Kompas.com - 11/11/2013, 10:49 WIB
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kiri), Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (kanan).
KOMPAS/RIZA FATHONI, TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWANPresiden Susilo Bambang Yudhoyono (kiri), Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (kanan).
EditorCaroline Damanik

Oleh: Christianto Wibisono

Senin, 4 November 2013, Presiden SBY dengan gaya sersan (serius tapi santai) melemparkan bola kemacetan Jakarta kepada Gubernur Jokowi.

”Saya dari Istana ke Sahid memenuhi undangan Agung Laksono perlu 45 menit karena saya tidak pernah minta menutup jalan kalau lewat. Ipar saya sempat mengecek saya di rumah, tapi diisukan menyetop jalan. Di East Asia Summit di Bandar Seri Begawan, para pemimpin ASEAN mengeluhkan kemacetan Jakarta. Saya jawab, itu tanggung jawab gubernur, bukan presiden.”

Hari Selasa, yang merupakan libur 1 Muharam, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) langsung menyatakan bahwa kemacetan Jakarta tanggung jawab semua pihak, termasuk pemerintah pusat, karena jalan protokol dan jalan negara adalah urusan Kementerian Pekerjaan Umum. Kebijakan transportasi juga di tangan pusat dan Jakarta memang memerlukan otoritas transportasi Jabodetabek yang terintegrasi, yang tidak mungkin hanya ditangani Gubernur DKI Jakarta.

Sementara itu, di front buruh, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal memojokkan Jokowi dengan menyatakan bahwa kebijakan Jokowi menyetujui upah Rp 2,4 juta bertentangan dengan kebijakan pusat yang dicanangkan Presiden SBY, bahwa sudah bukan zamannya lagi menjual RI sebagai rezim buruh murah.

Saya baru membaca buku China 3.0 yang disusun Mark Leonard, editor tim European Council on Foreign Relations. Dengan cermat diuraikan polemik dua kubu, New Left dan New Right, di China yang juga berlangsung di Indonesia. Setelah memasuki kelompok negara berpenghasilan menengah, teori tentang the middle income trap menjadi menu semua pakar, termasuk Indonesia. Semua orang bicara soal keharusan kita melampaui jebakan middle income trap agar naik kelas ke status negara maju.

Kegagalan banyak negara Amerika Latin yang sudah memasuki kelompok pendapatan per kapita menengah (middle income) kemudian stagnan adalah karena kegagalan mengatasi jurang menganga yang melebar antara kelas atas dan bawah. Rezim politik kemudian terjebak pada populisme murahan, Robin Hood modern yang korup dan penuh nepotisme yang sangat mengabaikan meritokrasi sehingga kinerja nasional merosot dan terpuruk. Tarikan pada rezim militer atau teokrasi ortodoks yang menggabungkan ekstrem adonan aneh Salafi, Wahabi, maoisme, dan marxisme yang justru sudah ditinggalkan Rusia dan China malah diadopsi oleh Iran dan Venezuela. Semuanya dalam semangat anti-kapitalisme kolonialisme dan imperialisme AS yang memang menjadi populer karena NSA melakukan penyadapan bahkan terhadap sekutu dekat seperti Jerman.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Perang propaganda

Populisme memang bisa jadi senjata ampuh untuk mendekati rakyat. Dalam soal perburuhan ini, terjadi suatu ironi di mana Jokowi yang dianggap kampiun wong cilik dibenturkan dengan SBY yang selama ini diserang terus oleh pihak oposisi sebagai kampiun neolib. Menyaksikan manuver buruh, kita bisa mencium operasi intelijen, perang propaganda. Memojokkan Jokowi sebagai ”pro-rezim buruh murah” dan memosisikan SBY sebagai kampiun pembela kenaikan upah buruh. Ditambah lagi paduan suara pro dan kontra mobil murah dan mobil Esemka.

