Kompas.com - 10/11/2013, 08:46 WIB
Mencari pemimpin yang baik. KOMPASMencari pemimpin yang baik.
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com
—  Elite politik di Indonesia sekarang, terutama para pemimpin di eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dituntut memberi teladan semangat kepahlawanan. Kepentingan bangsa dan negara harus diutamakan. Jika perlu, dengan mengorbankan kepentingan pribadi, keluarga, ataupun partai.

”Mulai dengan pengorbanan di pihak mereka dan menyadarinya sebagai bagian untuk membentuk kehidupan bersama yang lebih baik. Mulai dari yang sederhana, seperti tolak pensiun untuk anggota DPR, stop perlombaan mobil mewah di kalangan pejabat, kurangi anggaran yang tidak perlu atau pemborosan. Kalau sukses, baru maju ke soal-soal yang lebih rumit,” kata sejarawan Hilmar Farid di Jakarta, Sabtu (9/11).

Indonesia kembali memperingati Hari Pahlawan, 10 November. Selain negara memberi gelar pahlawan nasional kepada beberapa tokoh, banyak kelompok masyarakat menggelar peringatan, seperti diskusi atau upacara. Upaya itu dilakukan untuk kembali merenungkan makna kepahlawanan dan menerapkan semangat pengorbanan untuk bangsa dalam situasi sekarang.

Menurut Hilmar, kepahlawanan menuntut pengorbanan diri. Dalam proses mendirikan dan mempertahankan negara, hal itu tampak. Pada zaman sekarang, semangat kepahlawanan bisa diwujudkan dalam bentuk kerelaan berkorban untuk kepentingan bersama.

Namun, kepahlawanan pemimpin perjuangan kemerdekaan tidak mungkin dibandingkan dengan para pembesar hari ini. Para pejuang mengorbankan banyak hal untuk negara, sementara elite politik saat ini justru merusak apa yang susah payah diperjuangkan untuk kepentingan sendiri. Negara menjadi sumber akumulasi kekayaan yang paling utama bagi para pemimpin dan elite politik. Karena itulah, korupsi dan nepotisme marak.

Pahlawan rakyat

Secara terpisah, Sinta Nuriyah Wahid, istri almarhum Presiden KH Abdurrahman Wahid, mengungkapkan, ada orang-orang yang melakukan tindakan kepahlawanan dalam skala masing-masing, tetapi tidak tersiarkan kepada publik. Ada seorang tukang becak yang menyisihkan sedikit uang untuk membeli bibit pohon dan menanamnya di Banjarmasin (Kalimantan Selatan) atau perempuan pengusaha kecil yang mempertahankan usaha kerajinan agar tetap bisa mempekerjakan orang-orang cacat di Surabaya (Jawa Timur).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

”Kita jangan terpaku pada konsep besar tentang kepahlawanan, melainkan kembali pada sisi-sisi kemanusiaan dengan mengorbankan diri demi kepentingan masyarakat, tanpa pamrih. Setiap orang sebenarnya bisa menumbuhkan sikap kepahlawanan. Para pemimpin semestinya memberikan contoh bersikap seperti itu,” katanya.

Bagi peneliti sejarah JJ Rizal, para pahlawan masa lalu rela berkorban karena memiliki komitmen moral untuk memperjuangkan kemerdekaan. Mereka mengembangkan nilai dan hasrat membangun negara dengan dasar kemanusiaan yang modern, maju, dan progresif. Demi meraih kemaslahatan bersama, mereka mau melewati kepentingan nafsu-nafsu, berani menunda datangnya imbalan dari jerih payah, menempuh jalan panjang penuh kesulitan, hidup dari penjara ke penjara, pembuangan, bahkan kematian.

Ketika diperkenalkan Soekarno pada 10 November 1949, gelar pahlawan merupakan sumber nilai keteladanan. Gelar itu bukan semata untuk elite, melainkan juga rakyat biasa, seperti ditegaskan Soekarno melalui Patung Pahlawan yang sohor kemudian disebut Patung Pak Tani. Namun, setelah tahun 1965, pemilihan pahlawan oleh negara lebih merupakan urusan politik ketimbang sejarah. Para pendiri bangsa dikedepankan sebagai tokoh keramat dan dikekang untuk diuji pemikirannya.

”Terjadilah irasionalitas pahlawan sekaligus juga jadi pahlawan sebagai komoditas. Tiap tahun ratusan nama diusulkan, tetapi sering nama yang mendapat gelar pahlawan bikin kaget dan sakit hati. Pahlawan jadi terasa klise dan hambar, tinggal terasa urusan kedinasan belaka, seseorang yang diberi surat dengan nomor dan dimakamkan di taman khusus yang justru terpisah dari rakyat yang menjadi sentral perjuangannya,” katanya.

