Kompas.com - 08/11/2013, 21:37 WIB
Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso KOMPAS.com/Indra AkuntonoWakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso
|
EditorWisnubrata

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Priyo Budi Santoso menilai aksi para peretas (hacker) asal Indonesia yang menyerang ratusan situs Australia adalah hal yang tak bisa dihindari di dunia maya. Bahkan Priyo mengatakan, jika Indonesia diserang dengan cara penyadapan, bisa saja 1.000 hacker itu dikumpulkan untuk beraksi dan menyerang balik.

“Perang dunia maya tidak bisa dihindarkan. Saya tak bisa salahkan hacker. Kalau instrumen resmi saja disadap, maka tidak bisa dihindarkan akan muncul hacker. Bahkan Indonesia kalau dihajar, bisa saja kumpulkan 1.000 hacker itu,” ujar Priyo di Kompleks Parlemen, Jumat (8/11/2013).

Menurut politisi Partai Golkar ini, Indonesia memiliki banyak talenta di dunia teknologi informasi. Hanya saja, mereka bergerak sendiri-sendiri. Jika mereka disatukan untuk satu tujuan, Priyo yakin Indonesia memiliki kemampuan teknologi yang kuat.

Lebih lanjut, Priyo menuturkan, persoalan penyadapan adalah hal yang sensitif. Penyadapan, kata Priyo, tidak pernah dibenarkan dalam hubungan internasional. “Sebenarnya hal yang lumrah negara melakukan penyadapan, tapi kalau tidak ketahuan. Ketika itu terungkap, maka akan menjadi suatu aib yang memalukan,” ucap Priyo.

Priyo menilai Indonesia harus bersikap tegas. Dia pun mendukung upaya untuk mengklarifikasi langsung ke pembocor rahasian intelijen Amerika Serikat, Edward Snowden, yang mengungkap skandal penyadapan AS dan para sekutunya itu. Namun, Priyo melihat membangun kontak antara Indonesia dan Snowden cukup sulit karena keberadaan mantan pegawai National Security Agency (NSA) itu di Rusia masih misterius.

“Tapi kalau Snowden bersedia memberikan keterangan, saya rasa Indonesia akan memberikan karpet merah. Hanya saya ingin mengingatkan bisa saja Snowden itu mendramatisasi, bisa juga ada kebenarannya,” kata Priyo.

Diberitakan sebelumnya, badan intelijen AS diketahui menyadap komunikasi negara-negara sekutu mereka di Eropa. AS juga disebut menyadap komunikasi Pemerintah Indonesia. Australia juga diberitakan melakukan hal yang sama terhadap Indonesia.

Laporan terbaru yang diturunkan laman harian Sydney Morning Herald (www.smh.com.au) pada Kamis (31/10/2013) dini hari waktu setempat, atau Rabu malam WIB, menyebutkan, kantor Kedutaan Besar Australia di Jakarta turut menjadi lokasi penyadapan sinyal elektronik.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Benahi DTKS, Risma Sebut 21 Juta Data Ganda Ditidurkan

Benahi DTKS, Risma Sebut 21 Juta Data Ganda Ditidurkan

Nasional
Survei IPS: Dalam 7 Bulan, Kepuasan terahdap Kinerja Jokowi Turun Hampir 9 Persen

Survei IPS: Dalam 7 Bulan, Kepuasan terahdap Kinerja Jokowi Turun Hampir 9 Persen

Nasional
Wamenkumham Ungkap Tak Mudah Susun KUHP di Negara Multikultural Seperti Indonesia

Wamenkumham Ungkap Tak Mudah Susun KUHP di Negara Multikultural Seperti Indonesia

Nasional
India, Singapura, dan Australia Siap Bantu Pencarian Kapal Selam KRI Nanggala-402

India, Singapura, dan Australia Siap Bantu Pencarian Kapal Selam KRI Nanggala-402

Nasional
Puan Maharani Ajak Generasi Muda Bangun Cerita Baru dari Kisah Hidup Kartini

Puan Maharani Ajak Generasi Muda Bangun Cerita Baru dari Kisah Hidup Kartini

Nasional
Dijdawalkan Bertemu AHY, Presiden PKS Akan Bahas Soal Demokrasi dan Kebangsaan

Dijdawalkan Bertemu AHY, Presiden PKS Akan Bahas Soal Demokrasi dan Kebangsaan

Nasional
Hasil Pengamatan Udara, Ditemukan Tumpahan Minyak di Posisi Awal Hilangnya KRI Nanggala-402

Hasil Pengamatan Udara, Ditemukan Tumpahan Minyak di Posisi Awal Hilangnya KRI Nanggala-402

Nasional
Survei IPS: 35,5 Persen Responden Puas terhadap Kinerja Wapres Ma'ruf Amin

Survei IPS: 35,5 Persen Responden Puas terhadap Kinerja Wapres Ma'ruf Amin

Nasional
Safenet: Situasi Pemenuhan Hak Digital di Indonesia Semakin Mendekati Situasi Otoritarianisme

Safenet: Situasi Pemenuhan Hak Digital di Indonesia Semakin Mendekati Situasi Otoritarianisme

Nasional
Ketua DPP PDI-P: Megawati Bertemu Nadiem sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP

Ketua DPP PDI-P: Megawati Bertemu Nadiem sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP

Nasional
Penyidik KPK yang Diduga Peras Wali Kota Tanjungbalai Ditangkap

Penyidik KPK yang Diduga Peras Wali Kota Tanjungbalai Ditangkap

Nasional
Pemerintah Didesak Hentikan Vaksinasi Kelompok Non-rentan Covid-19

Pemerintah Didesak Hentikan Vaksinasi Kelompok Non-rentan Covid-19

Nasional
Amnesty: Vonis Hukuman Mati Indonesia Tahun 2020 Capai Rekor Tertinggi di Masa Kepemimpinan Jokowi

Amnesty: Vonis Hukuman Mati Indonesia Tahun 2020 Capai Rekor Tertinggi di Masa Kepemimpinan Jokowi

Nasional
Mendagri Harap UU Otsus Bisa Jawab Persoalan SDM di Papua

Mendagri Harap UU Otsus Bisa Jawab Persoalan SDM di Papua

Nasional
Saksi Sebut Bank Garansi Rp 52,3 Miliar Merupakan Komitmen Pengekspor Benih Lobster

Saksi Sebut Bank Garansi Rp 52,3 Miliar Merupakan Komitmen Pengekspor Benih Lobster

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X