Kompas.com - 09/11/2013, 10:06 WIB
Direktur Utama PT Pertamina Karen Agustiawan berbicara kepada wartawan seusai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi kepadanya selama pemeriksaan hampir sepuluh jam, Kamis (7/11/2013). KOMPAS.com/Icha RastikaDirektur Utama PT Pertamina Karen Agustiawan berbicara kepada wartawan seusai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi kepadanya selama pemeriksaan hampir sepuluh jam, Kamis (7/11/2013).
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memanggil beberapa pejabat dari PT Pertamina untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi kegiatan hulu minyak dan gas. Terakhir adalah Direktur Utama PT Pertamina Karen Agustiawan yang diperiksa intensif pada Kamis (7/11/2013) selama sekitar 10 jam dan menjalani pemeriksaan lanjutan Jumat (8/11/2013) selama 5 jam. Apakah penyidikan KPK mengarah ke Pertamina?

"Kemungkinan itu bisa saja. Sampai hari ini sih, belum ada," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di kantornya, Jumat (8/11/2013).

Pertamina sendiri disebut dalam dakwaan Komisaris PT Kernel Oil Private Limited Simon Gunawan Tanjaya yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum KPK beberapa waktu lalu. Dalam dakwaan itu, Pertamina mengikuti rapat shipping coordination dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dalam proses awal pelelangan terbatas Kondensat Senipah Bagian Negara.

Hasil rapat tersebut menyebutkan bahwa Kondensat Senipah Bagian Negara dengan volume 300.000 barrel (bbl) tidak dapat diolah oleh kilang Pertamina karena ada keterbatasan penyerapan kilang Pertamina, kemudian akan memaksimalkan pendapatan negara melalui lelang untuk mendapatkan penawaran terbaik. Berdasarkan hasil rapat itu, pada 31 Mei 2013, Tim Penunjukan Penjual mengirimkan undangan lelang penunjukan penjual Kondensat Senipah Bagian Negara kepada 33 perusahaan yang tercatat sebagai registered bidder di SKK Migas, termasuk perusahaan yang diwakili petinggi PT Kernel Oil Widodo Ratanachaitong, yaitu Fossus Energy Ltd, Kernel Oil Pte Ltd, Fortek Thailand Co.Ltd, dan World Petroleum Energy, Pte, Ltd.

Akhirnya, pada 7 Juni 2013, Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini menyetujui perusahaan yang diwakili Widodo, yaitu Fossus Energy Ltd memenangkan lelang Kondensat Senipah periode Juli. Selanjutnya, pada 25 Juni 2013, kembali dilakukan rapat di antara pihak SKK Migas, Pertamina, dan KKKS. Hasil rapat menyimpulkan di antaranya masih ada Kondensat Senipah Bagian Negara yang tidak bisa diolah kilang Pertamina akibat keterbatasan penyerapan kilang dan kilang TPPI tidak dapat menyerap karena masih shut down, kemudian, meminimalkan stok Kondensat Senipah. Belum diketahui apakah hasil kesimpulan rapat itu menyalahi aturan atau disalahgunakan.

Namun, menurut Johan, pemeriksaan terhadap Karen tidak secara khusus mengenai pertemuan-pertemuan tersebut. "Pengembangan kasus SKK Migas ini bukan dalam kaitan dengan parsial-parsial pertemuan begitu, tapi terkait siapa penerima dan pemberi selain yang sudah ditetapkan sebagai tersangka," katanya.

Selain Karen, KPK pernah memeriksa pegawai kantor pusat PT Pertamina, yaitu Bimasakti dan Isdiana Karma Putri. Johan mengatakan, tidak tertutup kemungkinan ada penyelidikan baru dari hasil pemeriksaan itu. Selain itu, menurutnya, keterlibatan pihak lain akan terungkap dari proses persidangan.

"Nanti kita lihat saja dalam proses persidangan dan penyidikan. Masih terbuka kemungkinan ada penyelidikan baru terkait dengan SKK Migas," kata Johan.

Dalam kasus ini, Simon lebih dulu menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Simon didakwa memberi atau menjanjikan sesuatu berupa uang 200.000 dollar Singapura dan 900.000 dollar AS kepada penyelenggara negara, yaitu Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini.

