggi di Kebon Pala

Megapolitan
Gubernur DKI Pastikan Shalat Tarawih di Monas Batal dan Dipindah ke Masjid Istiqlal

Gubernur DKI Pastikan Shalat Tarawih di Monas Batal dan Dipindah ke Masjid Istiqlal

Megapolitan

Close Ads X