Di Jerman, Putusan MK Bisa Dikaji Ulang dan Dicabut

Kompas.com - 18/11/2013, 11:33 WIB
Gedung Mahkamah Konstitusi KOMPAS.COM/Sandro GatraGedung Mahkamah Konstitusi
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Duta Besar Jerman untuk Indonesia Georg Witschel mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) di Jerman bisa ditinjau ulang hingga dicabut jika masyarakat mempermasalahkan putusan MK.

"Kalau putusan MK tersebut dirasa sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, maka putusan bisa di-review atau dihapus," kata Georg saat sambutannya dalam dialog 'Mahkamah Konstitusi dan Perlindungan Hak Konstitusional Warga', di Jakarta, Senin (18/11/2013).

Georg mencontohkan, salah satu putusan MK di Jerman yang kini telah dicabut atas tuntutan masyarakat, yakni mengenai revisi undang-undang yang efeknya dianggap membuat derajat wanita lebih rendah dari pria.

Ia menjelaskan, revisi undang-undang tersebut diambil saat zaman belum berkembang, dimana wanita dalam pandangan masyarakat kebanyakan derajatnya lebih rendah dari pria. Namun, saat ini zaman semakin berkembang dan pandangan masyarakat tersebut dianggap sudah kuno.

"Masyarakat kini sudah menganggap pria dan wanita sederajat, oleh karena itu banyak masyarakat yang menuntut putusan tersebut dicabut. Akhirnya putusan tersebut dicabut oleh MK," ujar dia.

Ditemui seusai pidatonya, Georg mengaku setuju jika MK di Indonesia mengikuti cara dan kebijakan yang diterapkan oleh MK Jerman itu.

Seperti diberitakan, keputusan MK di Indonesia bersifat final dan mengikat sesuai UUD 1945. Pascaterungkapnya dugaan suap yang menjerat Akil Mochtar (saat itu Ketua MK), berbagai pihak menuntut agar putusan MK terkait sengketa pemilukada yang dipegang Akil untuk dikaji ulang dan dicabut.

Namun, MK menolak permintaan tersebut. Jika putusan dikaji ulang, maka dinilai akan menjadi preseden buruk kedepan. Pihak MK mengklaim bahwa putusan selama ini sudah benar.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ahli: Kalau Pilkada Mau Dilaksanakan Cabut Dulu Status Darurat Kesehatan Masyarakat

Ahli: Kalau Pilkada Mau Dilaksanakan Cabut Dulu Status Darurat Kesehatan Masyarakat

Nasional
Film G30S/PKI dan Cara Pemerintah Sikapi Peristiwa 1965...

Film G30S/PKI dan Cara Pemerintah Sikapi Peristiwa 1965...

Nasional
Mendagri: Kesuksesan Pilkada 2020 Diukur dari Minimnya Klaster Covid-19

Mendagri: Kesuksesan Pilkada 2020 Diukur dari Minimnya Klaster Covid-19

Nasional
PP Muhammadiyah Minta Pemerintah Tinjau Ulang Keputusan Melanjutkan Pilkada 2020

PP Muhammadiyah Minta Pemerintah Tinjau Ulang Keputusan Melanjutkan Pilkada 2020

Nasional
Kemenperin Usul RUU Pengawasan Obat dan Makanan Mudahkan Pelaku Industri

Kemenperin Usul RUU Pengawasan Obat dan Makanan Mudahkan Pelaku Industri

Nasional
Masuki Musim Hujan, BMKG Minta Waspadai Bencana Hidrometeorologi

Masuki Musim Hujan, BMKG Minta Waspadai Bencana Hidrometeorologi

Nasional
Politikus PDI-P Minta Polri Hati-hati Tangani Kebakaran Gedung Kejagung

Politikus PDI-P Minta Polri Hati-hati Tangani Kebakaran Gedung Kejagung

Nasional
Kemendagri Sebut Ada Lima Urgensi Pelaksanaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

Kemendagri Sebut Ada Lima Urgensi Pelaksanaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Anggaran Pengamanan Pilkada Belum Tuntas, Mendagri Peringatkan Pemda

Anggaran Pengamanan Pilkada Belum Tuntas, Mendagri Peringatkan Pemda

Nasional
Dalam Eksepsinya, Jaksa Pinangki Sebut Djoko Tjandra Kenalkan Diri sebagai Joe Chan

Dalam Eksepsinya, Jaksa Pinangki Sebut Djoko Tjandra Kenalkan Diri sebagai Joe Chan

Nasional
September-November Beberapa Wilayah Indonesia Terdampak La Nina, Kecuali Sumatera

September-November Beberapa Wilayah Indonesia Terdampak La Nina, Kecuali Sumatera

Nasional
UPDATE: Sebaran 4.284 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dan Jabar

UPDATE: Sebaran 4.284 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dan Jabar

Nasional
Hingga 30 September, Pemerintah Telah Periksa 3.321.898 Spesimen Terkait Covid-19

Hingga 30 September, Pemerintah Telah Periksa 3.321.898 Spesimen Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 30 September: Ada 132.693 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 30 September: Ada 132.693 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
Gaya Hidup Tinggi, Jaksa Pinangki Mengaku Punya Banyak Harta dari Almarhum Suami

Gaya Hidup Tinggi, Jaksa Pinangki Mengaku Punya Banyak Harta dari Almarhum Suami

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X