Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar: Tak Ikut Rapimnas, Pengurus DPD II Jangan Galau

Kompas.com - 15/11/2013, 18:01 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Para pengurus Dewan Pimpinan Daerah  tingkat II Partai Golkar dipastikan tidak dilibatkan dalam Rapat Pimpinan Nasional ke-5 Partai Golkar pada 22-23 November mendatang. Namun, mereka diminta tidak galau dan tetap menaati mekanisme partai.

"DPD (Dewan Pimpinan Daerah)  II tidak perlu terlalu galau, yang penting kan aspirasinya tetap bisa tersalurkan melalui mekanisme partai yang ada," ujar Wakil Ketua Umum Golkar Agung Laksono di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat (15/11/2013).

Sebelumnya, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung menyatakan, banyak keluhan dari para pengurus DPD II Partai Golkar. Para pengurus daerah tingkat kabupaten itu meminta agar diikutsertakan dalam rapat pimpinan nasional (rapimnas). Mereka menuntut perhatian pengurus pusat terkait dana operasional partai untuk pemilu.

Para pengurus DPD II ini pun mengancam melakukan evaluasi terhadap pencalonan Ical sebagai presiden. Agung Laksono menilai wajar dana operasional untuk pengurus di daerah tidak sepenuhnya terpenuhi. Namun, pencalonan Ical sebagai capres tidak bisa lagi diubah.

"Masalah itu (pengevaluasian Ical) saya rasa akan selesai jika persoalan dana ini bisa diatasi. Semuanya akan kita bicarakan. Kalau ada yang dapat kurang, sama saja seperti orang mengajukan proposal, tetapi kami hanya bisa bantu setengah," ucap Agung.

Agung mengatakan, permasalahan biaya saksi hingga kebutuhan logistik kampanye ini akan diperdalam lagi dalam rapimnas nanti. Seluruh keluhan pengurus DPD II Golkar, lanjutnya, sebaiknya disampaikan melalui pengurus DPD tingkat provinsi yang akan ikut dalam rapimnas.

"Sebelum rapimnas, kami juga usulkan DPD provinsi menggelar rapimda (rapat pimpinan daerah) dulu untuk menyerap aspirasi tingkat bawah. Kalau sampai tidak ada rapimda, yang salah berarti DPD-nya," ujar Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Datang ke MK, FPI, PA 212, dan GNPF Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Datang ke MK, FPI, PA 212, dan GNPF Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com