KSAD: Jangan Tergesa Simpulkan Penyebab Jatuhnya Heli MI-17

Kompas.com - 10/11/2013, 12:30 WIB
Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Budiman KOMPAS.com/Indra AkuntonoKepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Budiman
|
EditorGlori K. Wadrianto
JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Budiman meminta semua pihak tidak tergesa-gesa menyimpulkan penyebab jatuhnya helikopter MI-17 di Kalimantan Utara.

Menurut Budiman, penyebab jatuhnya helikopter buatan Rusia itu akan segera diketahui pada beberapa hari setelah dilakukan investigasi.

"Masih kita investigasi dulu karena tidak bisa dengan mudah kita putuskan (penyebabnya). Kita lihat saja, mudah-mudahan bisa dalam dua-tiga hari ini selesai, mudah-mudahan," kata Budiman, di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta, Minggu (10/11/2013).

Budiman menjelaskan, helikopter MI-17 jatuh di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, pada Sabtu siang, kemarin. Ia langsung memerintahkan jajarannya untuk mengirim tim untuk mengevakuasi korban yang masih hidup dan melakukan investigasi penyebab jatuhnya helikoter tersebut.

Berdasarkan laporan yang diterimanya, helikopter buatan tahun 2014 itu memuat 19 orang penumpang yang terdiri dari 12 warga sipil dan tujuh anggota TNI. Informasi terakhir, lima anggota TNI dan delapan warga sipil dinyatakan meninggal dunia, sedangkan dua anggota TNI dan empat warga sipil dikabarkan selamat dan telah dievakuasi ke rumah sakit terdekat. "Yang jelas luka berat," ujarnya.

Budiman menyatakan helikopter dalam kondisi baik sebelum kecelakaan. Dia mengaku bahwa helikopter MI-17 itu selalu rutin dirawat dan sering dioperasikan oleh TNI untuk berbagai kegiatan dan keperluan.

Meski kondisi helikopter masih sangat baik, kata Budiman, namun potensi mendapatkan masalah bisa terjadi saat helikopter terbang tidak di celah-celah atau jurang. Karena pada posisi penerbangan itu, helikopter akan kesulitan terbang di atas bantalan udara.

"Ini risiko menggunakan helikopter, sedangkan kita tidak bisa menggunakan cara lain untuk membangun pos perbatasan di sana," ujarnya.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jusuf Kalla Sebut Shalat Jumat di Masjid Bisa Digelar Kembali jika PSBB Dicabut

Jusuf Kalla Sebut Shalat Jumat di Masjid Bisa Digelar Kembali jika PSBB Dicabut

Nasional
Update 3 Juni, Total 28.233 Kasus Covid-19 di Indonesia

Update 3 Juni, Total 28.233 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Update: WNI Sembuh dari Covid-19 di Luar Negeri Capai 551 Orang

Update: WNI Sembuh dari Covid-19 di Luar Negeri Capai 551 Orang

Nasional
Penyaluran Bansos bagi Warga Terdampak Covid-19 Masih Jadi Persoalan

Penyaluran Bansos bagi Warga Terdampak Covid-19 Masih Jadi Persoalan

Nasional
Pemerintah Pastikan Tak Ada WNI yang Terdampak Demonstrasi di AS

Pemerintah Pastikan Tak Ada WNI yang Terdampak Demonstrasi di AS

Nasional
Sidang Kasus Jiwasraya, Dakwaan Rugikan Negara hingga Terkuaknya Nama Samaran

Sidang Kasus Jiwasraya, Dakwaan Rugikan Negara hingga Terkuaknya Nama Samaran

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jawa Timur Alami Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi | PTUN Putus Presiden dan Menkominfo Bersalah

[POPULER NASIONAL] Jawa Timur Alami Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi | PTUN Putus Presiden dan Menkominfo Bersalah

Nasional
Saat Presiden RI Divonis Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua

Saat Presiden RI Divonis Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua

Nasional
Tiga Mantan Petinggi Jiwasraya Ini Didakwa Menerima Fasilitas Nonton Konser hingga Karaoke

Tiga Mantan Petinggi Jiwasraya Ini Didakwa Menerima Fasilitas Nonton Konser hingga Karaoke

Nasional
Anggaran Penanganan Covid-19 Membengkak Jadi Rp 677,2 Triliun, Ini Rinciannya

Anggaran Penanganan Covid-19 Membengkak Jadi Rp 677,2 Triliun, Ini Rinciannya

Nasional
Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Nasional
Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Nasional
Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Nasional
Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Nasional
Presiden RI Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Presiden RI Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X