Sekretaris Dewan Nasional Setara Institute Benny Susetyo mengungkapkan, gelar kepahlawanan kini sekadar politik
pencitraan. Rakyat sesungguhnya merindukan pribadi pahlawan yang tidak sekadar berupa mitos, tetapi lebih memberikan dampak yang menggerakkan rakyat dalam berjuang sepenuh hati demi negara.

Benny mengatakan, nilai kepahlawanan perlu diaktualisasikan di tengah bangsa yang kini kehilangan orientasi. Semua kehidupan berbangsa saat ini telah direduksi kepentingan material belaka, maka bangsa kehilangan arah dan tujuan hidup, terlebih perilaku politisi kini semakin tidak mampu memberi harapan ke depan.

Sarwo Edhie

Kemarin malam, Pemerintah Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, mengatasnamakan masyarakat, akan mengusulkan Jenderal (Purn) Sarwo Edhie Wibowo sebagai pahlawan nasional kepada pemerintah. Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Pramono Edhie Wibowo, putra ke-5 Sarwo Edhie, mengatakan, usulan sudah dimasukkan ke pemerintah pusat. Usulan tersebut akan ditetapkan tahun 2014. ”Yang jelas, usulan itu bukan berasal dari lingkungan keluarga Sarwo Edhie. Itu murni dari desakan masyarakat,” ujar Edhie.

Buce Serpara (78), veteran Operasi Mandala, Trikora, yang bergerilya di Waigeo-Sorong tahun 1960-an, meminta persoalan korupsi disikapi serius. Dia menegaskan, perilaku egois dan korupsi yang makin merajalela membuat rasa ketidakadilan menguat. ”Di daerah akhirnya meniru yang terjadi di pusat,” ujarnya. (IAM/OSA/ONG)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Bertambah 278, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.256.687

UPDATE: Bertambah 278, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.256.687

Nasional
Kerap Timbulkan Korban Nyawa, Ketua Komisi X Minta Diksar Menwa Dievaluasi

Kerap Timbulkan Korban Nyawa, Ketua Komisi X Minta Diksar Menwa Dievaluasi

Nasional
Soal Reshuffle 8 Desember, Mensesneg: Setahu Saya Tak Ada Rencana Tersebut

Soal Reshuffle 8 Desember, Mensesneg: Setahu Saya Tak Ada Rencana Tersebut

Nasional
Mensesneg: Tidak Semua Kursi Wakil Menteri Harus Diisi

Mensesneg: Tidak Semua Kursi Wakil Menteri Harus Diisi

Nasional
Usul Pimpinan MPR soal Pencopotan Sri Mulyani Dinilai Kekanak-kanakan

Usul Pimpinan MPR soal Pencopotan Sri Mulyani Dinilai Kekanak-kanakan

Nasional
Update WHO tentang Omicron, Penularan hingga Rekomendasi Tindakan untuk Negara

Update WHO tentang Omicron, Penularan hingga Rekomendasi Tindakan untuk Negara

Nasional
KPK Dalami Pengaturan Proyek dan Penentuan Fee oleh Dodi Alex Noerdin

KPK Dalami Pengaturan Proyek dan Penentuan Fee oleh Dodi Alex Noerdin

Nasional
Klarifikasi Sri Mulyani Setelah Disebut Bamsoet Tak Pernah Hadir Rapat dengan MPR

Klarifikasi Sri Mulyani Setelah Disebut Bamsoet Tak Pernah Hadir Rapat dengan MPR

Nasional
Antisipasi Omicron, Pemerintah Batasi Pelaku Perjalanan Internasional

Antisipasi Omicron, Pemerintah Batasi Pelaku Perjalanan Internasional

Nasional
Densus 88 Tangkap 2 Terduga Teroris JI di Luwu Timur

Densus 88 Tangkap 2 Terduga Teroris JI di Luwu Timur

Nasional
KPK Telusuri Aset Pihak yang Terkait Dugaan Korupsi Pembangunan SMKN 7 Tangsel

KPK Telusuri Aset Pihak yang Terkait Dugaan Korupsi Pembangunan SMKN 7 Tangsel

Nasional
Wakil Ketua MPR: Lembaga Penting Mestinya Dapat Perhatian, Jangan Ada Suasana Kurang Dipentingkan

Wakil Ketua MPR: Lembaga Penting Mestinya Dapat Perhatian, Jangan Ada Suasana Kurang Dipentingkan

Nasional
Sekjen Gerindra soal Reshuffle Kabinet: Kami Percayakan pada Presiden

Sekjen Gerindra soal Reshuffle Kabinet: Kami Percayakan pada Presiden

Nasional
Jokowi Lantik 7 Anggota Komisi Nasional Disabilitas

Jokowi Lantik 7 Anggota Komisi Nasional Disabilitas

Nasional
Strategi Pengengalian Berlapis Pemerintah Hadapi Nataru

Strategi Pengengalian Berlapis Pemerintah Hadapi Nataru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.