Uang itu diberikan melalui pelatih golf Rudi bernama Deviardi alias Ardi. Pemberian uang tersebut dilakukan agar Rudi Rubiandini menggunakan jabatannya untuk melakukan perbuatan terkait pelaksanaan lelang terbatas minyak mentah dan Kondensat Bagian Negara di SKK Migas. Di antaranya ialah agar menyetujui Fossus Energy Ltd sebagai pemenang lelang terbatas Kondensat Senipah Bagian Negara pada 7 Juni 2013 untuk periode bulan berikutnya, kemudian menyetujui kargo pengganti minyak mentah Grissik Mix Bagian Negara untuk Fossus Energy Ltd periode Februari-Juli 2013, menggabungkan lelang terbatas Minyak Mentah Minas/SLC Bagian Negara dan Kondensat Senipah periode Agustus 2013. Selain itu ialah agar Rudi kembali menyetujui Fossus Energy Ltd sebagai pemenang lelang terbatas Minyak Mentah Minas dengan Kondensat Senipah.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK: Masih Ada 4 DPO yang Jadi Kewajiban untuk Dituntaskan

KPK: Masih Ada 4 DPO yang Jadi Kewajiban untuk Dituntaskan

Nasional
Bakamla Peringatkan Kapal Tanker Yunani yang Mondar-mandir di Perairan Maluku

Bakamla Peringatkan Kapal Tanker Yunani yang Mondar-mandir di Perairan Maluku

Nasional
Kemkominfo Targetkan Literasi Digital untuk 1,5 Juta Warga Jawa Timur hingga 2024

Kemkominfo Targetkan Literasi Digital untuk 1,5 Juta Warga Jawa Timur hingga 2024

Nasional
Uji Klinis Vaksin Nusantara Berlanjut, Guru Besar FKUI: Jelas Ada Pelanggaran

Uji Klinis Vaksin Nusantara Berlanjut, Guru Besar FKUI: Jelas Ada Pelanggaran

Nasional
Soal Vaksin Nusantara, PB IDI Harap BPOM Tidak Diintervensi oleh DPR

Soal Vaksin Nusantara, PB IDI Harap BPOM Tidak Diintervensi oleh DPR

Nasional
Jokowi Ingin Kota Semakin Infklusif, Terbuka bagi Seluruh Warga

Jokowi Ingin Kota Semakin Infklusif, Terbuka bagi Seluruh Warga

Nasional
Kemenkes Belum Dapat Laporan Uji Praklinis Vaksin Nusantara

Kemenkes Belum Dapat Laporan Uji Praklinis Vaksin Nusantara

Nasional
Jokowi: Indonesia Harus Punya Kekhasan Ketika Buat Perencanaan Wilayah

Jokowi: Indonesia Harus Punya Kekhasan Ketika Buat Perencanaan Wilayah

Nasional
LBM Eijkman Targetkan Vaksin Merah Putih Dapat Izin BPOM Pertengahan 2022

LBM Eijkman Targetkan Vaksin Merah Putih Dapat Izin BPOM Pertengahan 2022

Nasional
Menkominfo: Indonesia Butuh 600.000 Talenta Digital untuk Atasi Digital Talent Gap

Menkominfo: Indonesia Butuh 600.000 Talenta Digital untuk Atasi Digital Talent Gap

Nasional
UPDATE 17 April: Sebaran 5.041 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

UPDATE 17 April: Sebaran 5.041 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
UPDATE: Pemerintah Periksa 64.838 Spesimen dalam Sehari, Total 13.776.810

UPDATE: Pemerintah Periksa 64.838 Spesimen dalam Sehari, Total 13.776.810

Nasional
UPDATE 17 April: Ada 60.699 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 17 April: Ada 60.699 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 17 April: 5.889.716 Orang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 17 April: 5.889.716 Orang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Jokowi Ingin Desain Smart City Ibu Kota Negara Baru Jadi Rujukan Negara-negara Dunia

Jokowi Ingin Desain Smart City Ibu Kota Negara Baru Jadi Rujukan Negara-negara Dunia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X