Polemik tentang pro dan kontra mobil murah memperoleh momentum dan ada yang menyamakan nasib Jokowi dengan mobil Esemka yang tidak lulus uji coba ramah lingkungan. Jokowi dianggap akan gagal jadi calon presiden, sama nasibnya seperti mobil Esemka. Dalam soal mobil Esemka dan mobil murah ini, memang bangsa Indonesia kehilangan peluang karena selalu mencampuradukkan kebijakan nasional dengan kepentingan pribadi penguasa dan penyelenggara negara.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Kebebasan Individu Dijamin Konstitusi, tapi Ada Kepentingan Bersama

Jokowi: Kebebasan Individu Dijamin Konstitusi, tapi Ada Kepentingan Bersama

Nasional
PCR Akan Diwajibkan di Semua Moda Transportasi, Anggota DPR: Harusnya Digratiskan

PCR Akan Diwajibkan di Semua Moda Transportasi, Anggota DPR: Harusnya Digratiskan

Nasional
Naik Pesawat Wajib PCR, Kereta Api-Bus Boleh Antigen

Naik Pesawat Wajib PCR, Kereta Api-Bus Boleh Antigen

Nasional
Terbaru, Tes PCR untuk Naik Pesawat Boleh 3x24 Jam Sebelum Keberangkatan

Terbaru, Tes PCR untuk Naik Pesawat Boleh 3x24 Jam Sebelum Keberangkatan

Nasional
Dua Ilmuwan Indonesia Masuk Daftar 2 Persen Peneliti Teratas Dunia

Dua Ilmuwan Indonesia Masuk Daftar 2 Persen Peneliti Teratas Dunia

Nasional
Polri: Pelanggar Karantina Terancam Penjara 1 Tahun dan Denda Rp 100 Juta

Polri: Pelanggar Karantina Terancam Penjara 1 Tahun dan Denda Rp 100 Juta

Nasional
Yo Kim Tjan, Sang Perekam Pertama Lagu Indonesa Raya...

Yo Kim Tjan, Sang Perekam Pertama Lagu Indonesa Raya...

Nasional
93 Tahun Sumpah Pemuda, Jokowi: Pemuda Kekuatan Terbesar di Era Digital

93 Tahun Sumpah Pemuda, Jokowi: Pemuda Kekuatan Terbesar di Era Digital

Nasional
Jokowi: Tak Ada yang Aman dari Covid-19 sampai Semua Orang Aman

Jokowi: Tak Ada yang Aman dari Covid-19 sampai Semua Orang Aman

Nasional
DPR Raih Predikat Badan Publik Informatif, Puan: Ini Bukti dari Keterbukaan Parlemen

DPR Raih Predikat Badan Publik Informatif, Puan: Ini Bukti dari Keterbukaan Parlemen

Nasional
Pimpin Upacara Hari Sumpah Pemuda, Nadiem Minta Anak Muda Ingat Tapak Sejarah Bangsa

Pimpin Upacara Hari Sumpah Pemuda, Nadiem Minta Anak Muda Ingat Tapak Sejarah Bangsa

Nasional
Menteri PPPA Harap Desa Ramah Perempuan-Anak Jadi Episentrum Baru Pembangunan Nasional

Menteri PPPA Harap Desa Ramah Perempuan-Anak Jadi Episentrum Baru Pembangunan Nasional

Nasional
Kasus Gratifikasi, KPK Dalami Berbagai Proyek yang Telah Diatur Adik Eks Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara

Kasus Gratifikasi, KPK Dalami Berbagai Proyek yang Telah Diatur Adik Eks Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara

Nasional
Kemenkes Minta Masyarakat Tetap Waspada dan Patuh Prokes Meski Sudah Divaksinasi

Kemenkes Minta Masyarakat Tetap Waspada dan Patuh Prokes Meski Sudah Divaksinasi

Nasional
Kasus Covid-19 Dikhawatirkan Naik Saat Nataru, Epidemiolog UI: Prokes Tolong Diperketat

Kasus Covid-19 Dikhawatirkan Naik Saat Nataru, Epidemiolog UI: Prokes Tolong Diperketat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.