Elektabilitas Ical Sulit Tembus 2 Digit

Kompas.com - 17/11/2013, 13:34 WIB
Lembaga Klimatologi Politik (LKP) melakukan survei elektabilitas terhadap Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie yang maju sebagai capres. Hasik survei bulan November 2013, LKP menyimpulkan elektabilitas Ical cenderung menurun. Kompas.com/SABRINA ASRILLembaga Klimatologi Politik (LKP) melakukan survei elektabilitas terhadap Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie yang maju sebagai capres. Hasik survei bulan November 2013, LKP menyimpulkan elektabilitas Ical cenderung menurun.
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com - Elektabilitas calon presiden Partai Golkar, Aburizal "Ical" Bakrie terus menurun. Berdasarkan survei yang dilakukan Lembaga Klimatologi Politik (LKP) terakhir, elektabilitas Ical hanya ada di tingkat 9,2 persen pada bulan November 2013.

LKP melakukan pemantauan terhadap survei elektabilitas Ical setiap lima bulan sekali sejak November 2012. Pada saat itu, elektabilitas Ical hanya 7,1 persen. Elektabilitas pengusaha Bakrie Grup itu kemudian meningkat signifikan pada Maret 2013 yakni sebesar 10,6 persen. Namun peningkatan elektabilitas ini tidak berlangsung lama. Pada Juli 2013, elektabilitas Ical kembali turun menjadi 9,5 persen.

"Temuan LKP, elektabilitas Ical sebagai capres sulit menembus angka dua digit," ujar CEO LKP Usman Rachman dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (17/11/2013).

Meski tidak melakukan survei komparasi elektabilitas Ical dengan capres lain, LKP menyandingkannya dengan survei yang dilakukan lembaga survei lain. Ical, ucap Usman, bisa saja unggul dibandingkan kader-kader Golkar lainnya, termasuk Jusuf Kalla (15,2 persen), Priyo Budi Santoso (13,9 persen), dan Akbar Tandjung (7,9 persen) sebagai capres. Namun, Ical harus berjuang keras menghadapi kompetitor capres lainnya.

"Memang kalau dibandingkan kandidat lain, berbanding terbalik elektabilitas Ical dengan yang lain. Bahkan elektabilitas ARB semakin tertinggal," ucapnya.

Metodologi

Adapun, survei nasional LKP ini dilaksanakan pada tanggal 1-10 November 2013 di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Populasinya yakni seluruh calon pemilih dalam Pemilu 2014 atau seluruh penduduk Indonesia yang minimal telah berusia 17 tahun dan/atau belum 17 tahun tetapi sudah menikah.

Jumlah sampel sebesar 1.070 responden, diperoleh melalui teknik pengambilan sampel secara acak bertingkat (multistage randon sampling). Margin of error +/- 3 persen dan pada tingkat kepercayaan (level of confidence) sebesar 95 persen.

Teknik pengunpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dengan responde dengan menggunakan kuesioner. Untuk uji validitas, tim peneliti LKP melakukan spot check sebesar 10 persen dari total sampel. Usman mengklaim bahwa penelitian yang dilakukan LKP kali ini bersumber dana swadaya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Pemerintah Sesumbar Kapasitas Fasilitas Kesehatan Tak Terbatas dan Faktanya Kini

Saat Pemerintah Sesumbar Kapasitas Fasilitas Kesehatan Tak Terbatas dan Faktanya Kini

Nasional
Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Rakyat dan Pemerintah Harus Kerja Sama Atasi Pandemi

Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Rakyat dan Pemerintah Harus Kerja Sama Atasi Pandemi

Nasional
Kasus Dugaan Rasialisme terhadap Natalius Pigai, Ambroncius Nababan Jadi Tersangka

Kasus Dugaan Rasialisme terhadap Natalius Pigai, Ambroncius Nababan Jadi Tersangka

Nasional
22 Perwira Tinggi TNI Naik Pangkat, Berikut Daftar Namanya

22 Perwira Tinggi TNI Naik Pangkat, Berikut Daftar Namanya

Nasional
Catatan YLBHI, 351 Kasus Pelanggaran Hak dan Kebebasan Sipil Terjadi selama 2020

Catatan YLBHI, 351 Kasus Pelanggaran Hak dan Kebebasan Sipil Terjadi selama 2020

Nasional
Kasus Dugaan Korupsi, Kejagung Periksa Dirut BPJS Ketenagakerjaan

Kasus Dugaan Korupsi, Kejagung Periksa Dirut BPJS Ketenagakerjaan

Nasional
Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Kita Harus Kurangi Laju Penularan

Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Kita Harus Kurangi Laju Penularan

Nasional
Covid-19 di Indonesia Lewati 1 Juta Kasus, Menkes Janjikan 3T Ekstra Keras

Covid-19 di Indonesia Lewati 1 Juta Kasus, Menkes Janjikan 3T Ekstra Keras

Nasional
Sudah Keluarkan Akta Kematian, Kemendagri Bakal Terbitkan Dokumen Lain Bagi Keluarga Korban Sriwijaya SJ 182

Sudah Keluarkan Akta Kematian, Kemendagri Bakal Terbitkan Dokumen Lain Bagi Keluarga Korban Sriwijaya SJ 182

Nasional
Mendagri Minta Pemda Evaluasi Program Pengendalian Pandemi Covid-19

Mendagri Minta Pemda Evaluasi Program Pengendalian Pandemi Covid-19

Nasional
Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Ada Duka yang Mendalam dari Pemerintah

Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Ada Duka yang Mendalam dari Pemerintah

Nasional
YLBHI: Polisi Terlibat di 80 Persen Pelanggaran Prinsip Fair Trial Tahun 2020

YLBHI: Polisi Terlibat di 80 Persen Pelanggaran Prinsip Fair Trial Tahun 2020

Nasional
Menkes Akui Penerapan Protokol Kesehatan Cegah Covid-19 Sangat Susah

Menkes Akui Penerapan Protokol Kesehatan Cegah Covid-19 Sangat Susah

Nasional
Menkes: Disiplin Protokol Kesehatan dan 3T Harus Kita Lakukan Bersama, Ekstra Keras!

Menkes: Disiplin Protokol Kesehatan dan 3T Harus Kita Lakukan Bersama, Ekstra Keras!

Nasional
Jokowi Klaim Bisa Kendalikan Pandemi, Anggota DPR Pertanyakan Tolak Ukurnya

Jokowi Klaim Bisa Kendalikan Pandemi, Anggota DPR Pertanyakan Tolak Ukurnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X