Kompas.com - 15/11/2013, 11:20 WIB
Mantan Deputi Senior BI Budi Mulya KOMPAS/RIZA FATHONIMantan Deputi Senior BI Budi Mulya
Penulis Icha Rastika
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Deputi Gubernur Bank Indonesia nonaktif Budi Mulya mengatakan bahwa pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) kepada Bank Century sudah dilakukan sesuai dengan undang-undang. Budi membantah kebijakan pemberian FPJP kepada Bank Century tersebut diputuskan Dewan Gubernur BI atas desakan pihak tertentu.

"Pemberian FPJP pasti sesuai undang-undang, itu merupakan kewenangan dan tanggung jawab Bank Indonesia di dalam pelaksanaan leander of last resot itu diatur jelas di dalam UU dan itu kewenangan Bank Indonesia," kata Budi di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, saat memenuhi panggilan pemeriksaan KPK.

Budi akan diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemberian FPJP kepada Bank Century dan penetapan Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Budi mengakui kalau pemberian FPJP merupakan kewenangan BI. Namun, lanjutnya, untuk penetapan Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, itu bukan merupakan kewenangan BI.

"Penetapan Bank century sebagai bank gagal berdampak sistemik menurut hemat saya bukan kewenangan Bank Indonesia, coba lihat di undang-undang," ujarnya.

"FPJP itu merupakan tanggung jawab bank central, siapa bank sentral, jelas BI dalam pelaksanaan lander of record. Sementara penetapan Century sebagai bank gagal berdampak sistemik menurut saya bukan kewenangan BI," kata Budi lagi.

Hari ini, KPK memeriksa Budi sebagai tersangka. Pemeriksaan Budi sebagai tersangka ini merupakan yang pertama kali setelah hampir setahun KPK resmi menyidik kasus Century. Pengacara Budi, Luhut Pangaribuan, mengatakan bahwa kliennya siap menghadapi proses hukum di KPK. Budi juga berjanji akan kooperatif dengan penyidik KPK.

KPK menetapkan Budi sebagai tersangka sekitar Februari 2013. Budi diduga bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang terkait pemberian FPJP dan penetapan Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Akhir Desember 2012, Ketua KPK Abraham Samad mengatakan kepada Tim pengawas Bank Century di DPR bahwa Budi dan mantan Deputi Gubernur BI Siti Fajriah merupakan pihak yang bertanggung jawab atas kerugian negara yang timbul terkait Century. Namun, hingga kini pemeriksaan perkara Siti masih mengambang karena yang bersangkutan sakit parah sehingga dianggap tidak dapat menjalani proses hukum.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Golkar Klaim Sejumlah Sosok Mulai Diproyeksikan sebagai Cawapres Airlangga Hartarto

Golkar Klaim Sejumlah Sosok Mulai Diproyeksikan sebagai Cawapres Airlangga Hartarto

Nasional
Megawati Itu Jenaka dan Membentak

Megawati Itu Jenaka dan Membentak

Nasional
Ketua DPP Golkar Bantah Isu Anies Baswedan Merapat untuk 2024

Ketua DPP Golkar Bantah Isu Anies Baswedan Merapat untuk 2024

Nasional
Tak Jadi Pangkostrad, Agus Subiyanto dan Nyoman Cantiasa Tetap Dapat Jabatan Letjen

Tak Jadi Pangkostrad, Agus Subiyanto dan Nyoman Cantiasa Tetap Dapat Jabatan Letjen

Nasional
Kemenag: Total 4.674 Jemaah Berangkat Umrah Sejak Januari

Kemenag: Total 4.674 Jemaah Berangkat Umrah Sejak Januari

Nasional
Tak Hanya Pasien Lansia dan Komorbid, Risiko Fatalitas Varian Omicron Juga Mengancam Anak-anak

Tak Hanya Pasien Lansia dan Komorbid, Risiko Fatalitas Varian Omicron Juga Mengancam Anak-anak

Nasional
UPDATE 23 Januari: 251.907 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate PCR 9,22 Persen

UPDATE 23 Januari: 251.907 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate PCR 9,22 Persen

Nasional
Golkar Janji Tak Akan Usung Capres Selain Airlangga di Pilpres 2024

Golkar Janji Tak Akan Usung Capres Selain Airlangga di Pilpres 2024

Nasional
Cerita Pramono Anung tentang Megawati: Pernah Akan Pecat Kader yang Mau Interupsi Pidato SBY

Cerita Pramono Anung tentang Megawati: Pernah Akan Pecat Kader yang Mau Interupsi Pidato SBY

Nasional
Golkar Akan Kerahkan Organisasi Sayap untuk Promosikan Airlangga

Golkar Akan Kerahkan Organisasi Sayap untuk Promosikan Airlangga

Nasional
UPDATE 23 Januari: 18.891 Pasien Covid-19 di Indonesia Masih Jalani Isolasi

UPDATE 23 Januari: 18.891 Pasien Covid-19 di Indonesia Masih Jalani Isolasi

Nasional
Saling Sindir Anies-Giring, Pengamat: Politik Itu soal Perkelahian, Menegasi dan Membantah

Saling Sindir Anies-Giring, Pengamat: Politik Itu soal Perkelahian, Menegasi dan Membantah

Nasional
Guntur Soekarnoputra Ungkap Masa Kecil Megawati: Jago Main Bola

Guntur Soekarnoputra Ungkap Masa Kecil Megawati: Jago Main Bola

Nasional
UPDATE 23 Januari: 2.925 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 27 Provinsi

UPDATE 23 Januari: 2.925 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 27 Provinsi

Nasional
UPDATE 23 Januari: 124.080.794 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 23 Januari: 124.080.794 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.