Kompas.com - 13/11/2013, 15:30 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (27/5/2013), kembali memeriksa Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin. Hilmi diperiksa terkait penyidikan kasus dugaan korupsi dan pencucian uang kuota impor daging sapi sebagai saksi. 
Pemeriksaan Hilmi ini merupakan yang ketiga kalinya.
KOMPAS/ALIF ICHWANKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (27/5/2013), kembali memeriksa Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin. Hilmi diperiksa terkait penyidikan kasus dugaan korupsi dan pencucian uang kuota impor daging sapi sebagai saksi. Pemeriksaan Hilmi ini merupakan yang ketiga kalinya.
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hilmi Aminuddin tak mau mengeluarkan sepatah kata pun seusai diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus dugaan korupsi pengurusan kuota impor daging sapi, Rabu (13/11/2013). Hilmi diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Direktur Utama PT Indoguna Utama Maria Elizabeth Liman (MEL).

Dia keluar Gedung KPK sekitar pukul 14.45 WIB mengenakan pakaian putih dan peci putih. Ayah dari Ridwan Hakim ini hanya tersenyum ketika diberondong sejumlah pertanyaan oleh wartawan. Dia kemudian langsung memasuki mobil Pajero berwarna perak dengan pelat nomor B 1279 EJA.

Dalam kasus ini, Hilmi sudah beberapa kali diperiksa KPK. Namun, sebelumnya, ia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka lain, yakni mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq dan orang dekatnya, Ahmad Fathanah.

Nama Hilmi dan dan anaknya, Ridwan Hakim, disebut dalam persidangan kasus kuota impor sapi dengan terdakwa Ahmad Fathanah beberapa waktu lalu. Menurut kesaksian pengusaha Elda Devianne Adiningrat dalam persidangan, Maria belum membayarkan komitmen fee atau komisi kepada Hilmi sebesar Rp 17 miliar. Namun, Elda mengaku tidak tahu persis apakah komitmen Rp 17 miliar ini terkait kepengurusan kuota impor daging sapi untuk PT Indoguna Utama atau tidak.

Elda juga mengaku pernah mengadakan pertemuan dengan Ridwan dan Fathanah di Malaysia beberapa waktu lalu. Pertemuan tersebut rencananya dihadiri Elizabeth, tetapi wanita ini batal hadir karena suatu alasan.

Menurut Elda, dalam pertemuan di Malaysia tersebut, Ridwan menanyakan kesanggupan PT Indoguna Utama yang akan dibantu dalam mengurus penambahan kuota impor daging sapi untuk perusahaan tersebut.

Dugaan keterlibatan Hilmi dan Ridwan juga terungkap melalui rekaman pembicaraan yang dimiliki KPK. Dalam rekaman yang diduga pembicaraan Ridwan dan Hilmi tersebut, ada permintaan uang Rp 17 miliar untuk seseorang yang disebut "engkong". Ada dugaan bahwa engkong itu adalah Hilmi.

Terkait dugaan ini, Hilmi pernah membantah ada jatah Rp 17 miliar dari Fathanah. Ia juga membantah anaknya, Ridwan, menjadi perantara dirinya dengan Fathanah.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPOM: Vaskin Merah Putih Ditargetkan Mulai Diproduksi pada Awal 2022

BPOM: Vaskin Merah Putih Ditargetkan Mulai Diproduksi pada Awal 2022

Nasional
Waspadai Kasus Pembekuan Darah, BPOM Beri 'Warning' soal Vaksin AstraZeneca

Waspadai Kasus Pembekuan Darah, BPOM Beri "Warning" soal Vaksin AstraZeneca

Nasional
Pimpinan Komisi IX: RI Harus Belajar dari Lonjakan Kasus Covid-19 di India

Pimpinan Komisi IX: RI Harus Belajar dari Lonjakan Kasus Covid-19 di India

Nasional
Soal Vaksin Nusantara, BPOM: Harus Ada Perbaikan Dulu Sebelum Lanjut Uji Klinik Fase II

Soal Vaksin Nusantara, BPOM: Harus Ada Perbaikan Dulu Sebelum Lanjut Uji Klinik Fase II

Nasional
Nadiem Bakal Ajukan Revisi PP, Tegaskan Pancasila dan Bahasa Indonesia Wajib di Kurikulum

Nadiem Bakal Ajukan Revisi PP, Tegaskan Pancasila dan Bahasa Indonesia Wajib di Kurikulum

Nasional
Hanya Kenakan 1 Pasal, KPK Dinilai Tak Serius Mendakwa Edhy Prabowo

Hanya Kenakan 1 Pasal, KPK Dinilai Tak Serius Mendakwa Edhy Prabowo

Nasional
HUT ke-69 Kopassus, Luhut: Jangan Pernah Khianati Janji Komando

HUT ke-69 Kopassus, Luhut: Jangan Pernah Khianati Janji Komando

Nasional
KNKT Kantongi Rekaman Pembicaraan Kokpit Sriwijaya Air SJ 182, Apa Saja yang Didapat?

KNKT Kantongi Rekaman Pembicaraan Kokpit Sriwijaya Air SJ 182, Apa Saja yang Didapat?

Nasional
 Usai Putusan MK, KPU Gelar Rapat Bahas Pemungutan Suara Ulang di Sabu Raijua

Usai Putusan MK, KPU Gelar Rapat Bahas Pemungutan Suara Ulang di Sabu Raijua

Nasional
HUT Kopassus ke-69, Wapres: Tingkatan Profesionalitas dan Integritas

HUT Kopassus ke-69, Wapres: Tingkatan Profesionalitas dan Integritas

Nasional
KPU: Pemungutan Suara Ulang Dilaksanakan di Seluruh Kabupaten Sabu Raijua

KPU: Pemungutan Suara Ulang Dilaksanakan di Seluruh Kabupaten Sabu Raijua

Nasional
Panglima TNI Minta Kopassus Kembangkan Inovasi di HUT ke-69

Panglima TNI Minta Kopassus Kembangkan Inovasi di HUT ke-69

Nasional
Zulkifli Hasan: Rakyat Masih Terbelah meski Elite Cepat Bersatu

Zulkifli Hasan: Rakyat Masih Terbelah meski Elite Cepat Bersatu

Nasional
PAN Nilai Wacana Koalisi Partai Islam Perkuat Politik Aliran, Harus Dihindari

PAN Nilai Wacana Koalisi Partai Islam Perkuat Politik Aliran, Harus Dihindari

Nasional
 KPU Akan Koordinasi dengan KPU NTT Bahas Persiapan PSU di Sabu Raijua

KPU Akan Koordinasi dengan KPU NTT Bahas Persiapan PSU di Sabu Raijua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X