Polri Akui Kekurangan Penyidik Kasus Korupsi

Kompas.com - 12/11/2013, 14:06 WIB
Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.
DIAN MAHARANI Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.
Penulis Dani Prabowo
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com - Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia mengakui jika ada sejumlah kendala yang dihadapi Polri dalam menuntaskan kasus tindak pidana korupsi secara cepat. Ada pun kendala yang dihadapi Polri bukan dari segi minimnya anggaran atau lemahnya teknologi yang ada, namun belum idealnya jumlah penyidik yang ada untuk menangani kasus korupsi.

"Jumlah penyidik di Mabes Polri 103, polda sekitar 500-an," kata Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, Brigjen Pol Idham Aziz, saat ditemui di sela-sela kegiatan 'Pelatihan Kemampuan Teknis Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) 2013' di Gedung Pusat Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), Jakarta, Selasa (12/11/2013).

Guna memenuhi kebutuhan penyidik, Idham mengatakan, Bareskrim telah membicarakan hal ini kepada Kapolri Jenderal Pol Sutarman. Sutarman pun menyetujui rencana penambahan penambahan penyidik tipikor agar memenuhi kebutuhan ideal. Namun, ketika ditanya berapa jumlah penyidik ideal yang diperlukan, Idham enggan membeberkannnya.

"Mungkin tahun 2014 akan ditambah lagi. (Jumlahnya) nanti koordinasi lagi dengan kapolri," katanya.

Sementara itu, Idham menampik, jika selama ini penyebab lambannya penanganan kasus korupsi di tubuh Polri lantaran adanya intervensi dari luar. Ia pun meyakinkan, bahwa Polri selalu bertindak independen dalam menangani kasus korupsi.

"Saya meyakinkan, saya tidak pernah diintervensi. Kalau anggaran cukup, cukup," imbuhnya.

Seperti diberitakan, ada sejumlah kasus korupsi besar yang ditangani Polri, di antaranya kasus dugaan korupsi pengadaan alat-alat kesehatan tahun 2005 dengan tersangka mantan Menteri Kesehatan RI, Siti Fadillah Supari.

Sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 28 Maret 2012 lalu, hingga saat ini tak ada upaya penahanan yang dilakukan terhadap Siti. Kasus ini pun tak kunjung masuk ke ranah persidangan. Baik penyidik Dittipikor Bareskrim Polri maupun Kejagung berdalih masih sibuk melengkapi berkas perkara (P19) tersebut.

Kejagung beralasan, masih ada bukti materil yang belum cukup sehingga harus dipenuhi Polri. Sutarman yang saat itu masih menjabat sebagai Kabareskrim berjanji tak akan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Siti dituduh turut serta dalam kasus itu karena menyalahgunakan wewenangnya dalam metode penunjukan langsung perusahaan rekanan untuk proyek pengadaan alat kesehatan buffer stock untuk Kejadian Luar Biasa (KLB) tahun 2005 di Depkes senilai lebih dari Rp 15 miliar. Kerugian negara akibat kasus ini diduga mencapai Rp 6.148.638.000. Penyidik mengenakan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 56 KUHP terhadap Siti Fadillah.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Penangkapan, Istri Eks Sekretaris MA Nurhadi Turut Dibawa KPK

Saat Penangkapan, Istri Eks Sekretaris MA Nurhadi Turut Dibawa KPK

Nasional
Eks Sekretaris MA Nurhadi Ditangkap Saat KPK Geledah Rumah di Kawasan Simprug

Eks Sekretaris MA Nurhadi Ditangkap Saat KPK Geledah Rumah di Kawasan Simprug

Nasional
Akhir Perburuan Eks Sekretaris MA Nurhadi Setelah 4 Bulan Buron

Akhir Perburuan Eks Sekretaris MA Nurhadi Setelah 4 Bulan Buron

Nasional
Hingga April 2020, JKN-KIS Sudah Lindungi 222,9 Juta Penduduk Indonesia

Hingga April 2020, JKN-KIS Sudah Lindungi 222,9 Juta Penduduk Indonesia

Nasional
Airlangga Harap Golkar Paling Siap Hadapi Pilkada di Era Pandemi

Airlangga Harap Golkar Paling Siap Hadapi Pilkada di Era Pandemi

Nasional
Pemda Diperbolehkan Susun Pedoman 'New Normal' bagi ASN Sesuai Kebutuhan

Pemda Diperbolehkan Susun Pedoman "New Normal" bagi ASN Sesuai Kebutuhan

Nasional
Penangkapan Nurhadi Dinilai Jadi Momentum Reformasi di Lembaga Peradilan

Penangkapan Nurhadi Dinilai Jadi Momentum Reformasi di Lembaga Peradilan

Nasional
UPDATE 1 Juni: 26.940 Kasus Covid-19 di Indonesia, Penambahan Tertinggi di DKI

UPDATE 1 Juni: 26.940 Kasus Covid-19 di Indonesia, Penambahan Tertinggi di DKI

Nasional
Mantan Sekretaris MA Nurhadi dan Menantunya Ditangkap KPK

Mantan Sekretaris MA Nurhadi dan Menantunya Ditangkap KPK

Nasional
Ketua DPR: Penyelenggaraan Pendidikan Saat Pandemi Harus Dikelola dengan Baik

Ketua DPR: Penyelenggaraan Pendidikan Saat Pandemi Harus Dikelola dengan Baik

Nasional
Analisis LP3ES soal Kenaikan Iuran BPJS: 48 Persen Sentimen Negatif

Analisis LP3ES soal Kenaikan Iuran BPJS: 48 Persen Sentimen Negatif

Nasional
KPK Terima 58 Laporan Gratifikasi soal Idul Fitri Senilai Rp 62,8 Juta

KPK Terima 58 Laporan Gratifikasi soal Idul Fitri Senilai Rp 62,8 Juta

Nasional
Gubernur Lemhanas: Berikan Sumbangan Paling Mudah, Tinggal di Rumah

Gubernur Lemhanas: Berikan Sumbangan Paling Mudah, Tinggal di Rumah

Nasional
UPDATE 1 Juni: Terdapat 48.358 ODP dan 13.120 PDP

UPDATE 1 Juni: Terdapat 48.358 ODP dan 13.120 PDP

Nasional
Komisi untuk Mitra Kartu Prakerja Dipertanyakan, Dinilai Tak Ada Dasar Hukum

Komisi untuk Mitra Kartu Prakerja Dipertanyakan, Dinilai Tak Ada Dasar Hukum

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X