Kompas.com - 11/11/2013, 22:22 WIB
Para imigran ilegal dan ReutersPara imigran ilegal dan "overstayers", termasuk ribuan WNI, berbondong-bondong mendatangi kantor-kantor imigrasi di berbagai kota Arab Saudi setelah masa amnesti yang diberikan pemerintah negeri itu habis pada Minggu (3/11/2013).
Penulis Hindra Liauw
|
EditorHindra Liauw


JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris II Pejabat Fungsi Pendidikan, Sosial, dan Budaya Konjen RI di Jeddah, Ahmad Sayfuddin, membantah bahwa pihaknya menarik pungutan sebanyak 5.600 riyal untuk tenaga kerja Indonesia yang ingin mendapatkan amnesti. Ia mengatakan, KJRI Jeddah hanya mengenakan biaya sebesar 25 riyal untuk pembuatan paspor baru (24 halaman), pengajuan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) atau pengganti paspor sebesar 20 riyal. Sementara itu, untuk legalisasi perjanjian kerja (PK) sebesar 40 riyal.

Ahmad mengatakan, biaya-biaya ini sesuai dengan PP No 38 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Biaya PNBP dan PP No 33 Tahun 2002 tentang penarikan biaya PNBP.

"Adapun adanya pihak-pihak yang mengatasnamakan KJRI dan menarik pengutan dengan dikait-kaitkan pada pelayanan selama amnesti adalah di luar tanggung jawab perwakilan RI," kata Ahmad kepada Kompas.com melalui surat klarifikasi tertulis, Senin (11/11/2013). Hal ini sekaligus menyanggah pemberitaan Kompas.com yang berjudul "TKI Dimintai Uang 5.600 Riyal supaya Dapat Amnesti"

Terkait adanya pungutan liar ini, KJRI Jeddah, kata Ahmad, telah melakukan langkah antisipatif untuk melaporkannya ke Kemlu Arab Saudi. KJRI Jeddah berharap otoritas pemerintah Arab Saudi melakukan tindakan tegas.

"Perwakilan RI selalu menghimbau kepada seluruh WNI agar bersikap berhati-hati terhadap calo dan pihak yang memanfaatkan situasi untuk menarik uang untuk keuntungan pribadi dengan mengatasnamakan KJRI," kata Ahmad.

Kabar bahwa KJRI Jeddah mengutip biaya hingga 5.600 riyal disampaikan anggota Komisi IX dari Fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka. Ia mengatakan, pihaknya menemukan selebaran yang dibagikan kepada para TKI oleh pihak Kedutaan Besar RI di Riyadh dan KJRI di Jeddah.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Di dalam selebaran itu tertera sejumlah pungutan "tidak resmi" yang jumlahnya cukup banyak. Rieke menjabarkan, pungutan tidak resmi itu terdiri dari biaya asuransi 6 bulan, biaya penerbitan paspor asli, dan perjanjian kerja yang nilai totalnya sebesar 3.900 riyal. Jumlah itu masih ditambah dengan biaya biro jasa proses di imigrasi Arab Saudi yakni 1.700 riyal.

"Totalnya per orang 5.600 riyal. Ini pungutan yang tidak diatur dalam aturan amnesti," ucap Rieke.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Covid-19 Meningkat Tajam, Satgas: Tidak Dapat Ditoleransi

Kasus Covid-19 Meningkat Tajam, Satgas: Tidak Dapat Ditoleransi

Nasional
[POPULER NASIONAL] PPKM Mikro Diperketat | Hasil Validasi GeNose Diminta Segera Dipublikasikan

[POPULER NASIONAL] PPKM Mikro Diperketat | Hasil Validasi GeNose Diminta Segera Dipublikasikan

Nasional
Pemkot Jaktim Tak Tutup Kemungkinan Bangun RS Khusus Pasien Covid-19

Pemkot Jaktim Tak Tutup Kemungkinan Bangun RS Khusus Pasien Covid-19

Nasional
Menkes: Biarkan Virus Menular, yang Penting Pasien Covid-19 Tak Melebihi Kapasitas Rumah Sakit

Menkes: Biarkan Virus Menular, yang Penting Pasien Covid-19 Tak Melebihi Kapasitas Rumah Sakit

Nasional
KPK Cetak Lagi Penyuluh Antikorupsi Bersertifikat, Total Ada 188 dalam Satu Semester Terakhir

KPK Cetak Lagi Penyuluh Antikorupsi Bersertifikat, Total Ada 188 dalam Satu Semester Terakhir

Nasional
Kasus Mingguan Naik 92 Persen, Satgas Covid-19 Minta Pemda Optimalkan PPKM

Kasus Mingguan Naik 92 Persen, Satgas Covid-19 Minta Pemda Optimalkan PPKM

Nasional
Guru Besar Universitas Udayana Sebut Vaksin Covid-19 Efektif Lawan Varian Alpha dan Delta

Guru Besar Universitas Udayana Sebut Vaksin Covid-19 Efektif Lawan Varian Alpha dan Delta

Nasional
Komnas HAM Layangkan Surat Panggilan ke BAIS, BIN, dan BNPT Terkait TWK Pegawai KPK

Komnas HAM Layangkan Surat Panggilan ke BAIS, BIN, dan BNPT Terkait TWK Pegawai KPK

Nasional
Pegawai KPK Minta Hasil TWK, BKN: Sudah Ketetapan Panglima TNI, Itu Rahasia

Pegawai KPK Minta Hasil TWK, BKN: Sudah Ketetapan Panglima TNI, Itu Rahasia

Nasional
Keterisian RS Covid-19 di 5 Provinsi Pulau Jawa Melebihi 80 Persen

Keterisian RS Covid-19 di 5 Provinsi Pulau Jawa Melebihi 80 Persen

Nasional
Satgas: Pulau Jawa Masih Jadi Penyumbang Terbesar Naiknya Angka Covid-19 di Indonesia

Satgas: Pulau Jawa Masih Jadi Penyumbang Terbesar Naiknya Angka Covid-19 di Indonesia

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 Naik Tajam 4 Minggu Terakhir, Capai 92 Persen

Satgas: Kasus Covid-19 Naik Tajam 4 Minggu Terakhir, Capai 92 Persen

Nasional
Satgas Minta Pasien Covid-19 yang Membaik di RS Segera Dirujuk Isolasi Mandiri

Satgas Minta Pasien Covid-19 yang Membaik di RS Segera Dirujuk Isolasi Mandiri

Nasional
Tingkat Pasien Sembuh Rendah, Satgas Covid-19 Minta Daerah Evaluasi Kebijakan

Tingkat Pasien Sembuh Rendah, Satgas Covid-19 Minta Daerah Evaluasi Kebijakan

Nasional
Soal Ivermectin, BPOM: Untuk Pengobatan Covid-19 Harus dengan Izin Dokter

Soal Ivermectin, BPOM: Untuk Pengobatan Covid-19 Harus dengan Izin Dokter

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X