Pascaricuh, Pengunjung Tak Bebas Lagi Masuk Gedung MK

Kompas.com - 15/11/2013, 09:28 WIB
Kondisi di Aula Gedung Mahkamah Konstitusi, Kamis (14/11/2013). Tampak sejumlah kursi yang dirusak sejumlah orang. Massa dilaporkan masuk ke ruang sidang pleno usai mengamuk di aula. TRIBUNNEWS.COM/ERI KOMAR SINAGAKondisi di Aula Gedung Mahkamah Konstitusi, Kamis (14/11/2013). Tampak sejumlah kursi yang dirusak sejumlah orang. Massa dilaporkan masuk ke ruang sidang pleno usai mengamuk di aula.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Mahkamah Konstitusi (MK) akan memperketat pengamanan pasca-kericuhan yang terjadi dalam sidang putusan perkara Pilkada Provinsi Maluku yang terjadi kemarin. Pengamanan tersebut meliputi pengamanan di dalam sistem internal MK hingga meminta bantuan aparat kepolisian.

"Kita akan perketat pengamanan untuk mencegah peristiwa seperti ini terjadi lagi. Kita akan mengubah peraturan pengamanan yang ada di MK," ujar Ketua MK Hamdan Zoelva dalam jumpa pers, Jumat (15/11/2013).

Pertama, ujar dia, MK akan mengurangi jumlah pengunjung yang bisa memasuki lobi dan ruang sidang. Menurut Hamdan, pengunjung yang bisa memasuki ruang sidang pun nantinya harus mendaftar terlebih dahulu.

Mereka yang sudah terdaftar bisa mendapatkan akses memasuki ruang sidang dengan menggunakan ID card. Nantinya, para pengunjung tersebut juga tidak bisa keluar masuk ruang sidang saat sidang masih berjalan.

"Jadi, kalau sudah masuk, ikuti sidang sampai selesai. Kalau mau keluar, ya di luar, tidak usah masuk," jelas Hamdan.

Selain pengaturan sistem pengunjung tersebut, Hamdan juga mengaku akan memperketat keamanan dengan berkoordinasi dengan anggota kepolisian. MK akan menambah personel kepolisian yang berjaga sehingga pengamanan bisa lebih maksimal.

"Nanti tambahan personel kepolisian akan kita tempatkan di pintu depan di luar persidangan sehingga tidak bisa sembarang dimasuki," ujarnya.

Selain masalah keamanan, pasca-kejadian ini, Hamdan mengaku MK akan tetap menjalankan fungsi dan kinerjanya seperti biasa. Sidang-sidang yang sudah dijadwalkan tetap akan berjalan seperti sediakala.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Brigjen Prasetijo Bantah Buat Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra

Brigjen Prasetijo Bantah Buat Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra

Nasional
Satgas: Libur Panjang Picu Lonjakan Kasus Covid-19 hingga 118 Persen

Satgas: Libur Panjang Picu Lonjakan Kasus Covid-19 hingga 118 Persen

Nasional
Menkes Terawan: Belum Ada Vaksin Covid-19 untuk Anak dan Lansia

Menkes Terawan: Belum Ada Vaksin Covid-19 untuk Anak dan Lansia

Nasional
Bawaslu Rekomendasikan Diskualifikasi bagi 6 Pasangan Calon di Daerah Ini

Bawaslu Rekomendasikan Diskualifikasi bagi 6 Pasangan Calon di Daerah Ini

Nasional
Menkes Terawan Klaim Angka Tes Covid-19 di Indonesia Memenuhi Standar WHO

Menkes Terawan Klaim Angka Tes Covid-19 di Indonesia Memenuhi Standar WHO

Nasional
Satgas: Dampak Demo terhadap Kasus Covid-19 Terlihat dalam 2-4 Pekan

Satgas: Dampak Demo terhadap Kasus Covid-19 Terlihat dalam 2-4 Pekan

Nasional
Penyusunan RPP BUMDes, Mendes PDTT: Kami Ajak Banyak Pihak Diskusi

Penyusunan RPP BUMDes, Mendes PDTT: Kami Ajak Banyak Pihak Diskusi

Nasional
Piala Dunia U-20 Belum Tentu Bisa Disaksikan Penonton

Piala Dunia U-20 Belum Tentu Bisa Disaksikan Penonton

Nasional
Sidik Dugaan Korupsi di PT Pelindo II, Kejagung Mulai Periksa Saksi

Sidik Dugaan Korupsi di PT Pelindo II, Kejagung Mulai Periksa Saksi

Nasional
Riset Freedom House: Skor Kebebasan Berinternet Indonesia 49 dari 100

Riset Freedom House: Skor Kebebasan Berinternet Indonesia 49 dari 100

Nasional
Jokowi Sampaikan Kendala Izin Impor Produk Indonesia ke PM Jepang

Jokowi Sampaikan Kendala Izin Impor Produk Indonesia ke PM Jepang

Nasional
MUI Luruskan Kabar soal Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

MUI Luruskan Kabar soal Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Nasional
Satgas: Pengurangan Aktivitas di Kantor Turunkan Potensi Penularan dan Kematian Akibat Covid-19

Satgas: Pengurangan Aktivitas di Kantor Turunkan Potensi Penularan dan Kematian Akibat Covid-19

Nasional
Pernyataan Menaker soal UU Cipta Kerja Untungkan Pekerja Kontrak Dinilai Prematur

Pernyataan Menaker soal UU Cipta Kerja Untungkan Pekerja Kontrak Dinilai Prematur

Nasional
Menkes Terawan Yakin Tak Ada Rumah Sakit Sengaja 'Meng-covid-kan' Pasien Meninggal Dunia

Menkes Terawan Yakin Tak Ada Rumah Sakit Sengaja "Meng-covid-kan" Pasien Meninggal Dunia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X